Penerapan New Normal Dinilai Bakal Tidak Efektif

Penerapan New Normal Dinilai Bakal Tidak Efektif

Ilustrasi

JAKARTA, HNN - Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia yang masih rendah dalam menjalankan aturan protokol kesehatan, berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal. Sehingga upaya pemerintah dalam memerangi penularan Covid-19 di Indonesia menjadi gagal.

Oleh karena itu, sejumlah elemen masyarakat mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan program new normal untuk dipersiapkan dengan matang.

"Sebab, banyak kalangan menilai selama penerapan PSBB saja,  ketaatan dan kedisiplinan masyarakat  terhadap protokol kesehatan seperti; menggunakan masker, social distancing dan phisical distancing serta penggunaan hand sanitazier tergolong rendah," ujar direktur eksekutif Center of public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto kepada HNN, Sabtu (30/5/2020). 

Bambang mengingatkan, jangan sampai hanya mengejar target memperbaiki kondisi ekonomi, dan memaksakan penerapan new normal, sementara masyarakat belum siap. Kalau itu dipaksakan, dinilai bakal menjadi persoalan baru bagi pemerintah itu sendiri.

Sementara, konsep new normal bagi masyarakat dinilai baru dan di lapangan masih menimbulkan  timbul pro kontra. Karena itu model komunikasi publik dari pemerintah harus dilakukan  secara efektif dan masif.

"Karena itu manfaatkan publik speaker yang handal misal para tokoh berpengaruh dan ulama di semua lapisan masyarakat,  supaya tidak terjadi mispersepsi tentang new normal," imbuh Bambang.

Sebab, kata Bambang, jika terjadi mispersepsi mengenai tatanan kehidupan baru tersebut bisa menimbulkan konflik, baik vertikal maupun horizontal. 

Seperti diketahui  segmen kehidupan masyarakat sangat beragam. Misalnya kegiatan di kantor, sekolah, mall, dan lain lain, tentunya terkait dengan program new normal harus dibuat skenario dan panduan  sesuai dengan protokol kesehatan.

Demikian pula masing masing kebijakan teknis tersebut harus didukung kajian akedemis supaya dapat dipertanggungjawabkan secara scientifict.

Selanjutnya  dilakukan simulasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar bisa menerima program new normal tanpa menimbulkan prasangka yang tidak perlu.

"Dengan demikian pemerintah harus mempersiapkan secara mantap seluruh elemen dan variabel yang mendukung keberhasilan new normal sesuai target ingin dicapai yaitu kesehatan masyarakat terjamin dan ekonomi nasional kembali bangkit," beber Bambang.

Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Usman Priyanto mengatakan, bahwa wacana pemberlakuan new normal yang telah disosialisasikan oleh Presiden Joko Widodo dan kabarnya bakal diikuti oleh sejumlah Kabupaten /Kota di Indonesia dinilai tidak akan berjalan efektif. S

pada waktu bersamaan sejumlah daerah masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu menurut dia akan terjadi tumpang tindih aturan. 

Usman berpendapat seharusnya pemberlakuan PSBB dicabut terlebih dahulu sehingga kebijakan new normal bisa berjalan dengan efektif. 

Usman menyontohkan soal kebijakan di Kota Bekasi. Pascasosialisasi new normal oleh presiden di salah satu mall, di hari yang sama Wali Kota mengeluarkan kebijakan bahwa masjid diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat berjamaah.

Sementara gurbenur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran perpanjangan PSBB hingga 4 Juni 2020. Padahal diketahui dalam PSBB ada beberapa poin aturan yang membatasi aktivitas usaha dan ruang gerak masyarakat untuk berkumpul atau berkerumun.

"Dengan kebijakan yang tumpang tindih, akhirnya masyarakat hari ini di buat ambigu. Tentunya publik akan bertanya, aturan mana yang harus diikuti," ujar Usman kepada wartawan.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa memberlakukan tatanan normal baru, atau yang dikenal dengan new normal ini dipilih dengan harapan masyarakat dapat kembali produktif di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19).

Dengan begitu, diharapkan semakin bisa menekan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kembali membangkitkan industri khususnya UMKM.

“Bagaimanapun juga new normal bagaikan dua sisi mata koin yang bisa membawa efek baik bagi perekonomian dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Perekonomian di era new normal memang akan bergerak, tetapi tidak akan seoptimal biasanya dikarenakan pembatasan kapasitas aktivitas ekonomi," kata Misbakhun dalam akun Twitter @MMisbakhun, yang dilansir media Jumat (29/5/2020).

Terkait pembatasan itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai nantinya di sektor produksi akan membutuhkan jadwal atau shift kerja hingga pengurangan jumlah karyawan yang bekerja di kantor, dimana sebagian bisa jadi masih bekerja dari rumah atau work from home (WFH). 

Sementara itu, di sektor konsumsi juga akan ada pembatasan jam operasional hingga jumlah pengunjung dari suatu tempat jual-beli. Di sisi lain, sektor kesehatan berpotensi kewalahan jika protokol di era new normal tidak dilakukan dengan baik. 

"Kasus baru Covid-19 bisa bertambah secara signifikan dan berpotensi meningkatkan jumlah pasien usia anak-anak, hingga menambah korban jiwa. Karena itu, Pemerintah harus mampu adil dan melihat seluruh masalah ini dengan proporsional. Jangan sampai mengorbankan kedua sisi yang sangat berkaitan erat bagi kehidupan peradaban," ucapnya.  (Red)

Image