Oleh: Dr. Adi Suparto
Di tengah riuh lalu lintas Jakarta, suara dari Bundaran HI pada 12 Juni terdengar lebih dari sekadar gema demonstrasi. Ia bukan hanya ekspresi ketidakpuasan, melainkan sinyal yang lebih dalam: kepercayaan publik terhadap negara sedang mengalami erosi. Lima tuntutan yang disuarakan massa; mulai dari penghentian pemborosan APBN hingga desakan agar pemerintah mengakui kesalahan membentuk satu spektrum kritik yang utuh terhadap arah dan cara kekuasaan dijalankan.
Baca juga: Menjaga Marwah Akademik di Gerbang Kampus: Tegas Tolak Surat Sakti, Pengaruh, dan Uang
Desakan untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hadir dalam ruang hampa. Ia muncul di tengah tekanan ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya stabil dan beban bahan bakar minyak (BBM) yang masih tinggi menciptakan persepsi bahwa negara belum optimal mengelola prioritasnya. Bagi publik, persoalannya bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, tetapi soal keberpihakan: apakah belanja negara benar-benar diarahkan untuk melindungi daya beli rakyat, atau justru terserap pada program-program yang manfaatnya tidak langsung dirasakan.
Dalam konteks ini, kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih menjadi relevan. Kedua program tersebut, yang pada tataran konsep mengusung agenda kesejahteraan, justru memunculkan tanda tanya di tingkat implementasi. Publik tidak lagi hanya menilai niat baik pemerintah, tetapi juga menuntut transparansi dalam perencanaan, ketepatan sasaran, serta jaminan bahwa program tidak menjadi ruang baru bagi inefisiensi atau bahkan penyimpangan. Pengalaman masa lalu dengan berbagai program bantuan sosial telah membentuk sikap kritis masyarakat: klaim “pro-rakyat” tidak otomatis berarti bebas dari masalah.
Kegelisahan publik semakin meluas ketika isu yang diangkat tidak berhenti pada ekonomi dan kebijakan sosial, tetapi merambah ke ranah politik dan demokrasi. Sorotan terhadap menguatnya peran militer dalam urusan sipil menjadi salah satu indikator kekhawatiran tersebut. Sejak reformasi, pemisahan yang tegas antara otoritas sipil dan militer menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi. Ketika batas ini mulai dipersepsikan kabur, muncul pertanyaan mendasar: ke arah mana demokrasi Indonesia sedang bergerak?
Namun dari seluruh tuntutan itu, ada satu benang merah yang paling kuat: krisis kepercayaan. Desakan agar pemerintah berhenti mengelak dan berani mengakui kesalahan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata kebijakan, melainkan cara pemerintah merespons kritik. Dalam demokrasi, kepercayaan publik adalah mata uang yang paling menentukan. Ia tidak bisa dibangun melalui retorika, tetapi melalui konsistensi antara janji, kebijakan, dan tindakan.
Di titik ini, demonstrasi menemukan maknanya yang paling substantif. Ia bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan mekanisme koreksi yang lahir ketika kanal formal dianggap tidak lagi cukup responsif. Jalanan menjadi ruang artikulasi terakhir ketika publik merasa suaranya tidak sepenuhnya terwakili. Ini bukan gejala yang harus ditakuti, melainkan sinyal yang harus dibaca dengan jernih.
Baca juga: Di Tengah Tarikan Dua Kekuatan
Sejarah politik menunjukkan bahwa krisis kepercayaan tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari kebijakan yang tidak dijelaskan secara transparan, dari komunikasi yang terasa defensif, dari keputusan yang dianggap jauh dari kepentingan publik. Dalam proses itu, jarak antara negara dan masyarakat semakin melebar. Ketika jarak ini tidak segera dijembatani, setiap kebijakan baru, sebaik apa pun dirancang, akan selalu dibayangi oleh kecurigaan.
Pemerintah, dalam situasi ini, menghadapi ujian yang tidak ringan. Merespons tuntutan publik dengan penyangkalan atau sekadar klarifikasi administratif tidak akan cukup untuk memulihkan kepercayaan. Yang dibutuhkan adalah perubahan pendekatan: membuka ruang dialog yang lebih luas, memastikan transparansi dalam setiap kebijakan, serta menunjukkan keberanian untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan. Di sinilah letak kedewasaan sebuah pemerintahan diuji.
Lebih jauh, krisis kepercayaan ini seharusnya dibaca sebagai momentum refleksi, bukan ancaman. Kritik publik, jika dikelola dengan baik, justru dapat menjadi sumber legitimasi baru. Pemerintah yang mampu mendengar dan beradaptasi akan memperkuat posisinya, bukan melemahkannya. Sebaliknya, sikap defensif hanya akan mempercepat erosi kepercayaan yang sudah mulai retak.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan program atau stabilitas politik jangka pendek, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, tetapi hidup dari relasi kepercayaan antara negara dan warga. Ketika relasi ini terganggu, seluruh bangunan demokrasi ikut teruji.
Baca juga: Kedewasaan Berpolitik. Pemimpin Yaman Bersatu Lewat Jalan Damai
Suara dari Bundaran HI adalah pengingat bahwa kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa diasumsikan akan selalu ada. Ia harus dirawat, dijaga, dan diperjuangkan melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak. Jika tidak, maka retakan yang hari ini terlihat samar bisa berkembang menjadi jurang yang sulit dijembatani.
Dan ketika kepercayaan benar-benar runtuh, yang tersisa bukan hanya kritik di jalanan, tetapi krisis yang jauh lebih sulit dipulihkan.
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
Editor : D1N