JAKARTA, HNN - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, menyatakan dukungan penuh jika Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukum, HAM dan Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden.
Menurut Syakur, pasangan Prabowo dan Yusril adalah kombinasi yang paling ideal untuk Indonesia saat ini.
Baca Juga: Memahami Konstitusi: Menakar Mekanisme Pemakzulan dalam Sistem Negara Hukum
Alasan pertama, kata Syakur, Prabowo merupakan figur mantan prajurit yang ahli di bidang strategi. Selain itu, Prabowo juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
"Artinya politik dan strategi itu saat ini dikuasai, saat ini politik dan strategi ini dimiliki penuh oleh Pak Prabowo Subianto," ujar Syakur saat dimintai tanggapannya oleh HNN, Minggu (22/11/2026).
Syakur menilai, jika Prabowo yang menguasai strategi dan politik itu didampingi oleh pakar hukum atau orang yang ahli hukum seperti Yusril Ihza Mahendra, maka strategi, politik, dan hukum dijadikan satu.
"Jika didampingi oleh pakar hukum atau orang yang ahli hukum seperti Bapak Yusril Ihza Mahendra, tentunya antara strategi, politik dan hukum dijadikan satu, maka stabilitas politik, ekonomi dan hukum ke depan akan lebih baik," tegas Syakur.
Syakur menilai, persoalan hukum selama ini menjadi momok atau menjadi masalah utama bangsa ini. Dengan hadirnya Yusril, persoalan hukum itu setidaknya ke depan sudah bisa diperbaiki.
"Artinya persoalan hukum yang selama ini jadi momok atau yang jadi masalah utama bangsa ini, setidaknya ke depan sudah bisa diperbaiki karena hadirnya Bapak Yusril Ihza Mahendra," ujarnya.
Soal Sufmi Dasco: Sah-Sah Saja, Tapi Sangat Dibutuhkan di DPR
Terkait dengan pendapat yang menguat bahwa Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, didorong atau dicalonkan menjadi Wakil Presiden, GNK menilai hal itu sah-sah saja.
Namun, kata Syakur, harus dipahami juga bahwa Sufmi Dasco saat ini merupakan figur yang sangat dibutuhkan di DPR.
"Figur yang menjadi katalisator, perekat antar fraksi di DPR dan figurnya sangat dibutuhkan," ungkap Syakur.
Ketika Sufmi Dasco menjadi Wakil Presiden, perannya di DPR RI menjadi berkurang. "Ketika Pak Sufmi Dasco itu jadi Wakil Presiden, perannya di DPR RI jadi berkurang," katanya.
Baca Juga: Dinilai Langgar Prosedur dalam Penggerebekan Ponpes, GNK Desak Kapolri Segera Copot Kapolda Jateng
Syakur mengingatkan, berbicara masalah Wakil Presiden harus menjadi figur yang harus berdiri di atas seluruh partai, harus berdiri di atas kepentingan rakyat.
"Saat ini berbicara masalah Wakil Presiden harus berdiri di atas seluruh partai, harus berdiri di atas kepentingan rakyat," jelas dia.
Ketika persoalan Sufmi Dasco menjadi Wakil Presiden ini dipaksakan, dikhawatirkan lobi-lobi politik di parlemen jadi merenggang.
"Nah ketika persoalan ini Pak Sufmi Dasco jadi Wakil Presiden, ini khawatir persoalan lobi-lobi politik di parlemen jadi merenggang," ujar Syakur.
Jika Dipaksakan, Rawan Jadi Gorengan Politik
Syakur juga menyoroti posisi struktural di Gerindra. Saat ini Prabowo menjadi Ketua Umum Gerindra, sedangkan Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Harian.
Jika paket Prabowo-Dasco ini dipaksakan, dikhawatirkan menjadi gorengan politik atau menjadi sasaran tembak bagi orang yang tidak suka dengan pemerintahan ini. Terlebih saat ini sudah mulai muncul narasi di media sosial bahwa negara dikuasai geng Gerindra.
Baca Juga: Prabowo di Persimpangan: Menjaga Konstitusi, Mengawal Stabilitas
"Jika ini dipaksakan dikhawatirkan menjadi gorengan politik atau menjadi sasaran tembak bagi orang yang tidak suka dengan pemerintahan ini. Sehingga ke depannya persoalan stabilitas politik jadi kurang bagus," kata Syakur.
Yusril Sebagai Jalan Tengah
Karena itu, hadirnya wacana Yusril Ihza Mahendra menjadi Wakil Presiden diharapkan menjadi jalan tengah.
"Di tengah dinamika politik kemudian pro kontra pencalonan Sufmi Dasco Ahmad, hadirnya wacana Bapak Yusril Ihza Mahendra menjadi Wakil Presiden ini diharapkan menjadi jalan tengah," pungkas Syakur.
Syakur kembali menegaskan, wacana ini bukan untuk mempertentangkan figur, melainkan untuk mencari formula terbaik agar pemerintahan berjalan stabil, hukum tegak, dan politik tetap rukun.
Editor : D1N