JAKARTA, HNN - Direktur eksekutif center of public policy studies (CPPS) Bambang Istianto, mengungkapkan pekan ini merupakan fase pertama bagi Pemerintah DKI dalam menjalankan transisi menuju new normal atau kehidupan normal baru. Menurutnya, jika masa transisi dinilai gagal maka pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan di perpanjang.
Oleh karena itu, kata bambang, para ahli epidemiologi telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diberlakukan pelonggaran PSBB.
Bambang menilai, masyarakat sangat menantikan pemberlakuan pelonggaran PSBB yang telah berjalan hampir 3 bulan lebih dan berdampak pada kegiatan ekonomi. Bahkan implikasinya luar bisa bagi kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun sosial.
Menurutnya, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga menurunkan kualitas kehidupannya. Di samping itu keakraban sosial yàng beberapa waktu hilang, sempat menurunkan solidaritas antar warga selama stay at home.
Ketika masyarakat menghadapi kemungkinan euforia pelonggaran PSBB pemerintah tetap harus waspada terhadap penularan covid 19 jika jaga jarak dan kontak fisik tidak terkendali, utamanya di tempat keramaian misalnya di mall dan layanan masyarakat lainnya.
“Sudah barang tentu pemerintah harus konsisten menjaga agar protokal kesehatan tetap dipastikan dipatuhi masyarakat.
Meskipun telah terjadi penurunan angka penularan dari 4 peresn menurun menjadi 0,9 persen. Prestasi ini jangan naik lagi saat pelonggaran PSBB diberlakukan. Artinya kesadaran warga tetap disiplin terhadap hidup sehat selama PSBB,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Sabtu (6/6/2020).
Demikian pula pemerintah tidak membuat kebijakan yang justru memicu penularan Covid-19 misalnya buru buru membuka tempat rekreasi dan sejenisnya.
Karena itu, tambah Bambang, dalam menuju kehidupan baru atau new normal, kerjasama masyarakat dan pemerintah diharapkan lebih kolaboratif, agar dapat mengurangi konflik. Seperti yang lalu akibat mis koordinasi antar instansi.
“Selain itu pemerintah juga harus menghindari kebijakan yang tumpang tindih di era new normal. Sehingga masyarakat tidak dibuat bingung oleh kebijakan yang di keluarkan antara pusat dan daerah. Untuk itu, pola komunikasi yang dibangun antar lembaga dan pemerintahan itu harus terintegrasi dengan baik,” pungkas Bambang. (Dar)
Editor : Adji
