SURABAYA, HNN – Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PT Jatim Grha Utama (JGU), badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mencuat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dikabarkan tengah menyelidiki persoalan pengelolaan perusahaan tersebut, termasuk kerja sama proyek dengan pihak swasta.
Direktur Utama PT Jatim Grha Utama, Mirza Muttaqien, S.H., M.H.P., dikabarkan dijadwalkan dimintai keterangan oleh penyelidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Surabaya pada Selasa, 17 November 2026.
Baca Juga: Rekrutmen Direktur PT JGU Jatim, Diduga Tabrak PP No. 54 Tahun 2017
Informasi yang dihimpun Harian Nasional News (HNN) menyebutkan, penyelidikan tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan PT Jatim Grha Utama hingga tahun 2025.
Tak hanya menyangkut tata kelola perusahaan, perhatian penyelidik juga disebut mengarah pada kerja sama Proyek Graha Cibubur View antara PT Jatim Grha Utama dan PT Surya Mutiara Perkasa.
Sejumlah dokumen terkait kerja sama proyek tersebut dikabarkan menjadi bagian dari materi yang hendak didalami penyelidik.
Mencuatnya informasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan perusahaan, mekanisme kerja sama investasi, hingga pengawasan terhadap kegiatan bisnis BUMD yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebagai perusahaan milik daerah, PT Jatim Grha Utama memiliki tanggung jawab menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Karena itu, kejelasan mengenai kerja sama Proyek Graha Cibubur View menjadi penting, terutama menyangkut nilai investasi, mekanisme perjanjian, pelaksanaan proyek, serta pertanggungjawaban pengelolaannya.
Meski demikian, hingga kini belum diperoleh keterangan resmi mengenai konstruksi dugaan perkara, nilai kerja sama yang menjadi perhatian, maupun ada atau tidaknya indikasi kerugian keuangan daerah.
HNN telah berupaya meminta konfirmasi kepada Jaksa Kejari Surabaya, Wira Buwana Putra, S.H., M.H., mengenai kebenaran informasi penyelidikan, rencana permintaan keterangan terhadap Direktur Utama PT JGU, serta keterkaitannya dengan Proyek Graha Cibubur View.
Namun, hingga berita ini disusun, permintaan konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.
Kini, kejelasan penanganan perkara berada pada konfirmasi resmi aparat penegak hukum. Publik berkepentingan mengetahui apakah persoalan pengelolaan BUMD tersebut mengandung unsur pelanggaran hukum atau semata berkaitan dengan evaluasi tata kelola perusahaan.
HNN akan terus menelusuri perkembangan informasi ini dan memberikan ruang klarifikasi serta hak jawab kepada seluruh pihak terkait. (d43n9)
Editor : D1N
