Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia Propinsi Jawa Timur Gelar Pelatihan Asesor Kompetensi yang Profesional

Bersadarkan Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 20/SE/LPJK/2021

Minimalisir OTT KPK, Tutup Celah Korupsi Dengan Perpres SPBE No. 132/2022

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional - yang disingkat SPBE

UU KUHP Di Sahkan, Benarkah untuk Menjamin dan Melindungi Rasa Keadilan bagi Seluruh Warga Negara Indonesia .. ?

UU KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah  disahkan oleh DPR RI pada Selasa 6 Desember 2022 menjadi Undang-Undang dan berlaku tiga tahun kemudian

Pulau Pasir Milik Indonesia

Perdebatan mengenai kepemilikan atas Pulau Pasir atau Ashmore Reef akhir-akhir ini mencuat di media lokal maupun internasional

Langgar Kode Etik Demi Menjaga Kewibawaan, Lili Pintauli Siregar Diminta Mundur dari Jabatan Pimpinan KPK RI

Polemik Lili Pintauli Siregar Wakil Ketua KPK RI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik atas penyalahgunaan jabatan

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Sang Senator Pemerhati Rakyat Kecil

Berjibaku dalam tampuk kekuasaan seakan merupakan jalan jihad yang ditempuh oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Airlangga Beri Sinyal Dukungan Terhadap Ade?

Merawat NU Menjaga Bangsa

95 tahun. Nyaris jelang seabad yang lalu Nahdlatul Ulama (NU) didirikan. Tepat pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai reprensentatif dari ulama tradisional

Melangkah Menyatukan Indonesia: Tela'ah Jalan Tiada Henti AA LaNyalla

Pandemic Covid 19 membungkam seluruh aktivitas keseharian manusia di muka bumi, virus yang tak pernah memiliki pilihan ke Negara

Penguatan Prinsip Dominus Litis Dalam RUU Kejaksaan

Mas Nyalla Dan Penundaan Pilkada Karena Covid-19

"Weruh sakdurunge winarah " (tau sebelum kejadian). Kalimat ini yang pas buat Mas Nyalla yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD RI

Menatap Potensi Ade Puspita Sari Pada Musda V Golkar Kota Bekasi

Musda Golkar Harus Mencerminkan Keteladanan Politik Mulia

PERWALI SURABAYA NO. 33 TAHUN 2020 BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945