Penunjukkan Plt DPD Golkar Dapat Hidupkan Roda Organisasi

Penunjukkan Plt DPD Golkar Dapat Hidupkan Roda Organisasi

Bendera Partai Golkar

JAKARTA, HNN – Kebijakan yang ditempuh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat untuk menerbitkan surat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang jatuh kepada Ade Puspitasari, dinilai sudah tepat, di tengah kemelut suksesi pemilihan ketua partai berlambang pohon beringin di Kota Bekasi itu, menyusul berakhirnya masa jabatan Rahmat Effendi yang juga Wali Kota Bekasi ini.

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, dengan ditunjuknya Plt ketua DPD, setidaknya roda organisasi partai kembali bekerja dalam mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) partai tersebut.

“Sebab kalau terjadi Plt dalam kepengurusan partai maupun organisasi apapun itu, artinya telah terjadi ketidakmufakatan dalam musyawarah atau kompromi politik belum berjalan dengan baik. Oleh karenanya, penunjukan Plt tersebut sudah tepat,” ujar Emrus kepada wartawan, Senin (7/9/2020) malam.

Sebab, kata Emrus, di internal partai manapun, baik di tingkat pusat maupun daerah dipastikan masih ada faksi. Namun demikian, guna menjaga marwah partai, DPP Golkar juga harus bersikap agar kemelut di tubuh partai di tingkat daerah segera diakhiri.

“Di antaranya segera mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan Musda agar segera memilih ketua DPD definitif. Sebab jabatan Plt sifatnya sementara dan berbatas waktu, selain itu, pejabat Plt tidak bisa mengambil langkah strategis dalam mengambil kebijakan partai,” beber direktur eksekutif Emrus Corner ini.

Emrus juga berpandangan agar sosok yang duduk di Steering Committee (SC) orang yang memiliki integritas. Sehingga bisa menyeleksi dengan ketat bakal calon ketua DPD yang akan bertarung pada Musda Golkar mendatang.

Tentunya, kata Emrus, yang pertama bisa dilihat rekam jejaknya, apakah memiliki cacat administrasi atau cacat moral. Kemudian memiliki integritas terhadap partai. Jadi dalam hal ini panitia Musda harus mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan individu.

“Jangan sampai calon kandidat memilliki cacat integritas maupun cacat administrasi lainnya. Sehingga pergerakan partai kedepan dibawah kepengurusan DPD yang baru hasil Musda dapat diandalkan dan bisa memenangkan dalam persaingan politik. Baik itu di tingkat legislatif maupun eksekutif. Seperti pemilihan Wali Kota maupun Pemilu 2024 mendatang,” kata Emrus.

Sebab, lanjut Emrus, ketika kepengurusan DPD Golkar dipengaruhi atau diintervensi oleh kepentingan faksi apalagi kepentingan individu itu sangat tidak baik. Namun demikian yang terpenting calon yang maju dalam pertarungan ketua DPD Golkar harus sosok yang memiliki hak suara.

Untuk itu, sebagai kalangan akademisi dirinya menyarankan agar tidak ada intervensi maupun pihak-pihak yang mempengaruhi dalam memobilisasi pemilih.

Pada kesempatan itu, Emrus juga menyinggung bahwa kepengurusan partai di tingkat pusat harus memberikan otonomi kepada daerah-daerah dalam menentukan kepengurusan partainya. Sepanjang hal itu sejalan dengan visi misi garis politik dari pusat.

Menurut Emrus, yang dikontrol bukan sosoknya, si-A atau si-B. Kewenangan DPP tentunya mengontrol sosok yang sesuai atau tidak dengan visi misi dan garis politik partai. Jadi pusat tidak boleh menyodorkan sosok tertentu yang tidak mengetahui karakter dan culture di wilayah tersebut.

