JAKARTA, HNN - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, ikut buka suara menanggapi polemik pembakaran warung mie babi dan penggerebekan pondok pesantren di Sukoharjo.
Menurut Habib Syakur, akar masalah bukan sekadar aksi pembakaran, melainkan kegagalan total pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat yang tidak pernah membuat kebijakan tegas soal lokalisasi makanan non-halal.
"Pertama, pembakaran itu tidak akan terjadi jika pemerintah punya kebijakan khusus melokalisir warung-warung non-halal dan penjualan daging non-halal di tempat khusus. Ini yang tidak pernah dilakukan," tegas Habib Syakur dalam keterangan tertulisnya yang diterima HNN, Minggu (1/11/2026).
Ia mempertanyakan fungsi Forkopimda dan semua perangkat negara di Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya muslim, namun dinilai abagi dalam.menyikapi permasalahan tersebut.
"Untuk apa ada forkompinda, kalau tidak memperhatikan masalah sensitif ini? Jawa Tengah ini mayoritas muslim. Kenapa warung non-halal dibiarkan berjualan di tengah-tengah mayoritas muslim tanpa aturan? MUI juga harus bersuara soal ini," kecamnya.
Habib Syakur mencontohkan praktik toleransi yang justru berjalan baik di Indonesia Timur.
"Saya beberapa kali ke Indonesia Timur, contoh di Manado. Kalau saya mau cari makanan halal untuk sarapan, makan siang, makan malam, saya harus naik kendaraan 20 menit. Karena di sana ada aturan khusus, ada penghormatan. Saling menghargai itu ada lokasinya. Bukan dicampur aduk seenaknya," ujarnya.
Ia menegaskan, jika bicara kerukunan dan perdamaian, prinsip dasarnya harus saling menghargai dan menghormati, bukan pembiaran.
Baca Juga: GNK: Isu Ijazah Gibran Bongkar Pragmatisme Parpol, Dulu Diloloskan Karena Penguasa
Terkait penanganan hukum, Habib Syakur mengkritik keras Polda Jawa Tengah yang dinilainya tidak berpikir jernih dan memakai kacamata kuda.
"Memang jelas, yang membakar itu dosa dan harus dipidana. Tidak ada pembenaran untuk pembakaran. Tapi polisi juga harus tanya, sebab dibakarnya itu apa? Karena berjualan di tengah mayoritas muslim tanpa sensitivitas," katanya.
Ia juga menyayangkan penggerebekan pondok pesantren yang di dalamnya banyak santriwati. Polda Jateng dinilai melakukan pelanggaran secara "telangang" di mana masuk di ruangan santriwati yang dalam prosedur di pesantren bahwa laki-laki tidak boleh asal masuk.
Apakah Polda Jateng tidak faham soal itu, atau jangan-jangan petugas yang diterjunkan pura-purq tidak tahu.
"Maaf, saya bukan menyerang polisi, tapi yang ditangkap itu satu tempat di mana banyak santriwati. Polri tidak berpikir jernih dalam penanganan kemarin. Polda Jateng kami nilai telah meruntuhkan semangat Kapolri dalam memperbaiki citra Polri di .mata publik," tegasnya.
Oleh karena itu Habib Syakur mendesak agar pemuka agama dan tokoh masyarakat di Jateng untuk bersatu dan menyuarakan pencopotan Kapolda.
"Sebab kami menilai Kapolda lali, seharusnya Kapolda menghindari tindakan yang sensitif dan bisa memicu konflik dan sentimen keagamaan. Oleh karena itu GKN mendesak agar Kapolri Suyudi segera mencopot Kapolda Jateng," pungkasnya. *
Editor : D1N
