SURABAYA – Kritik terhadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, Hadi Wawan, kian memanas. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, secara terbuka mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera mencopot pejabat tersebut.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Heru menyoroti dugaan rencana pengalihan pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dari KONI Jawa Timur ke dalam DIPA Dispora Jatim.
Baca Juga: Jepang–Jawa Timur Jajaki Kolaborasi Pembinaan Atlet, Budo Festival 2026 Jadi Pintu Masuk
Menurutnya, apabila rencana tersebut benar dilakukan tanpa dasar hukum dan pembagian kewenangan yang jelas, kebijakan itu berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola penyelenggaraan olahraga di Jawa Timur.
Bahkan, Heru secara terbuka melontarkan tuntutan keras kepada Gubernur Khofifah.
“COPOT KADISPORA JATIM SECEPATNYA!” tegas Heru MAKI.
Heru menilai, persoalan tersebut harus dilihat dengan merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025. Dalam keputusan itu, Gubernur Khofifah secara resmi menunjuk KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jawa Timur X Tahun 2027.
Pada diktum KESATU, KONI Jatim ditetapkan sebagai penyelenggara Porprov Jatim X 2027. Sementara diktum KEDUA mengatur sejumlah tugas yang menjadi tanggung jawab KONI, mulai dari mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga, menentukan persyaratan serta waktu penyelenggaraan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Adapun diktum KETIGA menyebutkan bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Heru, substansi keputusan gubernur itu tidak boleh ditafsirkan secara serampangan. Penugasan penyelenggaraan telah diberikan kepada KONI Jatim, sedangkan Dispora memiliki peran dalam mekanisme penganggaran dan pembiayaan.
Karena itu, ia mempertanyakan apabila perubahan pengelolaan anggaran justru diikuti perubahan pelaksanaan kegiatan atau pengambilalihan kewenangan penyelenggaraan.
“Kalau memang ada rencana pengalihan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora Jatim, harus dijelaskan secara transparan apa dasar hukum dan urgensinya. Jangan sampai mekanisme administrasi justru berujung pada perubahan kewenangan penyelenggaraan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur,” ujarnya.
Heru bahkan menduga rencana tersebut berpotensi menjadi bentuk perlawanan terhadap substansi penugasan yang telah ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus diuji melalui penjelasan resmi dan keterbukaan dokumen dari seluruh pihak yang terlibat.
Tidak hanya Kadispora, Heru juga meminta Kepala Bappeda Jatim dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan. Menurutnya, kedua institusi tersebut perlu membuka pertimbangan, mekanisme, serta landasan hukum apabila memang terdapat perubahan skema penganggaran olahraga.
“Jangan sampai ada kebijakan strategis yang diambil tanpa kejelasan dasar hukum dan tanpa mempertimbangkan keputusan gubernur yang sudah diterbitkan. Ini menyangkut uang rakyat dan masa depan pembinaan olahraga Jawa Timur,” tandasnya.
Soroti Anggaran GMS, POPDA Justru Lebih Kecil
Kritik Heru terhadap kepemimpinan Hadi Wawan tidak berhenti pada persoalan kewenangan dan pengelolaan anggaran Porprov.
Ia juga menyoroti kebijakan skala prioritas penggunaan anggaran olahraga, khususnya alokasi kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang disebut mencapai hampir Rp2,3 miliar.
Angka tersebut dibandingkan dengan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur yang menurut Heru hanya sekitar sepertiga dari anggaran GMS.
Perbandingan itu, kata dia, memperlihatkan persoalan yang perlu dijawab Dispora Jatim: sejauh mana kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet?
Baca Juga: LSM KPK Dinilai Tak Berintegritas, Ketua LPAS Soroti Tuduhan Tanpa Bukti terhadap KONI Jatim
“Untuk ilustrasi saja, bayangkan anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo tembus hampir Rp2,3 miliar, sedangkan anggaran penyelenggaraan POPDA Jatim yang murni mencetak prestasi atlet pelajar hanya sepertiga dari anggaran GMS. Inilah ilustrasi bagaimana Kadispora bisa dianggap gagal untuk masuk pada narasi skala prioritas anggaran,” ungkapnya.
Heru menegaskan, anggaran olahraga semestinya diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi atlet.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan olahraga tidak bisa sekadar diukur dari banyaknya kegiatan atau event yang diselenggarakan. Lebih penting dari itu adalah keberpihakan anggaran terhadap pembinaan atlet secara berkelanjutan.
MAKI Siapkan Demo, Bidik Kantor Sekdaprov dan Dispora
Atas berbagai persoalan tersebut, Heru memastikan MAKI Jatim tidak akan berhenti pada kritik dan pernyataan terbuka.
Secara kelembagaan, MAKI Jatim berencana meminta audiensi dengan Gubernur Khofifah untuk menyampaikan langsung desakan evaluasi terhadap kepemimpinan Hadi Wawan.
“Pastinya saya dan MAKI Jatim secara kelembagaan akan berusaha dan berupaya menghadap Ibunda Gubernur Jawa Timur dan mendesak agar Kadispora Jatim, Hadi Wawan, dicopot,” tegasnya.
Bahkan, MAKI Jatim tengah menyiapkan aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan menyasar Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dispora Jatim.
Aksi tersebut ditargetkan berlangsung paling lambat pekan depan dengan membawa tuntutan utama evaluasi dan pencopotan Kadispora Jatim.
“Saya akan gelar aksi demo besar ke Sekdaprov Jatim dan Kantor Dispora Jatim secepatnya. Insyaallah maksimal minggu depan,” tandas Heru.
Baca Juga: Molornya Renovasi Kolam Kertajaya Ancam Dominasi Selam Jatim di PON 2028
Ia menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus tekanan publik agar tata kelola olahraga di Jawa Timur berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prestasi.
MAKI Siapkan Laporan Dugaan Korupsi Anggaran Dispora
Tak hanya mengancam menggelar demonstrasi, Heru juga menyatakan MAKI Jatim tengah mempercepat persiapan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Dispora Jatim dalam DIPA tahun 2024–2026.
Menurutnya, penggunaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, baik dari sisi administrasi, realisasi kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.
Heru menegaskan, langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan uang publik. Meski demikian, dugaan yang disampaikan MAKI Jatim tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat penegak hukum.
Heru kembali mengingatkan bahwa persiapan Porprov Jatim X 2027 tidak boleh tersandera polemik kewenangan dan tarik-menarik pengelolaan anggaran.
Ia meminta Gubernur Khofifah segera mengambil langkah tegas agar koordinasi antara KONI Jatim, Dispora Jatim, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga tidak terganggu.
“Harapan saya, Ibunda Gubernur Jawa Timur segera mempercepat pengambilan kebijakan untuk mencopot Hadi Wawan sebagai Kadispora Jatim. Ini demi kemajuan olahraga Jawa Timur dan peningkatan prestasi atlet ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, penjelasan resmi dari Kadispora Jatim Hadi Wawan, Bappeda Jatim, Sekdaprov Jatim, maupun Pemprov Jawa Timur terkait dugaan rencana pengalihan anggaran dan dasar hukum kebijakan tersebut masih diperlukan. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait penting agar polemik pengelolaan anggaran olahraga ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
Editor : D1N
