JAKARTA, HNN - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dinilaai gagal dalam mengelola banjir. Hal tersebut menyusul dengan meluasnya titik banjir saat curah hujan tinggi dalalm beberapa pekan belakangan ini yang mengakibatkan kemacetan di sejumlah wilayah.
Padahal anggaran triliunan telah digelontorkan untuk pengadaan pompanosasi, pengelolaan drainase dan infrastruktur, namun alokasi dana tersebut diduga tidak tepat sasaran, sehingga memicu desakan agar gubernur DKI Jakarta segera mengevaluasi kinerja Kadis SDA Ika Agustin Ningrum.
Baca Juga: LAMI Minta KPK Usut Proyek Pompanisasi dan Desak Gubernur DKI Copot Kadis SDA
Center for Budget Analysis (CBA) menilai meski anggaran operasional di dinas SDA sangat besar, akan tetapi titik banjir selama tiga tahun terakhir makin bertambah. Hal tersebut lantaran drinase yang ada saat ini tidak mampu menampung curah hujan ekstrem, menyebabkan genangan di banyak wilayah.
CBA mencatat, hujan deras sejak 22 Januari telah mengakibatkan puluhan titik genangan, termasuk Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dan kawasan Jakarta Timur, dan sejumlah titik lainnya di Jakarta, menyebabkan kemacetan dan evakuasi warga, bahkan sempat ada korban jiwa.
"Untuk itu, kami mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Kadis SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum untuk dimintai keterangannya atas dugaan korupsi penggunaan anggaran proyek drainase dan pengadaan pompanisasi tahun anggaran 2025 yang telah dilaporkan ke lembaga antirasuah itu," ujar direktur eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi di depan gedung KPK, Selasa (9/2/2026).
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera mencopot Kadis SDA yang dinilai gagal dalam mengantisipasi permasalahan banjir yang menjadi langganan.
Baca Juga: Geruduk Kantor Gubernur DKI, LSM Trinusa Desak Gubernur Copot Kadis SDA
Lebih lanjut, Uchok juga mempertanyakan soal besaarnya anggaran, baik bersumber dari pemerintah pusat maupun pemprov DKI, namun ternyata belum mampu menuntaskan banjir secara signifikan.
"Padahal di tahun 2025, pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran untuk pengendalian banjir senilai Rp5,6 triliun. Tapi yang terjadi seperti kita lihat, bahwa banjir terjadi di mana mana," katanya.
"Kemudian di tahun 2026 ini pemprov DKI menganggarkan Rp3,64 triliun (menurun dari tahun 2025). Dengan anggaran besar aja tidak becus, bagaimana jika dinas SDA anggarannya menurun, boleh jadi Jakarta makin parah," imbuh Uchok.
Baca Juga: Kadis SDA DKI Dilaporkan ke KPK, LITPK Soroti Proyek Rp277 Miliar
CBA mendesak agar KPK segera bertindak cepat guna mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan proyek pompanisasi dan proyek lainnya yang terjadi di dinas SDA DKI Jakarta, yang mana kasus tesebut telah dilaporkan sejumlah aktivis antikorupsi.
"Jadi kami minta gubernur Pramono segera mencopot Ika Agustin, kemudian KPK harus segera menindaklanjuti laporan atas dugaan korupsi di dinas SDA DKI Jakarta itu," tutup Uchok.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak dinas SDA DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resminya terkait dengan adanya tudingan dugaan korupsi yang disorot oleh sejumlah pihak. (LIK)
Editor : Redaktur
