Heru MAKI Ancam Seret Dispora Jatim dan Sponsor GMS ke Ranah Hukum

Reporter : R1R
Heru MAKI ancam seret Kadispora dan sponsor GMS ke ranah hukum. (Foto: Zal)

SURABAYA – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, melontarkan peringatan keras terkait keterlibatan pihak sponsorship dalam penyelenggaraan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) 2026. Ia mengancam akan membawa perusahaan sponsor maupun pejabat Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur ke ranah hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana sponsorship.

Heru mempertanyakan urgensi keterlibatan sponsor dalam kegiatan GMS 2026. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran melalui APBD 2026 sebesar lebih dari Rp2,3 miliar untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Anggaran itu berada di bawah tanggung jawab Dispora Jatim.

Baca juga: Heru MAKI Serukan Boikot Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo, Soroti Anggaran Rp2,3 Miliar

Menurut Heru, dana yang telah dialokasikan melalui APBD semestinya dimaksimalkan untuk membiayai seluruh kebutuhan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun.

Ia mengungkapkan, MAKI Jatim sebelumnya telah meminta penjelasan kepada event organizer (EO) penyelenggara mengenai mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan anggaran GMS. Penjelasan tersebut disampaikan secara terperinci dan profesional sehingga secara kelembagaan MAKI Jatim dapat menerima pemaparan pihak EO.

Bahkan, komunikasi tersebut berlanjut dalam bentuk kemitraan positif antara MAKI Jatim dan pihak penyelenggara.

Namun, persoalan berbeda justru muncul ketika terdapat dukungan dana dari pihak sponsorship di luar anggaran APBD yang telah disediakan.

“Berkaitan dengan dana sponsorship untuk kegiatan GMS 2026 yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026, secara kelembagaan MAKI Jatim memberikan alarm keras. Kami melihat adanya potensi persoalan serius dalam pengelolaan dana sponsorship tersebut di lingkungan Dispora Jatim,” tegas Heru MAKI.

Ia menduga pengelolaan dana sponsorship tidak diserahkan kepada EO penyelenggara, melainkan berada langsung di bawah kendali Dispora Jatim. Heru menyebut Sekretaris Dispora Jatim dan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai pihak yang perlu dimintai penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar keberadaan sponsor, melainkan transparansi aliran dana, mekanisme penggunaannya, serta pertanggungjawaban administrasinya.

Baca juga: MARAK Desak Khofifah Copot Pejabat Pembangkang SK Gubernur: Jangan Rusak Marwah Pemprov Jatim!

Heru bahkan memastikan Bidang Hukum MAKI Jatim tengah menyiapkan langkah hukum untuk menelusuri keterlibatan seluruh pihak apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Secara kelembagaan, Bidang Hukum MAKI Jatim akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Pihak yang akan kami minta pertanggungjawaban bukan hanya OPD Dispora Jatim, tetapi juga perusahaan sponsorship yang memberikan dukungan dana apabila ditemukan keterlibatan dalam dugaan praktik koruptif,” ujarnya.

Heru mengaku telah mengantongi gambaran mengenai perusahaan-perusahaan yang selama ini memberikan dukungan sponsorship dalam penyelenggaraan GMS setiap tahun. Ia menyatakan akan mencermati keterlibatan perusahaan tersebut, termasuk proses pemberian dana dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya.

“Riwayat dukungan sponsorship dalam kegiatan GMS setiap tahun sudah kami pelajari. Kami juga telah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk menelusuri keterlibatan pihak sponsor maupun Dispora Jatim. Jangan sampai anggaran APBD sebesar Rp2,3 miliar lebih sudah disediakan, tetapi masih ada persoalan dalam pengelolaan dana sponsorship,” tandasnya.

Heru kembali mengingatkan perusahaan-perusahaan yang memberikan dukungan sponsorship agar tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele. Ia menegaskan, MAKI Jatim akan mengawal penggunaan dana tersebut dan tidak segan menempuh jalur hukum jika ditemukan bukti pelanggaran.

Baca juga: MAKI Jatim Desak Khofifah Copot Kadispora Hadi Wawan, Persoalan Anggaran Porprov Jadi Pemicu

“Jangan anggap remeh peringatan ini. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, pihak sponsorship maupun Dispora Jatim yang terlibat akan kami seret ke ranah hukum. Jangan sampai persoalan ini justru mempermalukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur,” tegas Heru.

Lebih lanjut, Heru menilai apabila anggaran Rp2,3 miliar lebih yang telah dialokasikan ternyata belum mencukupi kebutuhan penyelenggaraan GMS, Dispora Jatim semestinya menyusun telaah perencanaan anggaran secara terbuka dan mengajukan kebutuhan tambahan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, mencari tambahan dana melalui sponsorship tanpa kejelasan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

MAKI Jatim pun meminta Dispora Jatim membuka secara transparan seluruh mekanisme penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana sponsorship GMS 2026. Transparansi dinilai penting agar penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan anggaran publik tidak menyisakan tanda tanya maupun dugaan penyimpangan.

Editor : D1N

PERISTIWA
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru