JAKARTA, HNN - Direktur Poros Aliansi Politik Jabodetabek (PAPJ) Muholadun, menyebut bahwa akan menjadi sejarah yang memalukan bila PDIP nekat mengusung Tri Adhianto (TA) untuk calon Wali Kota Bekasi.
"Bila bicara internal PDIP, Tri bukanlah kader partai, sebenarnya PDIP mempunyai catatan buruk, tertulis dalam sejarah politik Indonesia bagaimana PDIP dikhianati oleh kader yang bukan terlahir dari rahim PDIP, baru saja PDIP di telanjangi di Pilpres 2024," ungkap Muholadun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/7/2024).
Baca Juga: Pasangan Tri Adhianto-Harris Bobihoe Kembali Dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi
Ia juga mempertanyakan terbitnya Surat Tugas kepada Tri Adhianto hingga DPP tidak kapok memperjuangkan orang yang bukan kader aslinya untuk diusung.
Menurut dia, TA akan menjadi momok memalukan untuk partai sebesar PDIP bila tetap nekat diusung untuk calon Wali Kota Bekasi, PDIP seperti tidak bisa membaca peta politik secara baik, atau ada yang sengaja ingin PDIP makin hancur.
"Di luar Isu dugaan korupsi atau tidak ada prestasi saat Tri Adhianto memimpin Kota Bekasi, pastinya sangat disayangkan sekelas partai PDIP mengusung kader yang tidak terkaderisasi dengan baik, bila masih nekat mengusung TA, akan membuat partai partai lain menilai adanya fatality krisis kader di internal Partai PDIP," pungkasnya.
Sementara, direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah menilai, meski DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan Surat Tugas kepada bakal calon Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, namun belum bisa dipastikan ketua DPC PDI Perjuangan itu mendapatkan tiket maju pada kontestasi politik Pilkada Kota Bekasi mendatang.
Menurut Iskandar, pemberian Surat Tugas itu merupakan hak prerogatif DPP PDIP. Namun perlu dicatat bahwa Surat Tugas diberikan kepada bakal calon wali kota hanya sebatas untuk melakukan konsolidasi di internal partai dan membangun koalisi untuk menentukan bakal calon wakil wali kota.
Jika melihat realita di lapangan, internal partai banteng PDIP di Kota Bekasi itu tengah terjadi perpecahan. Di mana ada faksi Mochtar Muhamad dan faksi Tri Adhianto sendiri, keduanya sama-sama memiliki ambisi untuk maju pada Pilkada mendatang. Oleh karenanya posisi Tri belum aman.
Baca Juga: Pengamat Ini Sarankan Bagi Kontestan yang Miliki Resistensi Hukum Agar Tak Maju di Pilkada Kota Beka
"Bagaimana dia (Tri) akan mampu merangkul partai lain sebagai syarat untuk mendaftarkan calon wali kota dan calon wakil wali kota, sedangkan di internalnya saja terjadi perpecahan. Nah, melihat konstelasi yang ada kami melihatnya Tri akan sulit mendapatkan tiket maju di pilkada kota Bekasi. Jika pun mendapat rekomendasi dari DPP namun kami menilai sulit mendapatkan mitra koalisi," ungkap Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Selanjutnya, Iskandar juga meragukan kemampuan Tri Adhianto dalam melakukan lobi-lobi terhadap partai politik untuk bergabung dalam koalisi bersama PDIP. Bahkan, berdasarkan informasi yang berkembang bahwa sejumlah ketua parpol ogah bergabung bersama Tri Adhianto.
Terlebih, kata Iskandar, Tri dikenal sebagai politisi kutu loncat. Dengan mudahnya berpindah partai semudah pindah kontrakan. Politisi seperti itu lanjut dia, dapat membahayakan partai. Sebab tidak memiliki ideologi partai yang jelas.
"Seperti PAN, partai ini tentunya tidak akan mau jika bergabung dengan Tri Adhianto. Sebab merasa dikhianati. Kemudian partai Demokrat pun tentu mengalami hal yang sama. Dan yang fatal lagi Tri Adhianto itu memiliki sejarah kelam dengan Golkar. Masyarakat Kota Bekasi tentu tahu bagaimana Rahmat Effendi dapat terjerat kasus hukum. Banyak asumsi yang berkembang bahwa hal itu tak lepas ada konflik kepentingan antara wali kota dan wakil wali kota pada saat itu," ungkap Iskandar.
Baca Juga: Mantan Wali Kota Bekasi Kembali Dilaporkan ke KPK
Sementara, jika Tri menggandeng Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto ini tentu lebih memilih untuk bergabung dengan koalisi yang terbangun di tingkat pusat yakni Koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya terdiri dari Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PSI dan Demokrat.
"Jika Tri gandeng PKB sepertinya sulit menang. Terlebih partai ini di Kota Bekasi minim ketokohan. Bisa jadi gerbong kosong. Atas dasar analisa itu keberadaan Tri semakin terjepit. Belum lagi persoalan sejumlah kasus dugaan korupsi yang tengah dilaporkan ke KPK. Jika prosesnya berlanjut maka akan menjadi resistensi bagi PDIP. Dan tidak menutup kemungkinan KPK segera memanggilnya guna mempertanggungjawabkan terkait kasus dugaan korupsinya," pungkas Iskandar. **
Editor : Redaktur
