Menguji Fakta di Balik Film Pesta Babi: Menjaga Objektivitas, Dialog, dan Masa Depan Papua

JAKARTA, HNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia memandang bahwa kemunculan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita telah membuka ruang diskusi publik mengenai pembangunan, lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta arah kebijakan negara di Papua Selatan.

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen pada pengawasan kinerja, dan hal-hal terkait dengan domain publik, LPKAN Indonesia menghormati kebebasan berekspresi dan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, termasuk melalui karya dokumenter.

Baca juga: Hari Buruh Adalah Alarm Keras untuk Republik

“Namun demikian, LPKAN Indonesia menegaskan bahwa setiap karya dokumenter merupakan representasi perspektif tertentu yang tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai satu-satunya kebenaran. Sebuah film merupakan hasil pemilihan data, narasi, sudut pandang, serta interpretasi pembuatnya,” ungkap Ketua umum DPP LPKAN Indonesia, R Mohammad Ali dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).

Oleh karena itu, seluruh informasi yang disajikan perlu diuji secara kritis, proporsional, dan terbuka terhadap verifikasi dari berbagai sumber yang kredibel.

LPKAN Indonesia juga menilai bahwa pembangunan di Papua Selatan harus dipahami secara utuh dan tidak hanya dilihat dari satu sisi.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menghadirkan pemerataan pembangunan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, memperkuat konektivitas wilayah, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” katanya.

Di sisi lain, pembangunan tersebut wajib menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memastikan partisipasi publik yang bermakna.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, LPKAN: Waspadai Penggunaan Bansos oleh Incumbent

“Kami menolak segala bentuk generalisasi yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat adat Papua memiliki pandangan yang sama terhadap pembangunan. Realitas sosial di Papua sangat beragam,” ujar Ali.

Terdapat kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik dan kekhawatiran, namun terdapat pula kelompok yang berharap pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang ekonomi bagi generasi mendatang. Oleh sebab itu, pendekatan yang adil adalah mendengarkan seluruh suara yang ada secara seimbang.

LPKAN Indonesia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa proses verifikasi yang memadai.

“Informasi yang bersifat sepihak, provokatif, atau tidak didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan berpotensi memperkeruh suasana dan menghambat penyelesaian berbagai persoalan secara konstruktif,” jelasnya.

Baca juga: LPKAN Indonesia Desak KASN Beri Sanksi Terhadap Salah Satu Lurah Di Kota Bekasi Diduga Dukung Caleg

Sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelesaian polemik yang berkembang, LPKAN Indonesia merekomendasikan:

1. Pemerintah pusat dan daerah membuka akses informasi serta data pembangunan secara transparan kepada publik.
2. Dilakukan audit sosial dan lingkungan secara independen terhadap proyek-proyek strategis nasional yang menjadi perhatian masyarakat secara luas.
3. Dibentuk forum dialog multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi
   masyarakat sipil, tokoh agama, dan pelaku usaha.
4. Setiap keberatan terkait penggunaan identitas, testimoni, atau materi dokumentasi dalam film harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.
5. Media massa dan pembuat konten publik diharapkan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi fakta, dan etika jurnalistik dalam menyampaikan informasi terkait Papua.
6. Pemerintah memperkuat program pemberdayaan masyarakat adat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.

Lebih lanjut, LPKAN Indonesia meyakini bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun melalui polarisasi antara narasi pemerintah dan narasi kritik semata. Papua membutuhkan ruang dialog yang sehat, keterbukaan data, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Melalui pernyataan sikap ini, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menempatkan fakta di atas prasangka, dialog di atas konflik, dan kepentingan rakyat Papua di atas segala kepentingan politik maupun ideologis. Dengan demikian, pembangunan Papua dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya. **

Editor : D1N