SURABAYA – Rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur untuk Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X 2027 menuai reaksi keras. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur bahkan mulai mempersiapkan aksi demonstrasi akbar di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. MAKI Jatim mempertanyakan urgensi sekaligus landasan hukum rencana pengalihan kewenangan pengelolaan anggaran olahraga tersebut. Organisasi antikorupsi ini khawatir perubahan tata kelola justru menimbulkan persoalan baru, terutama terhadap kesinambungan pembinaan atlet yang selama ini menjadi tanggung jawab KONI bersama jajaran organisasi olahraga.
Baca juga: Gubernur Jawa Timur Jangan Diam! Audit Renovasi Kolam Renang Kertajaya yang Tak Kunjung Tuntas
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo yang akrab disapa Heru MAKI, mengatakan persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi siapa yang berwenang mengelola anggaran. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh proses persiapan atlet tetap berjalan tanpa hambatan.
Ia menegaskan, MAKI tidak sedang mengambil posisi untuk membela KONI Jatim. Perhatian organisasinya lebih diarahkan pada kepentingan atlet dan masa depan prestasi olahraga Jawa Timur.
Menurut Heru, KONI selama ini memiliki jaringan koordinasi yang bersentuhan langsung dengan KONI kabupaten/kota, cabang olahraga (cabor), pelatih, hingga atlet. Hubungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan program pembinaan dan mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi.
Heru mengkhawatirkan perubahan kewenangan tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu sistem yang telah berjalan.
“Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau dua generasi atlet Jawa Timur. Dispora Jatim akan masuk ke rimba belantara yang berkaitan dengan kemajuan prestasi atlet, yang selama ini sudah maksimal dilakukan KONI Jatim,” ujar Heru.
MAKI Jatim berencana meminta penjelasan langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adi Karyono. Heru ingin memperoleh kepastian mengenai dasar hukum, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengelolaan dana hibah untuk BK PON dan Porprov 2027.
Baginya, pengelolaan kegiatan olahraga prestasi tidak sesederhana mengatur kebutuhan perjalanan dan akomodasi atlet. Ada rangkaian proses teknis yang membutuhkan pengalaman serta pemahaman terhadap karakteristik masing-masing cabang olahraga.
“Bukan sekadar urusan transportasi, akomodasi, atau memberangkatkan atlet ke pertandingan. BK PON memiliki tahapan teknis yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai sistem pembinaan olahraga prestasi,” tegasnya.
Heru menjelaskan, tahapan BK PON berkaitan erat dengan pemetaan kekuatan atlet dan peluang Jawa Timur untuk meloloskan sebanyak mungkin wakilnya ke PON. Proses tersebut mencakup seleksi, evaluasi kemampuan, penentuan atlet, hingga proyeksi kekuatan kontingen.
Persoalan teknis juga muncul karena setiap cabor mempunyai regulasi kualifikasi berbeda. Ada cabang olahraga yang menggunakan sistem ranking atau pemeringkatan, sementara lainnya menerapkan pembatasan kuota peserta.
Belum lagi kebutuhan peralatan pertandingan yang harus dipersiapkan sesuai standar kompetisi. Atlet membutuhkan kesempatan beradaptasi dengan perlengkapan yang akan digunakan, sehingga pengadaan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Evaluasi performa, promosi dan degradasi atlet, serta pemetaan kekuatan lawan juga membutuhkan koordinasi yang terencana.
Atas dasar itu, MAKI meminta Pemprov Jatim tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh konsekuensi teknis dan administratif diperhitungkan.
MAKI Siapkan Bahan Laporan Dugaan Penyimpangan Anggaran
Selain mempersoalkan rencana pengalihan hibah KONI, MAKI Jatim juga tengah menelusuri sejumlah informasi mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Dispora Jatim.
Baca juga: Ahmad Dhani Soroti Renovasi Kolam Kertajaya Molor, MARAK Siap Surati KPK
Heru mengungkapkan, tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sedang mengompilasi informasi terkait pengelolaan anggaran pada periode 2022 hingga 2026. Hasil penelusuran tersebut nantinya akan dikaji dan dipersiapkan sebagai materi laporan kepada aparat penegak hukum.
“Kami akan menunjukkan kasus dugaan perilaku korupsi pada kantor Dispora Jatim mulai tahun anggaran 2022 sampai 2026. Catat itu,” kata Heru.
Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi berdasarkan dokumen dan bukti pendukung, MAKI Jatim akan meneruskan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Polda Jawa Timur.
Heru juga mengingatkan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan anggaran tidak boleh dimaknai sebagai perpindahan tanggung jawab administratif semata. Setiap pihak yang mendapatkan mandat mengelola uang negara harus memiliki sistem pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kritiknya terhadap rencana tersebut, Heru bahkan melontarkan pernyataan keras kepada Sekdaprov Jatim.
“Hei Sekdaprov Jatim, apa Bapak pikir jajaran Dispora Jatim merupakan lembaga yang isinya para dewa, terutama kepala dewanya, dan jauh dari potensi dugaan perilaku koruptif?” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi desakan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek pengawasan dan transparansi dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran publik.
Sekdaprov dan Kepala Bappeda Belum Merespons
Baca juga: KPK Didorong Kroscek Renovasi Kolam Kertajaya yang Dikelola Dispora Jatim
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adi Karyono dan Kepala Bappeda Jatim, Iwan, disebut belum memberikan tanggapan atas pertanyaan wartawan melalui WhatsApp terkait pihak yang nantinya akan menerima sekaligus mengelola dana hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027.
Belum adanya jawaban tersebut membuat sejumlah aspek dalam rencana pengalihan pengelolaan anggaran masih memerlukan penjelasan resmi dari Pemprov Jatim.
MAKI Jatim menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut. Organisasi ini juga memastikan rencana demonstrasi ke kantor Dispora Jatim tetap menjadi salah satu langkah yang dipersiapkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Heru kembali menekankan bahwa kepentingan utama MAKI bukan mempertahankan kewenangan KONI, melainkan memastikan atlet tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan.
“Tolong dicatat bahwa MAKI Jatim secara kelembagaan tidak akan masuk dalam ranah lebih membela KONI Jatim. Ikhtiar kami lebih ke arah membela peningkatan prestasi para atlet, yang merupakan pejuang dunia olahraga Jawa Timur dan selama ini terkawal dengan baik oleh KONI Jatim sebagai induk olahraga,” tandasnya.
MAKI berharap Pemprov Jatim membuka seluruh informasi mengenai rencana pengelolaan hibah tersebut kepada publik. Transparansi dasar kebijakan, mekanisme pencairan, pembagian tanggung jawab, serta pengawasan anggaran dinilai menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi.
Sebab, keberhasilan olahraga Jawa Timur tidak cukup hanya ditopang ketersediaan anggaran. Dibutuhkan pula tata kelola yang tepat, koordinasi yang kuat, dan kesinambungan pembinaan agar target prestasi pada PON mendatang tidak terganggu oleh persoalan birokrasi.
Editor : D1N