Oleh : Abdul Rasyid
Jum'at : 05 Juni 2026
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar dalam rata-rata gaji buruh antarprovinsi di Indonesia. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan rata-rata gaji buruh sebesar Rp5,23 juta per bulan, sementara Jawa Tengah berada di posisi terendah dengan rata-rata Rp2,46 juta per bulan. Selisih lebih dari dua kali lipat tersebut mencerminkan perbedaan tingkat produktivitas, struktur ekonomi, investasi, dan daya saing antarwilayah.
Provinsi-provinsi dengan rata-rata gaji tertinggi seperti DKI Jakarta, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua umumnya memiliki karakteristik ekonomi yang ditopang sektor bernilai tambah tinggi, seperti jasa keuangan, perdagangan internasional, industri manufaktur ekspor, serta pertambangan dan energi. Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata gaji terendah seperti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh masih didominasi sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, serta industri padat karya yang menghasilkan produktivitas dan nilai tambah relatif lebih rendah.
Dari perspektif pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat upah yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai motor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan belanja yang lebih besar sehingga mendorong aktivitas perdagangan, jasa, dan investasi. Namun, tingginya upah tidak selalu identik dengan kesejahteraan yang lebih baik apabila biaya hidup juga meningkat secara signifikan, seperti yang terjadi di Jakarta dan beberapa pusat ekonomi nasional.
Data Sakenas BPS Februari 2026, 10 Provinsi dengan rata-rata Gaji Buruh tertinggi :
1. DKI Jakarta Rp 5.229.472
2. Papua Tengah Rp 5.091.978
3. Kepulauan Riau Rp 4.740.135
4. Kalimantan Timur Rp 4.561.415
5. Papua Rp 4.333.585
6. Papua Pegunungan Rp 4.310.201
7. Banten Rp 4.197.367
8. Bali Rp 4.064.938
9. Kalimantan Utara Rp 3.963.394
10. Jawa Barat Rp 3.712.133
Sebaliknya, rendahnya rata-rata gaji di sejumlah provinsi berpotensi membatasi daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal karena konsumsi rumah tangga mengalami keterbatasan. Di sisi lain, upah yang relatif rendah masih menjadi daya tarik bagi sebagian investor industri padat karya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi tujuan relokasi industri dari kawasan dengan biaya produksi lebih tinggi.
Data Sakenas BPS Februari 2026, 10 Provinsi dengan rata-rata Gaji Buruh terendah :
1. Jawa Tengah Rp 2.462.759
2. Nusa Tenggara Timur Rp 2.563.541
3. Lampung Rp 2.571.448
4. Nusa Tenggara Barat Rp 2.678.084
5. Aceh Rp 2.708.851
6. Jawa Timur Rp 2.715.212
7. Sulawesi Barat Rp 2.749.811
8. Bengkulu Rp 2.773.023
9. Sumatera Utara Rp 2.834.664
10. Gorontalo Rp 2.843.777
Tantangan yang semakin kompleks muncul ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku, mesin industri, energi, serta berbagai komponen produksi yang masih bergantung pada pasar global. Akibatnya, dunia usaha menghadapi kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya dapat menekan margin keuntungan dan mengurangi kemampuan perusahaan untuk menaikkan upah pekerja.
Dari sudut pandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelemahan rupiah memberikan dampak ganda. Di satu sisi, penerimaan negara dari sektor ekspor komoditas tertentu dapat meningkat dalam denominasi rupiah. Namun di sisi lain, beban pembayaran utang luar negeri pemerintah, subsidi energi, dan berbagai kewajiban yang terkait mata uang asing juga meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memperluas program perlindungan sosial maupun stimulus ekonomi.
Bagi pemerintah daerah melalui APBD, tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah dapat memengaruhi pendapatan daerah, terutama di wilayah yang bergantung pada investasi dan perdagangan internasional. Daerah penghasil komoditas ekspor seperti Kalimantan Timur, Papua, dan Kepulauan Riau mungkin memperoleh keuntungan jangka pendek ketika harga komoditas global meningkat. Namun daerah yang bergantung pada konsumsi domestik berisiko menghadapi perlambatan ekonomi apabila daya beli masyarakat terus tertekan.
Dari perspektif sosial dan stabilitas nasional, kesenjangan pendapatan antarwilayah menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Perbedaan tingkat kesejahteraan yang terlalu lebar dapat memicu migrasi tenaga kerja besar-besaran menuju pusat-pusat ekonomi, memperbesar tekanan terhadap infrastruktur perkotaan, perumahan, pendidikan, dan lapangan kerja. Pemerataan investasi, pembangunan industri bernilai tambah, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta penguatan UMKM menjadi kunci untuk mengurangi disparitas tersebut.
Ke depan, prospek ekonomi Indonesia masih memiliki fondasi yang relatif kuat dibanding banyak negara berkembang lainnya karena didukung pasar domestik yang besar, bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.
Namun keberhasilan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas rupiah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat hilirisasi industri, dan memperluas kesempatan kerja berkualitas. Dengan kebijakan fiskal yang hati-hati, reformasi struktural yang konsisten, serta penguatan daya saing daerah, Indonesia berpeluang mengubah tantangan ekonomi global menjadi momentum untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi.
Penulis : Abdul Rasyid - Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Editor : D1N