“Saya sebagai akademisi mengatakan bahwa partai apapun secara umum kepengurusan partai itu harus diberikan otonomi baik itu dari tingkat ranting hingga daerah. Jangan sampai pusat ikut masuk dalam program, apalagi menyodorkan sosok tertentu. Akan tetapi pusat memberikan kewenangan daerah untuk menentukan siapa calon terbaiknya guna membesarkan partai di daerahnya,” pungkas Emrus.

Pertahankan Suara Golkar Kota Bekasi

Terpisah, Direktur Analisis Center for Publik Policy Studies (CPPS ) Indonesia, Agus Wahid berpendapat seyogyanya DPP Partai Golkar harus memiliki keterpanggilan untuk menghadirkan calon pemimpin DPD yang diprediksi secara tajam yang mampu membangun kinerja kepartaiannya menunjang cita-cita strategis partainya secara nasional.

Sementara, sebagai anasir DPD, berkepentingan untuk tetap mempertahankan positioning itu. Dan itu merupakan upaya maksimal menjaga positioning sebagai pengabdian total terhadap partai yang dicintai. Dedikasi ini memang harus dipertaruhkan dengan penuh loyalitas.

“Dedikasi dan atau loyalitas itu harusnya menjadi prasyarat yang tak bisa ditolelir. Semua itu untuk membaca kinerja ke depan partai yang tentu diharapkan untuk mewujudkan cita-cita partainya. Dan prasyarat ini praktis memerlukan kejujuran biodata sang kandidat,” ujar Agus Wahid kepada HNN di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Landasannya, kata Agus, jika ia sebagai kandidat Ketua DPD Golkar sudah tidak jujur, memanipulasi data apalagi bermanuver secara tak sehat, maka dedikasi dan loyalitasnya sangat dipertanyakan.

Menurut dia, di mata kandidat yang bermasalah secara kepribadian, maka target politik yang ingin dicapai hanya kekuasaan. Memang, politik tak bisa lepas dari kekuasaan dan bagi politisi, itu merupakan kepentingan abadi yang sangat inheren dalam dinamika politik pragmatis.

Namun demikian, jika pribadi tak jujur sudah mewarnai proses politiknya, maka dampaknya akan sangat jauh, yaitu kecenderungan eksploitasi yang demikian menguat.

Dikatakannya, tindakan eksploitatif ini dapat dilihat secara dini sebagai sikap yang pasti lebih mengendepankan kepentingan sempit pribadinya, bukan tugas utama partai yang diamanahkannya.

“Inilah psikopolitik yang harus dibaca dengan cermat oleh DPP Golkar, sehingga haruslah mendorong kandidat yang tidak memiliki masalah kepribadian, apalagi melawan hukum, meski dalam aksi pemalsuan dokumen biodata,” ucap Agus.

Untuk itu, Agus menyarankan agar para elitis Golkar di seluruh level DPP, DPD, DPW Jabar, dan DPD Kota Bekasi perlu berfikir jernih untuk menghadirkan kandidat yang tetap menjaga marwah Partai Beringin itu.

Kepentingan seperti ini haruslah dikedepankan, bukan permainan sempit, termasuk manuver politik yang “saling sandera”.

Sungguh ideal, semua pihak dari anasir Golkar itu cukup bijak mengambil tindakan politik yang cerdas. Tataplah prospektus Golkar ke depan. Jangan keliru menggiring dan memilih kandidat pemimpin yang bermasalah.

Lanjut Agus, Musda DPD Golkar Kota Bekasi ini harus disadari sebagai penentuan nasib ke depannya. Salah pilih, akan reduplah Partai Beringin di tengah kota Bekasi ini.

“Para elitis Golkar, harus mampu mencegah kandidat yang bermasalah itu, sekaligus mengendorce kandidat yang memang sudah teruji secara politik. Setidaknya, posisi politik sang kandidat seperti menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bisa dilihat sebagai catatan faktual reputasi, meski masih belia usianya. Tentang kedewasaannya, tidak sulit memolesnya. Perjalanan ke depan akan membuktikannya,” kata Agus. (Red)

 

Image