SURABAYA, HNN – Belum bergulir, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 sudah dibayangi polemik kewenangan dan pengelolaan anggaran. Kabar rencana pengambilalihan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim memantik keresahan di kalangan cabang olahraga (cabor). Pasalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan keputusan resmi yang menunjuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim sebagai penyelenggara.
Persoalan ini bukan sekadar perebutan peran administratif. Di baliknya muncul pertanyaan mengenai kepastian hukum, tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanggung jawab penyelenggaraan, hingga nasib pembinaan atlet yang dipersiapkan menghadapi pesta olahraga terbesar di Jawa Timur tersebut.
Baca juga: Khofifah Dorong Sekolah Jadi Pusat Ketahanan Pangan, Siswa Probolinggo Hasilkan Produk Inovatif
Polemik semakin mendapat sorotan setelah Mata Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Indonesia mempertanyakan dasar kebijakan perubahan pengelolaan anggaran dan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati persoalan tersebut. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun potensi penyimpangan penggunaan anggaran olahraga.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025, Khofifah secara resmi menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Dalam diktum KESATU, KONI Jatim ditetapkan sebagai penyelenggara. Diktum KEDUA selanjutnya mengatur tugas KONI, mulai dari mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan serta waktu penyelenggaraan, berkoordinasi dengan tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Sementara diktum KETIGA menyebutkan biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sinilah persoalan mendasar muncul. Dispora memang memiliki peran dalam mekanisme penganggaran, tetapi keputusan gubernur secara eksplisit memberikan penugasan penyelenggaraan kepada KONI Jatim.
Karena itu, apabila benar terjadi perubahan pengelolaan anggaran sekaligus pelaksanaan kegiatan, pemerintah provinsi perlu menjelaskan dasar hukum dan batas kewenangan masing-masing lembaga.
Apakah Dispora hanya melakukan penyesuaian mekanisme penganggaran, mengubah pola penyaluran hibah, atau justru mengambil alih fungsi penyelenggaraan yang telah ditugaskan kepada KONI?
Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan alasan penyesuaian administrasi. Sebab, perubahan mekanisme pembiayaan dan pengalihan kewenangan penyelenggaraan merupakan dua persoalan berbeda yang memiliki konsekuensi hukum serta pertanggungjawaban masing-masing.
Kekhawatiran di lingkungan cabang olahraga juga tidak berhenti pada persoalan anggaran. Sedikitnya enam masalah teknis berpotensi muncul apabila pembagian kewenangan antara KONI dan Dispora tidak dijelaskan sejak awal.
Pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran, verifikasi, dan keabsahan peserta apabila muncul sengketa administrasi atlet dari kabupaten/kota?
Kedua, siapa yang menentukan standardisasi dan kelayakan venue pertandingan, termasuk pemenuhan ketentuan teknis serta keselamatan atlet sesuai karakteristik masing-masing cabang olahraga?
Ketiga, siapa yang memiliki otoritas menjalankan sistem pertandingan dan perlombaan, mulai dari penyusunan jadwal, penetapan perangkat pertandingan, penerapan regulasi hingga penyelesaian protes?
Keempat, bagaimana kedudukan peserta dari KONI kabupaten/kota yang belum menjadi anggota KONI Jawa Timur, serta siapa yang berwenang menentukan persyaratan dan keabsahan kepesertaannya?
Kelima, siapa yang bertanggung jawab terhadap pencatatan hasil pertandingan, pengesahan perolehan medali, penetapan prestasi atlet, dan penyelesaian sengketa hasil pertandingan?
Keenam, jika keputusan gubernur telah menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara, apakah telah diterbitkan keputusan baru yang mengubah penugasan tersebut atau terdapat dasar administratif lain yang memungkinkan perubahan kewenangan?
Enam pertanyaan itu memperlihatkan bahwa Porprov bukan sekadar proyek penyelenggaraan kegiatan yang dapat dipisahkan dari sistem pembinaan olahraga. Di dalamnya terdapat regulasi pertandingan, otoritas organisasi cabang olahraga, keabsahan prestasi, dan kesinambungan pembinaan atlet.
Ketidakpastian kewenangan berpotensi mengganggu persiapan cabang olahraga, mulai dari pemusatan latihan, seleksi atlet, penentuan target medali, hingga kesiapan teknis pertandingan.
