Ini Saran Ketua DPC PBB Kota Surabaya Kepada Walikota Terkait PSBB

avatar Harian Nasional News
Ketua DPC PP Kota Surabaya Samsurin silaturahmi dengan Gus Hasyim Ali Tamam, Pengasuh Ponpes Al Fatich Surabaya.
Ketua DPC PP Kota Surabaya Samsurin silaturahmi dengan Gus Hasyim Ali Tamam, Pengasuh Ponpes Al Fatich Surabaya.

Surabaya, HNN - Kemenkes telah menyetujui Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk menerapkan PSBB. Ketua DPC PBB Kota Surabaya, Samsurin minta agar Walikota Surabaya dapat melibatkan para tokoh agama, ulama, dan tokoh masyarakat yang ada di kampung kampung, dalam wilayah kerja kota Surabaya agar PSBB bisa berhasil, katanya, Kamis, (23/04/2020).

Samsurin juga menjelaskan bahwa, para tokoh- tokoh di kampung bisa membantu Pemkot Surabaya, untuk mensosialisasi apa saja yang boleh dan yang tidak boleh di lakukan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan PSBB khususnya di kota Surabaya.

Baca Juga: HUT Ke 62 Pemda Pancasila, Walikota Surabaya Memberi Kado Spesial

"Saya minta, agar Ibu wali Kota Tri Rismaharini, untuk dapat meluangkan waktunya, bertemu para Tokoh Agama, Ulama, dan Tokoh Masyarakat yang ada di kampung- kampung pinggiran kota Surabaya, dan sekaligus meminta doa agar pelaksanaan PSBB berjalan baik dan sukses", kata Samsurin Ketua DPC PBB Kota Surabaya.

Lanjut Samsurin, "PSBB ini kan upaya kita semua untuk membatasi pergerakan orang serta barang. Orang bergerak itu karena kerja, karena cari makan, kalau kebutuhan mereka dicukupi sesuai undang undang Karangtina Insya Allah, orang akan di rumah saja, itupun perlu di bantu para tokoh agama dan tokoh masyarakat , mereka biasanya manut sama para tokoh yang ada di kampunnya".

"Insya Allah dana pemerintah kota Surabaya sangat cukup untuk bisa memberi makan dan kebutuhan dasar yang diperlukan warga yang tidak keluar rumah", tambahnya.

Baca Juga: Walikota Surabaya Revisi Kebijakan Karantina Untuk Atlit Jatim PON XX

Samsurin juga mengingatkan "agar Walikota Surabaya jangan setengah hati melaksanakan PSBB, jangan karena permintaan Gubernur Jatim untuk melakukan PSBB lalu bingung mengeluarkan anggaran, bukannya selama ini di Surabaya sudah melaksanakan kegiatan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 yang mirip PSBB ?, hanya didayangkan karena tidak disertai kompensasi kepada warga , ya percuma tidak ada hasilnya".

"Sekali lagi, Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 8,76 trilyun itu cukup di keluarkan 2 trilyun untuk penanganan covid-19 ini", tandas Samsurin. "Wis jangan punya pikiran eman, toh itu uang rakyat juga, dan masih banyak sisanya buat membangun Surabaya kembali setelah wabah pandemi ini selesai," kata Samsurin.

Baca Juga: Wajib Karantina Setiba PON Papua Dapat Memicu Masalah Baru

Ditambahkan lagi, "anggaran 2 Trilyun tersebut cukup untuk kesediaan makan minun dan peralatan mandi, dengan estimasi jumlah penduduk Surabaya 3.095.026 jiwa. Ini bukan termasuk kebutuhan pakan ternak dan token listrik serta bayar PDAM, jadi gratiskan saja PDAM selama pelaksanaan PSBB, dan gratiskan juga sewa rusun milik Pemkot Surabaya".

"Stop dulu lah mikirin tidak bisa membangun surabaya kedepan. Insya Allah banyak calon pemimpin yang akan bisa melanjutkan pembangunan Kota Surabaya kedepan", pungkas Samsurin. (rin)

Editor : Redaktur