JAKARTA, HNN — Memasuki usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) mengajak seluruh aparatur negara menjadikan momentum kemerdekaan sebagai sarana introspeksi, evaluasi, sekaligus pembuktian nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
LPKAN menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan secara seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang profesional, serta semakin kuatnya kedaulatan bangsa.
Baca juga: LPKAN Warning Krisis Fiskal 2026: Defisit Membengkak, Rupiah Melemah, MBG Disorot
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan aparatur negara yang memiliki semangat pengabdian, bekerja secara maksimal, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
"81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat membutuhkan bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang dan malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," tegas R. Mohammad Ali di Jakarta.
Empat agenda kebangsaan LPKAN Indonesia
Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN Indonesia menyampaikan empat agenda kebangsaan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian bersama.
Pertama, memperkuat semangat pengabdian yang tulus dan maksimal.
LPKAN mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan ikrar kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Karena itu, aparatur negara dituntut mampu mengesampingkan ego, arogansi, serta gaya hidup berlebihan dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Mengabdi itu artinya hadir ketika rakyat sedang mengalami kesulitan. Melayani tanpa pamrih dan bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati," ujar Sekretaris Jenderal LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid.
Kedua, menegakkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
LPKAN Indonesia mendorong pemberantasan korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan pengembangan aparatur, serta transparansi pengelolaan anggaran dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
"Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah berjalan secara adil dan manfaatnya tidak akan dirasakan secara merata oleh masyarakat," tegas R. Mohammad Ali.
Ketiga, mewujudkan kedaulatan dan keberpihakan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut LPKAN, kemerdekaan politik harus berjalan seiring dengan kemerdekaan ekonomi. Negara harus memastikan kebijakan pembangunan memberikan ruang dan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan.
Untuk itu, LPKAN mendorong sejumlah kebijakan prioritas, antara lain memperkuat perlindungan terhadap UMKM, petani, nelayan, dan buruh sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
Selain itu, pemerintah didorong memperkuat penggunaan produk dalam negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mengurangi ketergantungan terhadap impor yang berpotensi melemahkan industri lokal, menjaga stabilitas harga pangan dan energi, serta memastikan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerataan pembangunan hingga tingkat desa, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan Indonesia Timur juga dinilai perlu terus diperkuat.
"Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya alam ini, rakyat masih kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan dan menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak kepada rakyat," kata Abdul Rasyid.
Keempat, merawat persatuan dan menjaga kedaulatan ideologi bangsa.
Baca juga: SEMUA BISA PUNYA MEDIA, TAPI TIDAK SEMUA LAYAK DISEBUT WARTAWAN
LPKAN Indonesia menilai tantangan bangsa saat ini tidak hanya datang dari persoalan ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga dari polarisasi masyarakat, disinformasi, serta berbagai bentuk provokasi yang dapat mengganggu persatuan nasional.
Karena itu, aparatur negara harus mampu menjadi teladan, perekat masyarakat, sekaligus penjaga nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
LPKAN Ajak Seluruh Jajaran Perkuat Pengawasan
DPP LPKAN Indonesia juga mengajak seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah LPKAN Indonesia di berbagai wilayah Indonesia untuk semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara.
"Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengarkan aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa," seru R. Mohammad Ali.
Menurutnya, keberadaan LPKAN bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, konstruktif, objektif, dan berbasis data.
"Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," pungkasnya.
Apresiasi bagi Aparatur yang Mengabdi
Pada momentum kemerdekaan ini, LPKAN Indonesia juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.
LPKAN menegaskan, memasuki usia 81 tahun, Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada kebanggaan terhadap sejarah perjuangan masa lalu. Nasionalisme pada abad ke-21 harus diwujudkan melalui kerja nyata.
Baca juga: Hari Buruh Adalah Alarm Keras untuk Republik
Kejujuran dalam menjalankan jabatan, profesionalisme dalam memberikan pelayanan, keberanian melawan korupsi, kecintaan terhadap produk dalam negeri, menjaga persatuan, serta bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat harus menjadi bagian dari semangat kemerdekaan.
" Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah tugas generasi hari ini," tegas R. Mohammad Ali.
DPP LPKAN Indonesia menyampaikan ucapan:
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
DPP LPKAN Indonesia
R. Mohammad Ali
Ketua Umum
Abdul Rasyid
Sekretaris Jenderal
Editor : D1N