GKSN Tolak Isu Mundur Gibran: Mandat Rakyat Bukan Barang Dagangan Elite

Wakil Ketua Umum GKSN, Ricky Dodo Banjarnahor (Foto: dok.HNN)
Wakil Ketua Umum GKSN, Ricky Dodo Banjarnahor (Foto: dok.HNN)

JAKARTA, HNN - Isu mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ramai di pemberitaan ditanggapi keras oleh Gerakan Keadilan Sosial Nusantara (GKSN). Organisasi itu meminta Gibran tidak goyah dan menuntaskan amanat konstitusi hingga akhir masa jabatan.

Sikap itu disampaikan Wakil Ketua Umum GKSN, Ricky Dodo Banjarnahor, dalam keterangan tertulisnya yang diterima HNN, Rabu (11/11/2026). Bagi Ricky, jabatan Wapres bukan kursi politik yang bisa ditinggalkan begitu saja saat tekanan datang. Itu adalah amanat kenegaraan.

"Jangan mundur, Pak Gibran! Tetap jalankan amanat konstitusi dan tuntaskan tanggung jawab kenegaraan sampai akhir masa jabatan sesuai ketentuan UUD 1945. Mandat rakyat harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara," tegas Ricky.

Ricky menilai, pertarungan elite, dinamika politik, dan tekanan kepentingan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab konstitusional seorang pejabat negara.

Kepemimpinan generasi muda, kata dia, justru diuji di titik ini: berani menjaga demokrasi, mengawal kebijakan pemerintah, memperjuangkan keadilan sosial, dan memastikan kepentingan rakyat tidak dikalahkan kepentingan segelintir kelompok.

Di sisi lain, Ricky juga melayangkan peringatan terbuka kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kekuasaan, kata dia, tidak boleh berubah menjadi instrumen transaksi bagi kelompok tertentu yang mengejar keuntungan pribadi, bisnis, maupun politik di sekitar lingkaran kekuasaan.

"Negara tidak boleh disandera oleh kartel politik kekuasaan. Kekuasaan bukan komoditas untuk diperdagangkan, jabatan publik bukan fasilitas untuk memperkaya kelompok, dan sumber daya negara bukan milik segelintir elite," ujarnya.

Ia menyebut praktik Serakahnomics, politik transaksional, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan sebagai penyakit yang harus menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan ekonomi, menurut Ricky, seharusnya menghadirkan kesejahteraan yang merata, bukan justru memperlebar kesenjangan dan memusatkan keuntungan pada kelompok tertentu.

Setiap dugaan penyimpangan kekuasaan, tegasnya, harus diuji secara transparan, objektif, dan berdasarkan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban hukum.

Ricky menegaskan, dukungan GKSN terhadap Wapres Gibran bukan berarti GKSN menanggalkan sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.

"Kami mendukung kepemimpinan, bukan mengultuskan kekuasaan. Kami membela konstitusi, bukan kepentingan kelompok. Ketika pemerintah berpihak kepada rakyat, kami berdiri mendukung. Namun, ketika kekuasaan menyimpang, kami berdiri paling depan untuk mengkritik dan melawannya secara konstitusional," katanya.

Loyalitas kepada negara, menurut Ricky, tidak boleh disalahartikan sebagai kewajiban untuk diam ketika terjadi ketidakadilan. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan perubahan melalui jalur hukum serta mekanisme demokrasi.

Indonesia, kata dia, bukan milik satu keluarga, satu kelompok politik, ataupun segelintir elite. Indonesia adalah milik seluruh rakyat.

Demokrasi tidak boleh hanya menjadi panggung pergantian kekuasaan, sementara kepentingan masyarakat justru terpinggirkan oleh transaksi politik dan kepentingan kelompok.

"Kami tidak sedang membela jabatan seseorang semata. Kami memperjuangkan prinsip bahwa mandat rakyat harus dihormati, konstitusi harus ditegakkan, dan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas konstitusi dan tidak boleh ada kepentingan kelompok yang mengalahkan kepentingan rakyat," beber Ricky.

Menutup pernyataannya, Ricky kembali menegaskan dukungan GKSN agar Wapres Gibran tetap menjalankan amanat konstitusionalnya sampai akhir masa jabatan.

"Jangan mundur, Pak Gibran! Tuntaskan amanat konstitusi. Lawan Serakahnomics, tolak kartel politik kekuasaan, dan kawal keadilan sosial. Sebab, konstitusi adalah panglima, rakyat adalah pemegang kedaulatan, dan keadilan sosial adalah tujuan perjuangan kita bersama," pungkasnya. (red)

Editor : D1N