JAKARTA, HNN - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Syakur Ali Mahdi Alhamid, menilai penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh kini membuka ruang pertanyaan yang jauh lebih besar dan mencemaskan.
Menurut dia, isu ini tidak lagi sekadar lokalisasi kasus di Solo, melainkan telah merambah ke ruang-ruang paling strategis di republik ini. Yakni kementerian, badan negara, sektor swasta nasional, hingga korporasi multinasional dan perusahaan asing.
Baca juga: Prabowo di Persimpangan: Menjaga Konstitusi, Mengawal Stabilitas
"Penyadapan dan penguasaan informasi ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan nasional. Ketika instrumen intelijen dan kendali informasi diisi oleh oknum jenderal polisi menempati posisi pengambil keputusan di sektor ekonomi, muncul kekhawatiran nyata, apakah negara ini benar-benar memegang kendali atas ekonominya sendiri, ataukah kendali tersebut sudah bergeser ke tangan aktor-aktor di balik layar,” ujar Syakur dalam diskusi daring pada Selasa (10/11/2026) malam.
Kekhawatiran publik, kata dia, menemukan basis argumentasinya ketika melihat komposisi pengisi jabatan strategis. Penelusuran menunjukkan adanya pola penempatan yang masif dan sistematis terkait unsur purnawirawan Polri yang diduga merupakan orang-orang mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) di jajaran dewan komisaris dan direksi perusahaan asing.
Pola penempatan ini disinyalir kuat berlangsung dan beririsan langsung dengan masa ketika faksi atau klaster utama tersebut berpengaruh:
1. Klaster Birokrasi Pusat
Pengisian jabatan inti di berbagai kementerian strategis yang mengelola regulasi dan kebijakan makro.
2. Klaster Badan Negara
Penempatan figur di lembaga non-kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti sektor pertambangan dan energi, misalnya holding MIND ID.
3. Klaster Korporasi Swasta dan Asing
Kehadiran mantan pejabat tinggi dalam dewan komisaris perusahaan joint venture maupun Penanaman Modal Asing (PMA) raksasa yang bergerak di sektor teknologi digital, logistik, manufaktur, hingga komoditas strategis.
Syakur mengungkapkan, dugaan keterkaitan antara jaringan Listyo atau kendali informasi dengan penguasaan jabatan korporasi atau kendali ekonomi melahirkan skenario yang perlu diwaspadai oleh para pengamat ekonomi-politik.
“Apabila sebuah kelompok Listyo diduga memegang kendali atas aliran informasi sensitif sekaligus memiliki kaki tangan di perusahaan-perusahaan asing, Indonesia rentan terhadap ancaman pemboikotan ekonomi,” katanya.
Lebih jauh dia merinci risiko fatal yang mengintai. Di mana jika terjadi benturan kepentingan politik, aktor-aktor asing atau faksi Lityo yang memegang kendali di korporasi strategis dapat dengan mudah menghentikan operasional, memutus rantai pasok, atau melakukan boikot yang melumpuhkan aktivitas ekonomi domestik.
Selanjutnya, ketika muncul kondisi di mana pemerintah yang sah secara de jure mengeluarkan kebijakan, namun secara de facto eksekusinya disandera oleh jaringan yang menguasai korporasi dan kementerian terkait.
“Tidak hanya itu, data sensitif negara yang diperoleh dari aktivitas penyadapan ilegal diduga dapat disalahgunakan sebagai posisi tawar (bargaining chip) bisnis untuk menguntungkan perusahaan asing terafiliasi, sekaligus merugikan pengusaha lokal,” ungkanya.
Akibatnya, lanjut Syakur, investor baru yang murni akan enggan masuk jika melihat kepastian hukum di Indonesia didikte oleh lingkaran pengaruh intelijen gelap, bukan oleh pasar yang sehat dan transparan.
Baca juga: Jebakan Nasionalisme Semu di Balik Seruan Konglomerat Patungan Borong Saham BEI
Mitigasi atau Penyanderaan?
Untuk itu, Syakur menekankan perlunya keseimbangan perspektif. Dalam dunia korporasi, perekrutan tokoh berlatar belakang purnawirawan kerap didasari alasan logis, penegakan kepatuhan (compliance), mitigasi risiko, keamanan objek vital, hingga kemampuan navigasi birokrasi yang rumit.
Namun, ketika penempatan tersebut bertepatan dengan masa keemasan pengaruh Jenderal LSP yang kini telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan, alasan profesional tersebut patut dipertanyakan ulang.
"Batas antara mitigasi risiko dan penyanderaan kebijakan menjadi sangat tipis," tegasnya.
Oleh karenanya, GNK meminta Polri di bawah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu menekankan secara objektif bahwa proses hukum yang berjalan harus membuktikan sejauh mana keterkaitan langsung antara jaringan tersebut dengan posisi para pejabat di korporasi tersebut.
Semua analisis ini, kata dia, menempatkan kekhawatiran publik sebagai instrumen kontrol sosial yang sah. Kendati demikian, negara tidak boleh abai.
Untuk mengantisipasi risiko pemboikotan ekonomi dan pembersihan ruang strategis dari pengaruh gelap masa lalu, Syakur menyampaikan tiga langkah konkret:
1. Audit Investigatif Penempatan Pejabat
Melakukan profiling dan audit menyeluruh terhadap posisi komisaris/direksi di kementerian, badan, dan PMA yang direkrut pada masa LSP berkuasa.
2. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Kasus dugaan penyadapan harus diusut tuntas hingga membongkar siapa saja aktor korporasi dan birokrat aktif yang diduga ikut menikmati atau memasok informasi ilegal tersebut.
3. Penyusunan Aturan Masa Tunggu (Cooling-off Period)
Mengetatkan aturan agar purnawirawan atau mantan pejabat tidak bisa langsung melompat ke korporasi swasta/asing yang menjadi mitra atau objek pengawasan instansi lamanya.
"Kedaulatan ekonomi sebuah bangsa tidak boleh diserahkan kepada jaringan pengaruh terselubung. Keputusan strategis Indonesia harus tetap berada di bawah kendali lembaga negara yang sah dan bertanggung jawab penuh kepada rakyat, bukan di tangan mereka yang memegang kendali sadapan dari ruang gelap," pungkasnya. (Lk)
Editor : D1N