Surabaya, HNN - Viralnya Polemik antara Pemkot Surabaya dan Pemrov Jawa Timur, dipicu dengan pemindahan 2 mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR), yang bisa melakukan tes swab bantuan BNPB. Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, Heru Satrio, angkat bicara, dan pihaknya menyatakan sikap terkait polemik tersebut. Sabtu (30/05/2020).
Heru Satrio menjelaskan, dengan adanya "issue Risma vs Pemprov Jatim" terkait keberadaan 2 unit Mobil Test PCR atau swab, bersama ini, kami atas nama LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Propinsi Jawa Timur, menyatakan sikap.
Baca Juga: Peringatan Hari Lahir Pancasila, Wali Kota Eri Bidik Penguatan SDM Milenial dan Gen Z di Surabaya
Seperti ini pernyataan sikap LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Propinsi Jawa Timur.
"Dalam melakukan penetapan kebijakan terkait penanganan covid 19 seharusnya Pemprov Jatim membuat skala prioritas penanganan dan keberadaan 2 unit mobil PCR dari BNPB itu memperjelas arti bahwa SURABAYA ternyata bukan skala prioritas di tengah FAKTA bahwa pasien positif covid 19 di Surabaya menunjukkan trend meningkat terus sampai ada issu bahwa Surabaya akan menjadi New Wuhan".
"Bahwa berkenaan dengan adanya sikap AROGANSI ANAK KECIL dari Pemprov Jatim, kami melihat sudah saatnya Walikota Surabaya untuk melakukan evaluasi penempatan kantor Pemprov Jatim di kota Surabaya atau dengan kata lain sudah saatnya Pemprov Jatim pindah dari Kota Surabaya", ungkap Heru dalam penyataan sikapnya.
Lanjut Heru, sehubungan dengan point' diatas,kami akan melaksanakan aksi demo besar besaran ke Pemprov Jatim dengan issue utama yaitu :
- Mempertanyakan pencapaian kinerja Pemprov Jatim terkait Covid 19 termasuk pertanggung jawaban dan transparansi anggaran yang telah digunakan.
- Mengusir Pemprov Jatim dari Kota Pahlawan Surabaya,silahkan berkantor di manapun ASAL BUKAN DI SURABAYA
- Bahwa saat ini kita semua harus fokus kepada penanganan pasien positif covid 19 dan menyuarakan semangat New Normal sesuai himbauan Presiden Jokowi Semoga semangat kita berpadu dengan indah dan menjadi pembelajaran berarti bahwa SURABAYA PUNYA WALIKOTA DAN JAWA TIMUR PUNYA GUBERNUR.
"Pelaksanaan aksi demo akan kami konfirmasi lebih lanjut", tegas Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, Heru Satrio.
Baca Juga: Senja Surya 3.0 Sukses Dongkrak Transaksi dan Kenalkan Pasar Tradisional Surabaya
Perlu di ketahui bahwa, polemik pemindahan 2 mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR), yang bisa melakukan tes swab bantuan BNPB oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memicu kemarahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sebab kedua mobil tersebut dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Jatim.
Dalam video yang beredar, Risma tampak menelepon seseorang dengan nada marah. Ia kecewa dengan pemindahan mobil lab tersebut ke Lamongan dan Tulungagung, sementara Surabaya masih membutuhkan.
Apalagi, ia dituding tak bisa bekerja menangani wabah corona di Surabaya. Padahal, 2 mobil lab yang merupakan permintaannya ke Doni Monardo justru 'diserobot' oleh pihak lain.
Baca Juga: Oknum Dishub Kota Surabaya Diduga Kerja Sama Parkir Liar Narik Sepuluh Ribu Per Sepeda Motor
"Saya enggak terima loh Pak, betul saya enggak terima. Saya dibilang enggak bisa kerja, siapa yang enggak bisa kerja sekarang? Kalau ngawur nyerobot gitu, siapa yang enggak bisa kerja?" tegas Risma, Jumat (29/5).
Sementara itu, dr. Joni Wahyuhadi Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim menjelaskan, tujuannya Gubernur Jatim meminta bantuan mobil PCR itu untuk menyelesaikan yang belum di PCR biar tidak terlalu lama di RS. Tentu jadwal dua mobil itu dibagi secara fleksibel untuk daerah di Jatim.
“Kami tak pernah menyerobot. Justru sejak lama kami mengirimkan surat kepada Gugus Tugas Pusat untuk mendapat bantuan alat PCR untuk mempercepat pemeriksaan swab,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (29/5/2020) malam. (din/red)
Editor : Redaktur
