SURABAYA, HNN – Persoalan pengelolaan PT Jatim Grha Utama (JGU) semakin menjadi sorotan. Piutang dividen sebesar Rp4,72 miliar yang tertunggak sejak 2019, ditambah persoalan aset perusahaan yang dijaminkan, memunculkan desakan agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera mengambil langkah konkret mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.
Sorotan juga mengarah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta Direktur Utama PT JGU, Mirza Muttaqien. Ketiganya dinilai memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing dalam memastikan pengelolaan perusahaan dan kekayaan daerah berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Khofifah Berikan Bantuan Pendidikan Rp1 Juta untuk Murid Afirmasi di Probolinggo
Persoalan tunggakan dividen JGU sebelumnya terungkap dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (13/7/2026). Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, mengungkap adanya piutang dividen PT JGU sebesar Rp4,72 miliar yang tertunggak sejak 2019.
Temuan tersebut menjadi catatan penting dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Banggar DPRD Jatim juga merekomendasikan evaluasi dan restrukturisasi terhadap BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.
Namun, memasuki November 2026, persoalan dividen JGU kembali mencuat. Dalam pembahasan APBD Jawa Timur 2027, Komisi C DPRD Jatim masih menyoroti kewajiban pembayaran dividen perusahaan yang belum sepenuhnya diselesaikan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan Pemprov Jawa Timur terhadap perusahaan yang mengelola kekayaan daerah.
Berapa sebenarnya sisa tunggakan dividen JGU? Sejauh mana upaya penagihan telah dilakukan? Mengapa kewajiban yang telah menjadi perhatian DPRD masih terus menjadi persoalan?
Tidak berhenti pada dividen, pengelolaan aset JGU juga menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur.
Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, dalam laporan terkait tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus Pembahas Kinerja BUMD Jatim 2026, Rabu (11/11/2026), menyoroti aset JGU yang dijadikan jaminan.
Adam meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap aset yang diagunkan, termasuk menelusuri peruntukan dana hasil penjaminan, perkembangan penggunaannya, serta status aset yang hingga kini masih menjadi jaminan.
Komisi C juga meminta manajemen JGU menyusun rencana penyelesaian kewajiban dividen secara terukur, disertai jadwal pembayaran dan sumber pendanaan yang jelas.
Lebih jauh, Komisi C merekomendasikan agar masa jabatan Direktur Utama JGU tidak diperpanjang setelah menjalani dua periode kepemimpinan.
Rekomendasi tersebut menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Mirza Muttaqien, terutama menyangkut pengelolaan aset, kinerja keuangan, serta kontribusi perusahaan kepada pemerintah daerah.
Meski demikian, keputusan mengenai pergantian direksi tetap harus dilakukan melalui mekanisme perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diharapkan segera mengambil tindakan melalui kewenangan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham pengendali JGU.
Baca Juga: Tanam 100 Pohon di SMKN 4 Probolinggo, Khofifah Dorong Program SIKAP Jadi Gerakan Peduli Lingkungan
Langkah yang diperlukan antara lain memastikan audit aset, mengevaluasi kinerja direksi, menelusuri penggunaan dana hasil penjaminan, serta menetapkan target penyelesaian kewajiban dividen kepada pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai koordinasi dan tindak lanjut pemerintah provinsi terhadap rekomendasi DPRD Jatim.
Namun, upaya konfirmasi yang dilakukan Harian Nasional News (HNN) kepada Sekda Jatim Adhy Karyono melalui WhatsApp belum memperoleh tanggapan.
Pesan konfirmasi yang menanyakan tunggakan dividen Rp4,72 miliar, persoalan aset JGU yang dijaminkan, serta rekomendasi evaluasi Direktur Utama JGU diketahui telah dibaca. Kendati demikian, hingga berita ini disusun, Adhy Karyono belum memberikan jawaban maupun klarifikasi.
Belum adanya tanggapan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai langkah konkret pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian resmi DPRD Jawa Timur.
Persoalan ini juga layak mendapat perhatian Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Aparat penegak hukum diharapkan mencermati informasi mengenai pengelolaan aset dan kewajiban keuangan JGU, serta melakukan penelaahan awal untuk menentukan apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum yang memerlukan penyelidikan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan risiko bisnis dan kelemahan tata kelola perusahaan, atau terdapat dugaan penyimpangan yang harus diproses sesuai hukum.
Baca Juga: Khofifah Dorong Sekolah Jadi Pusat Ketahanan Pangan, Siswa Probolinggo Hasilkan Produk Inovatif
Meski demikian, tunggakan dividen dan penjaminan aset perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Setiap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.
Sebagai BUMD yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, JGU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional sekaligus memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Karena itu, persoalan dividen dan aset perusahaan tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Pemprov Jawa Timur perlu memastikan rekomendasi DPRD tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah nyata dan terukur.
Sebab, Rp4,72 miliar bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Nilai tersebut merupakan piutang dividen yang menjadi hak pemerintah daerah dan penyelesaiannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Jawa Timur.
Kini yang dibutuhkan bukan sekadar evaluasi di atas kertas, melainkan transparansi, kepastian penyelesaian kewajiban, dan pengawasan efektif terhadap aset perusahaan.
HNN tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun manajemen PT JGU terkait persoalan tersebut.
Editor : D1N
