Ulang Kejayaan Jaman Belanda, Ketua DPD RI Dorong Situbondo Genjot Sentra Tebu

HNN, SITUBONDO - Sebelum Indonesia merdeka, Belanda pernah mendirikan 6 pabrik gula di Kabupaten Situbondo. Alasan dari negeri penjajah, secara geografis Situbondo sangat cocok untuk tanaman tebu, bahan baku membuat gula.

Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Pemerintah Kabupaten Situbondo mengoptimalkan pengelolaan tanaman pangan tersebut supaya Situbondo kembali menjadi sentra perkebunan tebu.

Baca Juga: Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan Ketua DPD RI di Tengah Moratorium Menteri Keuangan

Selain berpotensi menggerakkan roda perekonomian, optimalisasi juga menjawab persoalan serius yang akan dihadapi pada 30 tahun mendatang yakni masalah pangan dan energi.

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Situbondo yang bertema “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jumat (12/1/2024).

"Situbondo memiliki potensi yang bisa ditingkatkan di sektor perkebunan tebu, dengan daya dukung memadai serta sekitar 8.000 hektare lahan tebu. Secara geografis, Situbondo sangat tepat menjadi sentra perkebunan tebu. Itulah mengapa sebelum bangsa ini merdeka, Belanda mendirikan 6 pabrik gula di sini," ujarnya.

Tetapi persoalan saat ini adalah kualitas dan kuantitas tebu rakyat di Indonesia yang terus menurun. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, banyak faktor yang mempengaruhi. Selain alih fungsi lahan yang terus terjadi, sehingga areal pertanian dan perkebunan berkurang, juga beberapa faktor lainnya yang bermuara kepada penurunan kualitas hasil pertanian dan perkebunan.

"Makanya selain perlu menjaga eksistensi pabrik gula yang ada, Pemkab seharusnya juga mengupayakan integrasi antara pertanian dengan perkebunan dan peternakan. Mengingat, lahan pertanian terus berkurang, sementara jumlah penduduk terus bertambah," paparnya.

LaNyalla menyampaikan, dari sebuah studi diketahui, pada jaman Belanda, tahun 1930-an, total lahan tebu dengan luas 200 ribu hektare bisa menghasilkan gula 3 juta ton. Tetapi sekarang, dengan lahan yang lebih luas, dengan hitungan 500 ribu hektare se Indonesia, justru hanya menghasilkan gula 2,2 juta ton.

"Ini tentu persoalan serius dengan banyak aspek yang harus dilihat. Karena itu saya tekankan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif Situbondo dalam upayanya sebagai sentra perkebunan tebu," tutur LaNyalla.

Ditegaskan oleh LaNyalla, membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan pangan adalah orientasi penting bagi masa depan suatu negara. Karena krisis pangan dunia diperkirakan akan terjadi menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang.

Saat itu, lanjutnya, Indonesia juga mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Bahkan Badan Pangan Dunia meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang.

Baca Juga: Tanggapi MPR For Papua, LaNyalla : Bagus Saja, Tetapi Aroma Kepentingan Pribadi Sangat Tercium

"Itulah mengapa, negara-negara di dunia sedang menyiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. Bahkan sudah menggunakan pendekatan BioTeknologi dan intensifikasi lahan, untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," tukas dia lagi.

LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat yang kini memiliki luas tanaman berbasis BioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektar untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Brazil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai seluas 50 juta hektar. Sementara di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis BioTeknologi seluas 11,4 juta hektar. China, menggunakan BioTeknologi untuk menyulap lahan gurun yang gersang untuk bisa ditanami.

"Ironisnya di saat negara lain sedemikian tinggi orientasinya dalam pembangunan sektor kedaulatan pangan, Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan. Ini terjadi karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," tegasnya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut LaNyalla kembali menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Dengan cara menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila.
"Seperti diketahui Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, menjadikan Indonesia mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Jauh dari konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Naskah Asli berikut penjelasannya," papar dia.

Sejak penggantian Konstitusi itu, negara semakin memberi karpet merah bagi kekuatan modal untuk menguasai kekayaan dan sumber daya alam. Akibatnya negara ini memberikan ruang yang luas kepada segelintir orang untuk menguasai bumi, air dan menguras sumber daya alam Indonesia.

"Hasilnya adalah ketidakadilan ekonomi. Dan ketidakadilan ekonomi tersebut adalah penyebab kemiskinan struktural. Inilah sebenarnya akar masalah kemiskinan yang kita hadapi," ungkapnya.

Baca Juga: Di Acara LBM PWNU Jabar, Ketua DPD RI Bedah Status Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri

Terkait otonomi daerah dan otonomi desa, Wakil Bupati Situbondo. Hj. Khoirani, S.Pd., M.H menilai perlunya integrasi, sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Tentunya dengan kehadiran dan arahan Ketua DPD RI di Situbondo akan semakin menambah kuat kerjasama antara keduanya.

"Mudah-mudahan kehadiran beliau Ketua DPD RI akan membawa manfaat bagi masyarakat Situbondo, juga menambah semangat kita dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutur Hj. Khoirani.

Wakil Bupati juga menghimbau ke Pemerintah Desa bersama-sama memupuk semangat kerja, meningkatkan motivasi dan rasa pengabdian sehingga menjadikan Situbondo berjaya serta berkelanjutan.

"Otonomi desa harus diikuti partisipasi dari masyarakat melalui dialog dengan stakeholder desa. Sehingga kebijakan yang diambil benar-benar aspirasi dari masyarakat yang memberi manfaat ekonomi langsung namun tetap berorientasi pada pembangunan Kabupaten Situbondo serta Provinsi Jawa Timur," ucap dia.

Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Kabag Sekretariat Ketua DPD RI, Azmaryadhy Djunaedhy. Selain Wakil Bupati Situbondo hadir Sekda Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan, seluruh Kepala OPD, Camat dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Situbondo. Hadir juga Ketua MPC PP Kabupaten Situbondo, Dwi Puji Rahayu. (V1K)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA
www.lanyallacenter.id

Editor : Redaktur

News   

Kapolda Jatim Pimpin Upacara Sertijab

Surabaya, HNN.Com - Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan rutinitas dalam sebuah organisasi Korps Bhayangkara ini. Selain dalam rangka…