KPK Didesak Ungkap Dugaan KKN Pengadaan 20 Juta Masker di DKI

KPK Didesak Ungkap Dugaan KKN Pengadaan 20 Juta Masker di DKI

Koordinator FKPM, Qadar Ruslan Siregar

JAKARTA, HNN - Koordinator Forum Komunikasi Pedagang Masker (FKPM) Qadar Ruslan Siregar mendesak aparat penegak hukum mengungkap dugaan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) pengadaan 20 juta masker di DKI Jakarta. 

 "Kami meminta kepada Kejaksaan Agung  dan KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan program pembuatan 20 juta masker DKI Jakarta yang diduga  KKN," ungkap  Qadar Ruslan Siregar di Jakarta,  Rabu (24/6/2020).

Desakan pedagang tersebut sesuai dengan pernyataan Presiden dan Kapolri agar tidak main-main dan penggunaan dana Covid-19 tidak boleh diselewengkan.

Ruslan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta meminta pengadaan masker tersebut  dipenuhi oleh pengusaha sektor UMKM dan dibeli oleh PD Pasar Jaya. Tetapi, setelah diproduksi kemudian pihak PD Pasar Jaya menghentikannya secara mendadak. 

 "Berkenaan dengan program Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk pembuatan 20 juta masker DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya yang dipimpin oleh Bapak Arief Nasrudin, maka dengan ini kami Forum Komunikasi Pedagang Masker merasa dirugikan karena banyak masker yang telah kami buat ternyata tidak dibeli seluruhnya oleh PD Pasar Jaya," kata Ruslan.

 Ruslan menduga, penghentian mendadak pembelian masker produksi UMKM tersebut dikarenakan ada "bau" penyelewengan dalam program tersebut.

 "Bahwa dugaan penyelewengan tersebut terjadi salah satunya dikarenakan masker dalam jumlah besar dikerjakan oleh pengusaha besar, bukan pengusaha kecil seperti yang disampaikan/diinginkan oleh Gubernur DKI Jakarta," tandasnya.

 Ruslan Siregar mengaku punya rekaman video pengiriman masker dalam jumlah besar yang menggunakan truk. Karena itu,  pihaknya meminta produk mereka tetap dibeli oleh PD Pasar Jaya seperti sebelumnya dipesankan Gubernur Anies.

"Bahwa kami meminta dan mendesak kepada Direktur Utama PD Pasar Jaya, maupun Gubernur DKI Jakarta, untuk segera membeli masker kami agar kami tidak menjadi korban. Jika Direktur Utama PD Pasar Jaya, maupun Gubernur DKI Jakarta tidak membeli masker kami tersebut,  maka kami akan melakukan aksi besar-besaran. Bila perlu kami aksi di depan istana, " ungkap dia.

Sebelumnya, dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2020, Presiden Jokowi mengaku pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 677,2 triliun untuk penanganan corona dan pemulihan ekonomi nasional. Ia mengajak aparat penegak hukum, untuk mengawal penggunaan dana tersebut.

“Saya ajak untuk kawal dan awasi dengan baik agar dana yang besar dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang sedang alami kesulitan. Aspek pencegahan harus dikedepankan, kita semua proaktif jangan menunggu terjadinya masalah,” pungkasnya. 

Sementara itu, merespon pernyataan Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengingatkan para pejabat untuk tidak main-main dengan dana penanganan Covid-19 yang telah disiapkan pemerintah. Jenderal bintang empat itu mengaku akan menindak tegas siapa pun yang menyelewengkan penggunaan dana tersebut.

“Ya, dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, apabila ada yang menyalahgunakan, maka Polri tidak pernah ragu untuk ‘sikat’ dan memproses pidana,” kata Idham.

Diketahui, di tengah pandemi Covid-19, keberadaan masker sangat dibutuhkan guna mencegah penyebaran virus yang telah mewabah Indonesia hampir memasuki bulan ke empat ini.

Oleh karenanya, pemerintah melalui Tim Gugus Tugas Penanggulangan Penanganan Covid-19, mengimbau agar warga masyarakat selalu menggunakan masker saat ke luar rumah.

Imbauan ini pun langsung direspon oleh sejumlah kepala daerah. Di antaranya pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, gubernur Anies Baswedan menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah guna pengadaan masker yang dibagikan secara gratis untuk masyarakat ibu kota.

Sayangnya, dalam implementasi pengadaan masker melalui PD Pasar Jaya ditemukan sejumlah kejanggalan. Bahkan sejumlah pelaku UMKM yang memproduksi masker mulai bereaksi karena  pihak PD Pasar Jaya dinilai tidak komitmen. (Red)

Image