Baca juga: Jepang–Jawa Timur Jajaki Kolaborasi Pembinaan Atlet, Budo Festival 2026 Jadi Pintu Masuk
Terlebih, Porprov Jatim 2027 menjadi salah satu tahapan penting regenerasi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Persiapan yang seharusnya berfokus pada peningkatan prestasi jangan sampai tersandera ketidakjelasan kebijakan.
Ketua Umum Mata Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Indonesia, N. Daeng Sijaya, turut menjadi pihak yang menyoroti persoalan tersebut. Dalam substansi tanggapan yang disiapkan untuk konfirmasi, MARAK mempertanyakan dasar hukum apabila kewenangan penyelenggaraan yang telah diberikan kepada KONI hendak dialihkan kepada Dispora.
MARAK menekankan pentingnya pemerintah provinsi membuka informasi mengenai besaran alokasi anggaran, mekanisme penyaluran, pihak pengelola, pelaksana kegiatan, dan penanggung jawab penggunaan dana.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi situasi ketika tanggung jawab penggunaan anggaran dan tanggung jawab penyelenggaraan berada pada pihak berbeda tanpa pembagian kewenangan yang tegas.
MARAK juga mendorong KPK mencermati tata kelola anggaran olahraga Jawa Timur melalui fungsi pencegahan dan koordinasi pengawasan. Penelusuran diperlukan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau penyimpangan yang didukung bukti.
Meski demikian, perubahan mekanisme penganggaran tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana korupsi. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran, diperlukan pemeriksaan dokumen perencanaan dan penganggaran, dasar kewenangan, mekanisme penyaluran dana, serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
Persoalan yang juga membutuhkan jawaban adalah apakah anggaran Porprov 2027 tetap menggunakan mekanisme hibah kepada KONI atau berubah menjadi belanja kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dispora Jatim.
Jika mekanismenya berubah, pemerintah provinsi perlu menjelaskan dasar kebijakan, tahapan administrasi, serta pengaruhnya terhadap penugasan KONI sebagaimana tertuang dalam keputusan gubernur.
Sementara itu, hingga Selasa (10/11/2026), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Adhy Karyono, A.Ks., M.A.P., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Dr. Iwan, S.Hut., M.M., serta Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, belum menanggapi konfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp terkait kabar pengambilalihan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Porprov Jatim X Tahun 2027.
Baca juga: KONI Jatim Gandeng RSD Prof Dr Moeljono, Perkuat Kesehatan Mental Atlet
Konfirmasi tersebut menyangkut dasar kebijakan, pembagian kewenangan antara Dispora dan KONI Jatim, mekanisme penganggaran, serta pelaksanaan keputusan gubernur yang telah menetapkan KONI sebagai penyelenggara.
Belum diperolehnya tanggapan dari ketiga pejabat tersebut membuat pertanyaan mengenai arah kebijakan pengelolaan anggaran Porprov 2027 masih belum terjawab.
Penjelasan resmi menjadi penting untuk memastikan apakah pemerintah provinsi sedang melakukan penyesuaian mekanisme pembiayaan yang tetap mempertahankan penugasan KONI, atau terdapat perubahan kebijakan lebih mendasar yang memengaruhi kewenangan penyelenggaraan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga diharapkan memberikan kepastian mengenai pelaksanaan keputusan yang telah diterbitkannya. Sebab, keputusan gubernur semestinya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pihak terkait sepanjang masih berlaku.
Polemik ini pada akhirnya menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran olahraga Jawa Timur. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebab, ketika keputusan gubernur telah menetapkan penyelenggara, tetapi muncul kabar perubahan kewenangan tanpa penjelasan terbuka, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang memegang anggaran. Yang dipertanyakan adalah kepastian pelaksanaan kebijakan pemerintah itu sendiri.
Jangan sampai persiapan atlet yang telah menguras waktu, tenaga, dan biaya justru terganggu oleh ketidakpastian pengelolaan kegiatan.
Porprov seharusnya menjadi arena perebutan medali oleh atlet, bukan arena tarik-menarik kewenangan antarlembaga.
Publik kini menunggu jawaban Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bukan sekadar untuk mengetahui siapa yang mengelola anggaran Porprov 2027, tetapi untuk memastikan bahwa keputusan gubernur dijalankan secara konsisten, uang rakyat dikelola secara transparan, dan masa depan prestasi olahraga Jawa Timur tidak dikorbankan oleh ketidakjelasan kebijakan. (d1n)
Editor : D1N