Kepentingan Globalis Ikut Warnai Pergolakan Politik di Bekasi

Kepentingan Globalis Ikut Warnai Pergolakan Politik di Bekasi

Direktur eksekutif center of public policy studies (CPPS) Bambang Istianto

JAKARTA, HNN - Pergolakan politik lokal yang selama ini kurang menjadi perhatian publik, ternyata telah terjadi di Kabupaten Bekasi dalam satu dasa warsa ini.

Sejumlah kalangan menilai bahwa dinamika politik di Kabupaten Bekasi sarat dengan warna pergulatan ideologis yang seru. Namun yang muncul dipermukaan sengaja dikemas dengan canggih yakni persoalan hukum.

Direktur eksekutif center of public policy studies (CPPS) Bambang Istianto berpendapat, bahwa fenomena poltik dengan gerakan senyap  menarik jadi kajian poltik bagi yang jeli mengikuti perkembangan peristiwa  tersebut.

Menurutnya, Kabupaten Bekasi sebagai lumbung pangan yang besar tiba tiba lenyap berubah menjadi kawasan insdustri dan lahan property yang dikuasai para globalis dunia.

Dikatakannya, siapapun kekuatan poltik yang memegang kendali ditingkat lokal tersebut berhadapan dengan kekuatan besar yang akan menguasai ekonomi dan politik sekaligus.

“Publik memang harus  diingatkan kembali  peristiwa yang cukup menggegerkan media ketika Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dicokok KPK beberapa tahun yang lalu. Saat ini masih mendekam di Rutan,” ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (21/8/2020).

Bambang mengungkapakan, peristiwa  tersebut dinilai oleh kalangan sebagai indikasi sebagai  pergeseran kekuasaan. Dengan meminjam istilah dari Rizal Ramli yaitu ala demokrasi kriminal (criminal democracy). Di mana sesuai dengan konstitusi, Bupati Neneng yang sebenarnya  memimpin dua periode digantikan oleh wakilnya yang separtai yaitu Eka Supria.

Bambang mengungkapkan, Kabupaten Bekasi termasuk  wilayah Jawa Barat yang masyarakatnya dikenal sangat religius. Karena itu  sebelum periode Bupati Neneng yang memimpin Bekasi yaitu Saduddin yang merupakan politisi  PKS,  partai politik Islam yang besar di Bekasi saat itu.

“Namun Sadudin memimpin hanya satu perioede karena terlalu pede dan jumawa, tumbang juga melalui pemilihan umum ala one man one vote. Apakah perebutan kekuasaan saat ini sudah selesai, ternyata pertarungan masih terus berlangsung,” kata Bambang.

Indikasinya yaitu calon wakil Bupati menggantikan yang dulu dijabat  Eka kanddidatnya yaitu Marzuki. Namun sampai saat ini belum kunjung dilantik.

Padahal instruksi pelantikan kepada Gubernur Jawa Barat tinggal menunggu sign dari petinggi di Kemendagri.

Bambang menilai fenomena tarik ulur tersebut bukanlah peristiwa birokratis belaka, namun sarat dengan kepentingan politik di tingkat elite partai poliik yang sedang bertarung.

“Perhelatan pilkada pada tahun 2022 di Kabupaten Bekasi tentunya menjadi kalkulasi politik yang strategis bagi kekuatan politik di Bekasi,” katanya.

Menurut dia, ambisi besar partai politik yang akan menguasai perpolitikan Jawa Barat jika bisa menguasai dua kota besar yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi memiliki peran penting  pada pemilihan presiden tahun 2024.

“Artinya  akan datang memiliki kartu penting dalam memegang kendali Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar di Indonesia,” ucap Bambang.

Seperti diketahui kekuatan partai politik besar yang bertarung di Bekasi yaitu PDIP, Golkar dan PKS. Saat ini PKS sudah terbelah menjadi dua partai yang salah satu pentolannya  mendapat penghargaan Bintang Maha Putra dari Presiden Joko Widodo.

Dengan Demikian dua partai yang sesungguhnya musuh bebuyutan  secara senyap terus berkompetisi yakni PDIP dan Golkar.

Tentunya, kata Bambang, momentum saat ini menjadi peluang bagi PDIP maupun Golkar untuk bertahan atau menjadi pemegang kendali politik di kabupaten Bekasi.

“Tentunya publik berharap agar parpol bertarung elegan dan cantik dipanggung kekuasaan di Kabupaten Bekasi, di tengah segudang persoalan, di antaranya soal isu tenaga kerja asing yang ada kawasan Meikarta,” ucap Bambang. (red)

 

Image