SURABAYA, HNN – Alokasi anggaran lebih dari Rp2,3 miliar dari APBD Jawa Timur untuk penyelenggaraan Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo (GMS) menuai sorotan. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mempertanyakan langkah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim yang disebut masih mengajukan permohonan bantuan sponsor kepada perusahaan swasta.
Sorotan tersebut mencuat setelah Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengaku menemukan surat resmi Dispora Jatim berisi permohonan dukungan sponsor untuk kegiatan GMS, meskipun anggaran penyelenggaraannya disebut telah dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pemprov Jatim.
Baca Juga: Aset JGU Dijaminkan, Dividen Rp4,72 Miliar Disorot, Gubernur Jatim Jangan Diam!
Ketua MAKI Jatim, Heru, menilai langkah tersebut patut dipertanyakan, terutama menyangkut transparansi penggunaan anggaran pemerintah dan potensi penerimaan dana dari pihak swasta.
"Bikin malu. Kok bisa Dispora Jatim membuat surat permohonan bantuan sponsor, sementara APBD Pemprov Jatim sudah mengalokasikan anggaran Rp2,3 miliar lebih? Ini berpotensi mencoreng nama baik Gubernur dan marwah Pemprov Jawa Timur. Hanya satu kata, copot Kadispora Jatim!" tegas Heru, Selasa (17/11/2026).
Menurut Heru, keberadaan anggaran APBD dan dukungan sponsor dalam satu kegiatan harus disertai mekanisme pengelolaan serta pertanggungjawaban yang transparan. MAKI mengkhawatirkan adanya potensi tumpang tindih pembiayaan apabila sumber dan penggunaan dana tidak dijelaskan secara terbuka.
MAKI Jatim juga mendesak agar penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan GMS tahun ini, tetapi juga mencakup kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan tidak terjadi praktik pengelolaan dana yang menyimpang.
Heru menegaskan, Bidang Hukum MAKI Jatim siap menelusuri aliran dana sponsor, termasuk pihak perusahaan yang memberikan dukungan serta mekanisme penerimaan dan penggunaannya oleh penyelenggara.
Baca Juga: MARAK Desak Khofifah Copot Pejabat Pembangkang SK Gubernur: Jangan Rusak Marwah Pemprov Jatim!
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau pengelolaan dana di luar ketentuan, MAKI menyatakan siap membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Polemik ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai besaran kebutuhan riil penyelenggaraan GMS, penggunaan anggaran Rp2,3 miliar, serta apakah bantuan sponsor telah dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Meski demikian, keberadaan sponsor di samping pembiayaan APBD tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen anggaran, perjanjian sponsor, realisasi belanja, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Baca Juga: MAKI Jatim Desak Khofifah Copot Kadispora Hadi Wawan, Persoalan Anggaran Porprov Jadi Pemicu
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Dispora Jatim terkait surat permohonan sponsor, nilai dukungan yang diterima, serta mekanisme pengelolaannya belum tercantum dalam informasi yang diperoleh redaksi.
MAKI mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka secara transparan penggunaan anggaran GMS dan mengevaluasi kebijakan Dispora Jatim agar kegiatan yang dibiayai uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kini publik menanti penjelasan Dispora Jatim: untuk apa anggaran Rp2,3 miliar dialokasikan, dan mengapa dukungan sponsor masih diperlukan? (d43n9)
Editor : D1N