Kebijakannya Kerap Kontroversi, Tri Adhianto Dinilai Sulit Dapat Simpati Publik

KOTA BEKASI, HNN - Direktur eksekutif Etos Indonesia Institut, Iskandarsyah menilai bakal calon Wali Kota Bekasi Tri Adhianto akan mengalami kesulitan dalam pertarungan politik pada pilkada Kota Bekasi yang akan digelar pada 27 November 2024.

Pasalanya, kiprah pokitisi PDIP itu saat menjadi Wakil Wali Kota dan Wali Kota Bekasi itu nyaris tak memiliki jejak karya positif untuk warga Kota Bekasi.

Baca Juga: PMPRI Laporkan Ketua KONI Kota Bekasi ke KPK

Alih-alih membuat legacy yang mengangkat kehidupan masyarakat Kota Bekasi menjadi lebih baik. Tri Adhianto justru banyak meninggalkan persoalan baik di kalangan birokrasi dan partai politik khususnya maupun warga kota Bekasi umumnya.

Iskandar mengungkapkan, ada beberapa kondite buruk dan jeblok dari performans seorang Tri Adhianto selama memimpin Kota Bekasi baik sebagai Wakil Wali Kota dan Wali Kota maupun ketua PDIP Kota Bekasi.

Di antaranya, sebagai Ketua PDIP Kota Bekasi, Tri tidak lahir dari proses pengkaderan apalagi membangun basis massa dan perjuangan partai dari bawah.

Dimana Tri sebelumnya sering berpindah-pindah partai dan cenderung oportunis. Dari partai Golkar, Tri berpindah ke PAN demi memenuhi ambisinya menjadi calon wakil Wali Kota Bekasi.

Setelah terpilih wakil Wali Kota Bekasi, Tri sekonyong-konyong langsung pindah ke PDIP dan tak tanggung-tanggung menjadi ketua demi mempersiapkan diri sebagai Wali Kota Bekasi.

"Sangat jelas watak pragmatis dan transaksionalnya dalam karir partai politiknya. Tri Adhianto terbukti dan tak terbantahkan tak pernah memiliki loyalitas dan militansi terhadap partai apapun. Ini menjadi cermin betapa lemah prinsip kepemimpinan dan karakternya sebagai politisi maupun sebagai birokrat," kata Iskandar kepada wartawan di Kota Bekasi, Kamis (20/6/2024).

Baca Juga: Mohtar Muhammad Unggul dalam Survei TRBC, Disusul Tri Adhianto dan Heri Koeswara

"Bisa ditegaskan bagaimana mungkin Tri Adhianto mempunyai rekam jejak, rekam karya dan rekam prestasi baik dalam pengkaderan partai politik maupun kinerja dalam birokrasi pemerintahan jika tidak punya behavior yang terpuji," imbuh dia.

Selain itu, selama menjadi Wakil Wali Kota, Plt Wali Kota dan Wali Kota definitif Kota Bekasi Tri Adhianto gagal melakukan terobosan-terobosan pembangunan-pembangunan yang signifikan baik dalam tataran infra struktur, kesejahteraan sosial maupun citra yang baik bagi Kota Bekasi.

"Khusus pembangunan infrastruktur tidak berkembang, padahal Tri Adhianto itu pernah menjabat Kepala Dinas Bina Marga," katanya.

Persoalan lain yang dinilai akan menyulitkan Tri jika ikut dlaam kontestasi politik Kota Bekasi, di antaranya banyak sekali janji-janji kampanye Tri Adhianto yang tidak terwujud selama memimpin kota Bekasi.

Baca Juga: Idul Adha Membangun Empati Antar Umat Manusia

"Lebih miris lagi, Tri Adhianto malah sering blunder mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat. Salah satunya memutuskan kontrak kerja kurang lebih 11 ribu tenaga honorer kota Bekasi," katanya.

Keputusan Tri Adhianto itu bukan membuka lapangan kerja baru justru malah menimbulkan jumlah pengangguran yang tinggi di Kota Bekasi. Ini merupakan bukti dari seorang Tri Adhianto yang tidak mempunyai leadership, jiwa humanis dan kepedulian pada masyarakat Kota Bekasi. Sangat tidak layak dan tidak punya kepantasan Tri Adhianto ingin mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi.

"Selain itu yang tidak kalah ngawur dan cerobohnya kebijakan Tri Adhianto adalah soal dihapusnya tunjangan honor RT dan RW. Tidak adanya perhatian dan kepedulian terhadap RT dan RW yang menjadi tulang punggung pelayanan pemerintahan dalam lingkungan terkecil masyarakat itu. Membuktikan Tri Adhianto memang tidak memiliki kemampuan menjadi pemimpin pemerintahan," ungkap Iskandar.

Iskandar menilai, Tri Adhianto saat menjabat baik sebagai Wakil Wali Kota dan Wali Kota maupun sebagai ketua PDIP Kota Bekasi, gagal membangun persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat kota Bekasi.

"Jadi pemimpin di Kota Bekasi itu harusnya konkrit berbuat dan nyata manfaatnya di rasakan masyarakat. Harus bisa bergaul dan membaur dengan warga kota Bekasi dari pelbagai strata sosial dan golongan masyarakat. Nama dan kiprahnya harus membumi di masyarakat Kota Bekasi. Tidak terbang kemana-mana, tidak loncat sana-loncat sini seperti kutu. Kutu partai politik dan kutu birokrasi," pungkasnya.

Editor : Redaktur