Pengamat Minta Polemik Politik Dinasti Segera Dihentikan

Pengamat Minta Polemik Politik Dinasti Segera Dihentikan

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof.Cecep Darmawan .

BANDUNG, HNN – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof.Cecep Darmawan mengungkapkan, publik kerap salah mengartikan dan memahami persoalan politik dinasti.

Menurut dia, yang disebut politik dinasti adalah penunjukan seseorang dari jalur keluarga untuk menduduki jabatan tertentu tanpa melalui mekanisme pemilihan secara fair sebagaimana dalam pemerintahan kerajaan, seorang raja menunjuk anaknya atau keturunannya untuk menggantikan posisi dirinya tanpa melalui mekanisme demokrasi meskipun tidak memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memimpin.

Hal itu dikatakan Prof. Cewan saat dimintai tanggapan soal suksesi perebutan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi. Di mana, masing-masing kandidat berusaha melakukan strategi politik termsuk mengkritisi terhadap kandidat ketua yang menjadi kompetitornya.

Seperti isu politik dinasti yang yang mencuat akhir-akhir ini menerpa salah seorang kandidat ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi.

“Kalau seorang kepala daerah atau ketua partai mengizinkn anak atau familinya untuk maju menjadi calon ketua partai atau kepala daerah itu sah-sah saja. Sepanjang hal itu dilakukan mengikuti mekanisme demokrasi yang berlaku dan dapat bersaing dengan kandidat lain secara fair dan sehat. Itu bukan merupakan politik dinasti melainkan bagian dari proses demokrasi. Maju dalam pemilihan secara demokrasi itu merupakan hak politik dan hak konstitusional seseorang sebagai warga negara,” ungkap pria yang kerap dipanggil Prof. Cewan saat dihubungi  wartawan, Senin (14/9/2020).

Prof. Cewan memberi contoh soal pemilihan presiden di Amerika Serikat, (AS) yang saat itu George Bush, meski sudah tidak menjabat Presiden, mengusung anaknya yakni George Bush Junior. “Sekalipun anak presiden boleh nyalon presiden. Dan, terpilih..Bush Junior. Apakah ini disebut politik dinasti, yaa ga lah,. Hal ini bukanlah indikator politik dinasti,” jelasnya.

Oleh karenanya, Prof. Cewan mengimbau agar wacana politik dinasti jangan terlalu diperdebatkan dan masyarakat harus tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik dinasti tersebut.

"Masyarakat kita sudah semakin literat dan dewasa. Justru para elite politik mestinya melakukan pendidikan politik kepada publik sekaligus elite menurunkan nilai-nilai legacy yang baik kepada generasi muda,” ujar Prof. Cawan.

Menurutnya, dari pada terlibat dalam perdebatan terus menerus, lebih baik akhiri wacara tersebut dan beri kesempatan para kandidat bersaing secara sehat melalui adu program dalam proses demokrasi secara fair.

“Harusnya sudahi wacana politik dinasti itu. Berpolitik lah secara, fair, sehat dan demokratis. Artinya biarkan saja mau anak presiden, gubernur, wali kota, nyalon dalam pilkada bahkan pilpres sekalipun. Bersaing saja secara sehat. Yang ga boleh itu money politic, penyalahgunaan kekuasaan, dan kampanye hitam,” ucap Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsiAN).

Prof. Cewan, menegaskan kalau anak pejabat dilarang mencalonkan diri dalam konstelasi politik, berarti menabrak hak konstitusi seseorang. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak adil dan melanggar konstitusi.

“Berarti para elite belum siap berdemokrasi yang konstitusional,” ungkanya.

Seperti diketahui, dalam kontestasi pemilihan ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, nama Ade Puspita Sari kian santer dan digadang-gadang bakal maju untuk memperebutkan posisi orang nomor satu di Golkar Kota Bekasi dengan berbekal prestasi yang berhasil ditorehkannya sebagai kader Partai Golkar di Kota Bekasi.

Dalam pandangan publik Ade akhir-akhir ini cukup menanjak populeritasnya jika dibandingkan dengan dua kandidat lain yakni Nofel Saleh Hilabi dan TB Hendra.

Dia dinilai memiliki kemampuan manajerial dalam memimpin partai dan terpilih dalam pemilu legislatif 2019 lalu dengan meraih suara yang cukup signifikan sehingga lolos menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat, dibanding dua kompetitornya.

Ade yang dipercaya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kota Bekasi tidak lepas dari keberhasilan yang diraihnya. Berdasarkan hal itu, kata Prof. Cewan siapapun yang memenuhi kriteria dan mekanisme pemilihan ketua partai atau pilkada tidak bisa dikatakan dirinya masuk dalam kategori politik dinasti. (Slm)

Image