JAKARTA, HNN - Di tengah pusaran kasus korupsi besar yang mengguncang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sosok Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama muncul bukan sebagai pihak yang terseret masalah, melainkan sebagai satu-satunya pemimpin yang berani membongkar kejahatan terorganisir sampai ke akar-akarnya, meski harus menaruh jabatan bahkan nyawa di ujung tanduk.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkaran terdekat, bahwa pihak Istana Negara menaruh harapan besar kepada sosok Djaka Budi Utama dalam membongkar seluruh jaringan, dan pelaku korupsi yang telah mengakar puluhan tahun di tubuh institusi yang dipimpinnya. Itu bukan korupsi yang baru, sudah membudaya.
Baca Juga: Kedewasaan Berpolitik. Pemimpin Yaman Bersatu Lewat Jalan Damai
Praktisi hukum sekaligus analis kebijakan publik, Dr Adi Suparto menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjuk Djaka Budi Utama untuk menahkodai DJBC bukan tanpa sebab.
Sebagai mantan prajurit Kopassus, sosok Djaka Budi yang dikenal memiliki karakter lurus, tegas, dan tidak kenal kompromi, dengan latar belakang militer yang istimewa dan teruji.
Adi mengungkapkan, sejak dilantik memimpin DJBC, Djaka Budi membawa perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbekal karakter khas pasukan khusus, ia tidak segan-segan menindak tegas siapa pun; mulai dari pejabat eselon atas, penyidik, petugas lapangan, hingga oknum yang berlindung di balik nama besar pejabat tinggi negara.
“Ratusan oknum BC yang bermasalah sudah disikat, dicopot jabatan, dipindahkan, hingga ditetapkan tersangka. Hal inilah yang membuat lingkaran korupsi lama merasa terancam, lalu melancarkan serangan fitnah, tuduhan palsu, dan tekanan besar kepada dirinya,” ungkap Adi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Namun demikian, Djaka Budi tidak gentar. Ia justru semakin gencar mengumpulkan bukti, menyusun data, hingga akhirnya ikut mendorong kondisi sampai bisa terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) besar-besaran terhadap 12 pengusaha logistik dan jasa pengurusan impor terbesar di kawasan Tanjung Priok akhir Mei lalu.
Pengakuan Mengejutkan Pengusaha: Kami Dipaksa Bayar Upeti Rutin
Alih-alih membela diri, para pengusaha yang ditangkap itu malah marah besar, kecewa, dan melapor balik secara resmi ke pihak Bea Cukai.
“Mereka mengaku telah bertahun-tahun menjadi korban pemerasan sistematis dari oknum penyidik internal, yang membuat mereka terpaksa membayar uang tenang setiap bulan demi kelancaran usaha,” ujar dia.
Berdasarkan pengakuan mereka, setiap perusahaan wajib menyetor uang mulai dari Rp25 juta hingga Rp150 juta per bulan, tergantung skala bisnis. Nilai yang jauh lebih besar lagi harus dibayarkan jika ada kasus pelanggaran yang sengaja diada-adakan, atau untuk memuluskan impor barang dalam jumlah besar.
Uang upeti itu tidak masuk ke kas negara, melainkan langsung disetorkan kepada oknum-oknum dari berbagai instansi, salah satu sosok kunci yakni seorang oknum penegak hukum berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) yang diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu petinggi KPK.
Posisi strategis dan latar belakang keluarga membuat oknum itu merasa kebal hukum selama minimal jalan 2 tahun ini. Ia mengatur banyak hal terkait impor dan ekspor di seluruh Indonesia.
“Siapa pun yang tidak mau patuh dan membayar, akan diganggu usahanya, barang ditahan berbulan-bulan, hingga dikenakan denda yang tidak wajar,” katanya.
Baca Juga: IAW Sebut Kasus Suap di Dirjen Bea Cukai Sudah Tersistem
Jaringan Gurita Korupsi: Merugikan Negara Triliunan Rupiah
Berdasarkan data lengkap yang diserahkan Djaka Budi ke istana, jaringan korupsi ini beroperasi rapi dan terstruktur, merambah ke empat sektor utama dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,3 triliun per tahun.
