Ketua DPD RI Ingatkan Perda RT/RW, Jatim Tak Bertentangan dengan RUU Daerah Kepulauan 

HNN, JAKARTA - Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (RTRW) tahun 2023-2043 dan Perda Retribusi yang mencantumkan usulan retribusi ruang laut akan segera disahkan DPRD Provinsi Jawa Timur sebelum Gubernur Khofifah mengakhiri jabatannya, 13 Februari 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar Perda tersebut tidak berlawanan dengan RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh DPD RI. Sehingga keberadaan Perda semakin memperkuat upaya pelestarian lingkungan, dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Baca Juga: Diskusi Bersama Senator Papua, Ketua DPD RI Bicara Bangsa hingga Bola

"Artinya, Perda tersebut harus seiring sejalan dengan RUU Daerah Kepulauan, supaya keberadaan pulau-pulau kecil ini memberi manfaat dan keuntungan secara merata dan bukan sebaliknya, hanya menguntungkan segelintir pihak saja dan malah menggerus kehidupan masyarakat pesisir," kata LaNyalla, Senin (15/1/2024). 

Jika Perda RTRW dan Perda Retribusi Daerah yang merupakan integrasi tata ruang darat dan laut disahkan, maka dapat dipastikan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan ruang laut dengan jumlah yang signifikan. 

Mengingat Jawa Timur diketahui memiliki 512 pulau-pulau kecil dan wilayah perairan dengan luas wilayah pengelolaan 12 mil ke arah laut mencapai 5.202.579,34 hektar. 

Baca Juga: Buka Bersama Senator Terpilih, LaNyalla Kembali Tekankan Perlunya Penguatan Sistem Bernegara

Kontribusi itu diperoleh sewa perairan untuk bangunan yang menetap di atas laut seperti dermaga dan keramba jaring apung. Selain itu juga ada retribusi karcis masuk di area konservasi untuk wisatawan lokal dan lain-lain.

"Pendapatan asli daerah yang diperoleh harus dikembalikan lagi pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui berbagai program yang tepat dan berkelanjutan," tegasnya.

Baca Juga: Resmikan Masjid Sunan Kalijogo di Bekasi, LaNyalla Berbagi Kiat Sukses Jadi Pemimpin

Sementara itu terkait RUU Daerah Kepulauan, Senator asal Jawa Timur itu berharap segera diundangkan. LaNyalla menilai, RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil, serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah, untuk percepatan pembangunan.(V1K)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA
www.lanyallacenter.id

Editor : Redaktur

Politik   

Ketua Tim Hukum Amin : Semoga Putusan MK Mengabulkan Doa Kami

“Kami berkumpul dan berdoa. Semoga putusan di MK, betul-betul memperjuangkan dan mengabulkan dari Tim Hukum Amin. Untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata Andre. Jum'at (19/04/2024).…

TNI   

Panen Raya Serentak di Propinsi Jawa Timur

Ngawi, HNN - Panen raya Hari ini dilaksanakan serentak di tiga wilayah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan…