Komdigi Disentil Habib Syakur: Jangan Diam Saat Medsos Membara, Disintegrasi di Depan Mata

Reporter : Tri
Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA, HNN -  Situasi politik pasca terbongkarnya dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) cs, dan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, kini merembet ke ruang digital.

Perang opini antara kubu Jokowi - Gibran dan kubu Prabowo beserta koalisinya kian tak terkendali di media sosial. Narasi yang beredar dinilai sudah tidak lagi produktif, melainkan provokatif dan memecah belah.

Baca juga: Dinilai Langgar Prosedur dalam Penggerebekan Ponpes, GNK Desak Kapolri Segera Copot Kapolda Jateng

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, menilai jika kondisi ini dibiarkan, taruhannya adalah keutuhan bangsa.

"Kita jangan phobia dengan keadaan kayak begini, tapi kita harus antisipasi mengingat situasi politik saat ini yang terjadi, situasinya sangat tidak normal sama sekali, saling beradu di medsos," kata Habib Syakur kepada HNN, Selasa (17/11/2026)

Menurut Habib Syakur, perang opini saat ini sudah melenceng jauh. Bukan lagi adu program atau adu gagasan, melainkan adu kebencian.

Fitnah, serangan personal, hingga upaya menjatuhkan legitimasi lawan menjadi menu harian di linimasa.

"Kalau perang di medsos ini terus dibiarkan, yang terjadi bukan lagi adu gagasan, tapi adu kebencian. Ini bahaya. Bisa mengancam disintegrasi bangsa," tegasnya.

Ia mengingatkan, keretakan di dunia maya bisa dengan cepat berubah menjadi konflik di dunia nyata jika elit politik terus menyulutnya.

Habib Syakur secara khusus menyoroti Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi). Menurutnya, Komdigi adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas stabilitas ruang digital.

"Terkait dengan riuhnya narasi yang dinilai sudah tidak produktif tersebut, Komdigi ini punya peran yang strategis apa? Stabilisasi penggunaan medsos itu. Cuman, Komdigi belum pernah memberikan punishment-punishment secara hukum kepada pengguna medsos," ujar Syakur.

Ia menilai, tanpa punishment yang nyata, para buzzer akan terus merasa aman. Tidak ada rasa takut karena tidak ada konsekuensi.

"Kalau tidak ada punishment, ya mereka akan terus-terusan. Medsos akan jadi liar, tidak terkendali. Komdigi tidak bisa hanya jadi penonton," katanya.

Baca juga: Prabowo di Persimpangan: Menjaga Konstitusi, Mengawal Stabilitas

Habib Syakur mengajukan tiga tuntutan konkret kepada Komdigi:

1. Komitmen Jelas, Terukur, Terarah
Bukan sekadar imbauan. Harus ada target, indikator, dan aksi nyata yang bisa diukur publik.

"Nah, untuk menjaga stabilitas ini, Komdigi harus punya komitmen yang jelas, terukur, dan terarah. Pentingnya pembahasan-pembahasan secara berkala dengan aparat penegak hukum,"* ujarnya.

2. Rapat Berkala dengan Aparat Penegak Hukum
Komdigi harus duduk bersama Polri, Kejaksaan, dan BSSN secara berkala. Petakan akun provokator, jaringan buzzer, dan sumber dananya.

"Harus ada rapat berkala. Jangan menunggu viral dulu baru bertindak. Komdigi harus proaktif memantau, mendeteksi dini, dan menindak sebelum narasi liar itu membesar dan memecah belah bangsa," katanya.

3. Pantau Medsos dan Jaringan Seluler
Perang opini tidak hanya di feed publik, tapi juga di grup tertutup dan pesan berantai.

Baca juga: Jebakan Nasionalisme Semu di Balik Seruan Konglomerat Patungan Borong Saham BEI

"Komdigi harus berperan aktif dalam menjaga stabilisasi medsos, dan memantau jaringan seluler,"* tegas Syakur.

Habib Syakur menegaskan, desakannya bukan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Kritik adalah vitamin demokrasi.

Yang harus ditindak adalah narasi yang sengaja memprovokasi, mengadu domba, dan mengancam persatuan.

"Kritik itu boleh, bahkan harus. Yang tidak boleh itu adalah narasi yang memprovokasi, mengadu domba, dan mengancam persatuan. Itu yang harus ditindak," ujarnya.

Terakhir, Habib Syakur mengirim pesan keras kepada elit kedua kubu. Baik kubu Jokowi - Gibran maupun kubu Prabowo dan koalisinya, diminta berhenti mengorbankan bangsa demi kepentingan kelompok.

"Negara ini lebih besar dari kubu manapun. Jangan korbankan persatuan bangsa hanya demi kepentingan politik sesaat. Kalau elitnya saja perang di medsos, bagaimana rakyat di bawah bisa tenang?" pungkasnya.

Editor : D1N

PERISTIWA
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru