MAKI Jatim Soroti Proyek PJU Jember Rp84 Miliar, Heru Ungkap Dugaan Keterlibatan Pengusaha Asal Sidoarjo

Ilustrasi PJU. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi PJU. (Foto: Istimewa)

JEMBER – Rencana pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Jember dengan nilai anggaran lebih dari Rp84 miliar pada tahun anggaran 2026 mendapat perhatian serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur.

Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Investigasi ke Kabupaten Jember. Selama 10 hari terakhir, tim tersebut melakukan penelusuran dan pengawasan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan rencana pengadaan proyek PJU tersebut.

Baca Juga: Korupsi Dana Hibah KONI Pasuruan, Kabag Hukum Probolinggo Ditahan dan Terancam Sanksi Kepegawaian

Menurut Heru, pengadaan PJU merupakan salah satu sektor yang memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik penyimpangan anggaran. Terlebih, proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah itu melibatkan pengadaan barang, distributor, spesifikasi teknis hingga pekerjaan pemasangan di lapangan.

"Proyek yang namanya PJU itu masuk kategori proyek candy gold atau permen emas. Dalam praktiknya, pengadaan PJU kerap berujung pada persoalan hukum karena terdapat sejumlah celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan," ungkap Heru MAKI.

Ia menjelaskan, MAKI Jatim selama ini telah beberapa kali menyoroti dugaan praktik koruptif dalam proyek pengadaan PJU di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengalaman penelusuran sejumlah proyek serupa, Heru menyebut setidaknya terdapat enam aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengadaan PJU.

Pertama, dugaan pemberian cashback dari selisih harga setiap unit produk PJU. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi menjadi celah pemberian keuntungan tidak sah kepada pihak tertentu, termasuk oknum di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pengadaan.

Kedua, dugaan pengaturan spesifikasi teknis yang mengikuti produk pabrikan atau distributor tertentu, bukan berdasarkan ketentuan dan standar teknis yang berlaku, termasuk regulasi Kementerian Perhubungan.

Ketiga, potensi penggelembungan anggaran pekerjaan penggalian tanah untuk pemasangan angkur besi sebagai penahan tiang PJU.

Keempat, dugaan mark up harga pengadaan dan pemasangan tiang PJU dengan variasi ketinggian antara tujuh hingga sembilan meter.

Kelima, persoalan garansi produk yang diduga hanya bersifat administratif tanpa diikuti penanganan atau layanan purnajual sebagaimana mestinya.

Keenam, kualitas dan fungsi GPS pada perangkat PJU yang perlu diuji kesesuaiannya dengan standar teknis serta ketentuan penyedia layanan terkait.

"Enam poin tersebut biasanya menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan PJU. Karena itu, seluruh aspek harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari spesifikasi, harga satuan, proses pengadaan hingga kualitas barang yang terpasang," tegasnya.

Soroti "S' Pengusaha PJU Asal Sidoarjo

Secara khusus, Heru mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, terdapat seorang pengusaha PJU asal Sidoarjo berinisial S yang perlu ditelusuri keterlibatannya dalam proyek pengadaan PJU di Kabupaten Jember.

Baca Juga: Pencalonan Eks Terpidana Korupsi di KONI Kota Blitar Tuai Kontroversi Nasional

Heru juga menyampaikan dugaan adanya bantuan dari oknum aparat penegak hukum (APH) yang membuat pengusaha tersebut dapat masuk dalam proyek pengadaan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.

"Khusus untuk Kabupaten Jember, berdasarkan data awal tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, ada nama pengusaha PJU asal Sidoarjo berinisial S. Kami menduga yang bersangkutan bisa masuk karena dibantu oknum APH. Saya juga sudah mengetahui bagaimana kualitas produk PJU tersebut. Jika dikorelasikan dengan standar PJU sesuai ketentuan yang berlaku, ada sejumlah aspek yang perlu diuji dan berpotensi bermasalah," ungkap Heru.

Ia menegaskan, informasi tersebut menjadi salah satu fokus penelusuran MAKI Jatim. Pihaknya akan menguji kesesuaian produk yang ditawarkan dengan standar teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain proyek tahun anggaran 2026, MAKI Jatim juga berencana menelusuri pengadaan PJU di Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 dan 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pola pengadaan maupun indikasi penyimpangan yang berulang dari tahun ke tahun.

Temukan Kejanggalan dalam Proses Pengadaan

Heru turut menyoroti proses pengadaan PJU di Kabupaten Jember yang disebut masih berlangsung melalui mekanisme mini kompetisi berbasis e-Katalog.

Namun, berdasarkan informasi awal yang diterima tim investigasi, MAKI menemukan indikasi bahwa sejumlah unit PJU telah terpasang. Bahkan, terdapat informasi mengenai pemesanan ribuan tiang PJU kepada salah satu vendor.

Kondisi tersebut dinilai perlu diklarifikasi, terutama untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi Dana Pokir Rp242,9 Miliar, Wakil Ketua Ditunjuk Plt

"Apalagi di Kabupaten Jember, sistem pengadaan PJU masih berproses melalui mini kompetisi berbasis e-Katalog. Tetapi berdasarkan data yang diperoleh tim Litbang dan Investigasi, sudah ada PJU yang terpasang dan ada pula informasi pesanan ribuan tiang PJU pada salah satu vendor. Ini yang membuat MAKI Jatim secara kelembagaan akhirnya turun langsung ke Jember," jelasnya.

Heru menegaskan, pengawasan terhadap proyek PJU senilai lebih dari Rp84 miliar tersebut tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim akan terus melakukan penelusuran hingga memperoleh data dan bukti yang dinilai cukup untuk mendukung langkah hukum.

Ia menyebut, apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi, MAKI Jatim akan menyiapkan laporan kepada aparat penegak hukum.

Menariknya, Heru juga menyampaikan bahwa apabila dugaan keterlibatan oknum APH dalam proyek tersebut terbukti, pihaknya berencana menyampaikan laporan melalui institusi hukum di tingkat pusat, bukan hanya kepada institusi yang menaungi oknum bersangkutan.

"Pengawasan ini akan terus kami lakukan sampai ditemukan alat bukti yang cukup. Jika nantinya terdapat bukti kuat mengenai dugaan tindak pidana korupsi, tentu akan kami tindak lanjuti melalui pelaporan hukum. Kami ingin persoalan ini ditangani secara serius dan transparan," tandas Heru.

MAKI Jatim menyatakan akan terus mengikuti perkembangan proyek pengadaan PJU Kabupaten Jember, termasuk menelusuri proses pengadaan, keterlibatan penyedia, kesesuaian spesifikasi barang, hingga realisasi pekerjaan di lapangan.

Perkembangan hasil penelusuran tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim terkait proyek tersebut akan disampaikan melalui MAKINews.com, media online resmi MAKI Jatim.

Editor : D1N