JAKART, HNN - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan cerminan permainan politik dan pragmatisme partai politik di Indonesia.
Menurut Habib Syakur, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran seharusnya sudah terungkap sejak awal proses pencalonan pada Pilpres 2024, jika partai politik menjalankan fungsi verifikasi secara serius.
"Seharusnya sejak awal pencalonan Gibran, partai politik sudah melakukan verifikasi. Dari sinilah terungkap bahwa parpol di Indonesia terlihat pragmatismenya," ujar Habib Syakur dalam keterangannya kepada HNN di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Habib Syakur menilai, syarat pendidikan Gibran sejak awal sudah cacat secara administratif. Namun karena saat itu pengusungnya merupakan partai penguasa, proses tersebut tetap diloloskan tanpa koreksi berarti.
"Padahal dari awal ijazah Gibran sejak awal sudah cacat, tapi karena pengusungnya itu saat itu partai penguasa maka semua itu diloloskan," tegasnya.
Ia pun menyinggung sikap politik PDIP. Menurutnya, jika saja PDIP saat ini menjadi pengusung pasangan Prabowo-Gibran, boleh jadi isu ijazah tersebut tidak akan menguat seperti sekarang.
"Jika saja saat ini PDIP yang jadi pengusung Gibran dan Prabowo, boleh jadi isu ijazah itu tidak sekuat sekarang. Ini yang menunjukkan politik kita masih transaksional," lanjutnya.
Tak hanya itu, Habib Syakur juga menyoroti peran Presiden Prabowo Subianto. Ia menduga Prabowo hanya memanfaatkan popularitas Joko Widodo (Jokowi) dengan menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden, meskipun diduga telah mengetahui adanya persoalan pada ijazah tersebut.
"Anehnya lagi, Prabowo Subianto yang saat ini jadi presiden diduga hanya memanfaatkan popularitas Jokowi, yang akhirnya menggandeng Gibran meski dirinya mengetahui bahwa ijazahnya bermasalah," pungkas Habib Syakur.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana maupun Sekretariat Wakil Presiden belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. (Red)
Editor : D1N
