SURABAYA, HNN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) memperkuat pengawasan dan pembinaan industri hiburan dan rekreasi guna menciptakan sektor pariwisata yang aman, bermartabat, serta bebas dari praktik pelanggaran hukum.
Komitmen tersebut menjadi fokus Sarasehan Pelaku Usaha Pariwisata Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lamora Kota Lama Surabaya, Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan asosiasi pengusaha pariwisata.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PSDP Parekraf) Disbudpar Jatim, Hariyanto, S.Sos., M.M., menekankan pentingnya mewujudkan pariwisata yang aman dan bermartabat melalui pencegahan kekerasan seksual, eksploitasi anak, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi.
Menurutnya, pengembangan industri pariwisata harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
Pengelola usaha hiburan dan rekreasi juga perlu memahami tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sarasehan bertema “Sinergi Stakeholder: Mendorong Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang Tertib, Aman, dan Berkelanjutan” tersebut turut membahas pencegahan penyalahgunaan narkotika, perlindungan pekerja anak, serta penegakan peraturan daerah di tempat hiburan.
Sejumlah instansi dilibatkan sebagai narasumber, di antaranya Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur.
BNNP Jawa Timur memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum dan tanggung jawab pengelola tempat hiburan malam berdasarkan Undang-Undang Narkotika.
Sementara itu, Polda Jawa Timur membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, TPPO, serta pekerja anak. Adapun Satpol PP Jatim memberikan materi mengenai prosedur pemeriksaan dan penindakan pelanggaran Perda di tempat hiburan dan rekreasi.
Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dinas pariwisata dari 10 kabupaten/kota serta sejumlah asosiasi usaha, yakni PHRI, APKRINDO, PUTRI, ARKI, GAPERHU dan HIPERHU Jawa Timur.
Melalui sarasehan tersebut, Disbudpar Jatim berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha agar industri hiburan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan kepatuhan hukum, keselamatan pengunjung, serta perlindungan perempuan dan anak.
Pariwisata yang berkualitas bukan semata diukur dari pertumbuhan usaha dan jumlah wisatawan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan menciptakan ruang hiburan yang aman, bermartabat, dan bebas dari praktik eksploitasi. (d43n9)
Editor : D1N