Surabaya, HNN - Direktur Utama (Dirut) PT Puspa Agro, M.Diah Agus Muslim berencana akan mengembangkan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur itu ke depan sesuai dengan program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Dengan dibukanya akses Puspa Agro ke jalan tol maupun Jalan Kletek yang akan dibuka, maka kegiatan di Puspa Agro akan mendapat support langsung dari Gubernur Jawa Timur khususnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pangan yang tidak hanya distribusi di level provinsi tapi juga di level distribusi antar provinsi," katanya, Kamis (15/10/2020) pagi.

"Seperti program dari PDB ,(produk domestik bruto) pusat distribusi provinsi dan pusat distribusi regional. Sehingga Puspa Agro harus melakukan transformasi secara cepat dari awal konsepnya dari pasar induk kemudian menjadi pusat distribusi dan pusat logistik pangan di Jawa Timur," imbuhnya.

Harapannya, Puspa Agro di masa akan datang menjadi pasar rujukan.

"Lebih konkrit lagi, Puspa Agro menjadi pasar rujukan. Jadi pasar referensi, tidak hanya di level provinsi tetapi juga diharapkan di level provinsi-provinsi lain khususnya komoditi-komoditi tertentu Jatim yang surplus atau lumbung pangan itu rujukannya lewat Puspa Agro," terang dia.

Bagaimana kemungkinan rencana Puspa Agro dengan rencana yang didorong pemerintah pusat dengan maraknya pendirian badan usaha milik desa (BumDesa)?

"Posisi Puspa Agro dengan badan usaha milik desa yang dijadikan program pemerintah pusat itu justru mitra strategis, dan itu menjadi ujung tombak bagi kegiatan bisnis Puspa Agro. Kenapa saya katakan ujung tombak, karena BumDesa itu tidak hanya posisi sebagai hulu kegiatan Puspa Agro tapi juga menjadi hilir," jawabnya.

"Dua fungsi ini sekaligus melekat seperti dua mata permukaan satu keping mata logam. Sehingga kedua-duanya berfungsi sebagai hulu karena di situ harapan Puspa Agro, BumDesa akan mengelola produk-produk hasil pertanian untuk BumDesa-BumDesa tertentu yang mempunyai komoditi unggulan khususnya di bidang pertanian ataupun hortikultura. Tapi sekaligus BumDesa ini menjadi ujung tombak proses re distribusi ke masyarakat secara umum. Bisa jadi dia sebagai penyangga atau buffer stock dalam skala desa untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di desa tersebut. Distribusi yang dilakukan akan lebih tertata apalagi BumDesa punya fasilitas digitalisasi informasi dalam pelayanannya," tandasnya. (*)