Antara laiin, ektor Impor Industri: Barang kena pajak tinggi diklasifikasikan jadi barang murah, bea masuk dipotong paksa hingga 90% demi uang setoran. Sektor Cukai: Jual beli pita cukai palsu, pengurangan jumlah cukai rokok dan minuman beralkohol. Kemudian sktor Ekspor Barang Strategis: Kayu, tambang, dan minyak sawit diekspor tanpa izin resmi. Dan terakhir, Penindakan Hukum: Kasus pelanggaran ditutup dengan uang, pelaku kejahatan dilindungi.
Semua ini berjalan mulus selama bertahun-tahun, karena dilindungi oleh kekuasaan dan hubungan antar pejabat tinggi negara. Sampai akhirnya, datang sosok Djaka Budi Utama yang tidak takut nama besar dan hanya bekerja demi aturan hukum.
Inti Pesan Presiden: Dukungan Penuh untuk Pemimpin Jujur
Adi menilai bahwa informasi yang berkembang dilingkungan istana menyebut bahwa Djaka menghadap untuk diberi hukuman pecat jika terbukti. Itu adalah bukti kesungguhan dan tanggung jawab tertinggi seorang pejabat negara. Ia tidak memikirkan jabatan, tidak mencari keamanan diri, bahkan rela mengorbankan posisinya demi kebenaran dan menjaga wibawa pemerintah.
Tanggapan Presiden Prabowo Subianto menjadi penegas: Negara tidak akan membiarkan orang jujur, berani, dan bekerja keras sendirian melawan kejahatan. Selama bekerja di jalur hukum, pembenahan institusi akan terus didukung sampai tuntas.
Baca Juga: Dugaan Jaringan Terstruktur di Bea Cukai, KPK Didesak Usut Aktor Kunci di Balik Sistem
Kini, seluruh jaringan korupsi sudah terungkap, bukti sudah lengkap, oknum inti sudah dicopot dan ditahan. Langkah besar Djaka Budi Utama menjadi pelajaran berharga: di tengah banyaknya pejabat yang cari aman, masih ada orang lurus berdarah pasukan khusus, yang berani berjuang demi negara meski harus menghadapi risiko terbesar.
Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya: pembersihan total institusi Bea Cukai, dan pengadilan yang adil bagi seluruh pelaku korupsi yang selama ini merasa kebal hukum.
Adi menduga Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berani membongkar kasus korupsi di DJBC yang telah menggurita sejak lama. Selain ada konflik kepentingan, jika kasus tersebut diungkap bakal menyeret sejumlah nama yang diduga memerima setoran dari ratusan pengusaha forwader yang selama ini dikenal dengan penyebutan "Coklat dan Coklat Tua".
“Kami justru sangat mendukung jika Djaka Budi Utama berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan memberikan sejumlah fakta terkait dengan kasus pemerasan yang selama ini dilakukan oleh sejumlah oknum penegak hukum lain. Bila perlu mengajak sejumlah pengusaha forwader yang selama ini menjadi “sapi perah” oknum tertentu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Djaka Budi Utama merupakan Lulusan Terbaik AKMIL dan Kopassus, anak buah langsung Prabowo. Berdasarkan data resmi yang terverifikasi dari catatan Akademi Militer, TNI, dan profil instansi, Djaka Budi Utama adalah lulusan Akademi Militer (AKMIL) Angkatan 1990, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan lulus tahun 1991 dengan predikat Lulusan Terbaik / Juara Umum, serta mendapatkan penghargaan tertinggi Adhi Makayasa – Tri Sakti Wiratama.
Saat menempuh pendidikan dan bertugas di Kopassus pada periode 1991–1998, Djaka Budi merupakan anak buah langsung Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Latar belakang inilah yang membentuk wataknya: disiplin tinggi, bermental tempur, tegas, berani mengambil keputusan, dan selalu berpegang teguh pada aturan serta kebenaran, tanpa pandang bulu. (red)
Editor : D1N
