PBB Minta DPRD Kota Surabaya Segera Evaluasi Terkait Pelaksanaan PSBB

avatar Harian Nasional News
Foto : Samsurin ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya
Foto : Samsurin ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya

Surabaya, HNN - Semenjak Kota Surabaya resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai pada hari Selasa lalu, (28/4/2020), janji Pemkot Surabaya terkait pemberian bantuan bahan pokok kepada masyarakat Kota Surabaya perlu di evaluasi, jangan hanya omongan dan janji - janji para birokrat belaka, kata Samsurin Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya. Jum'at (01/05/2020) melalui keterangan resminya.

"Pada saat berlangsungnya PSBB saat ini , masih banyak pengajuan data MBR dari RT melalui RW, yang masih antri panjang menunggu input petugas di kelurahan dan menunggu lolosnya verifikasi dari dinsos" lanjut Samsurin yang akrab disapa Cak Surin.

Baca Juga: Oknum Dishub Kota Surabaya Diduga Kerja Sama Parkir Liar Narik Sepuluh Ribu Per Sepeda Motor

Tambah Surin, menyesalkan kinerja pemerintah kota surabaya yang tidak cukup siap dalam melaksanakan PSBB, apa yang dikatakan bu Risma bahwa ada 766.000 lebih MBR, itu datanya belum terimput semua di Dinas Sosial Kota Surabaya.

"Jadi bagaimana mungkin pelaksanaan PSBB bisa sukses di kota surabaya jika masyarakat yang berhak atas kompensasi perwali 16 tahun 2020 belum menerima haknya", katanya.

"Aparat tidak boleh serta merta menetapkan sangsi kepada masyarakat jika mereka saat ini banyak yang keluar rumah mencari nafkah, lha wong hak mendapatkan BLT dan sembako saja mereka belum mendapatkan", ungkap Surin.

Lanjut Surin, "saat penerapan PSBB ini pun. masyarakat di paksa untuk menjadi pengangguran lho , yang biasanya kerja menjadi sopir angkot semua jurusan di kota surabaya menganggur, di rusun rusun orang banyak menganggur, yang berdagang ke kepasar juga menganggur, wis pokok e akeh sing nganggur, mereka ini juga kan belum terdata di Dinsos Kota Surabaya sebagai masyarakat yang bukan berpenghasilan rendah lagi. tapi Masyarakat yang sudah tidak punya penghasilan, ( disingkat : MSTPP ). Sejauh mana pemerintah kota mengantisipasi dampak pengangguran ini", ungkapnya.

Baca Juga: P3I Jatim Nilai Pemkot Surabaya Langgar UU Penyusunan Perda Baru Reklame

"Saya sarankan agar DPRD Kota Surabaya memanggil Walikota Surabaya untuk di evaluasi berkala , agar tidak sia sia anggaran APBD hampir 2 trilyun digunakan untuk anggaran PSBB ini, jika tak maksimal hasilnya", saran Surin.

"Walikota Surabaya tidak siap PSBB. Ada PSBB ataupun tidak, masyarakat surabaya berprilaku sama karena mereka merasakan tidak ada keadilan dari kebijakan ini", tambahnya.

"Padahal kami dari Partai Bulan Bintang Kota Surabaya, dan juga saya rasa masyarakat surabaya banyak mendukung agar perlawanan mencegah corona ini menampakkan hasil signifikan dari penerapan PSBB," jelas Surin.

Baca Juga: Bacaleg Partai Bulan Bintang Kota Surabaya Siap Tarung Rebut Kursi Parlemen

"Saya ingatkan lagi kepada pemerintah kota surabaya jangan mengandalkan CSR dari perusahaan untuk memenuhi hajad hidup orang ditengah pemberlakuan PSBB, itu tidak tepat dan rawan penyalagunaan wewenang, Pemkot tidak berhak atas CSR perusahaan karena sebenarnya bentuk bantuan CRS itu di gunakan untuk bina masyarakat yang terkena dampak langsung di sekitar perusahaan yang didirikan", tandas Surin.

"Sebaran bantuan sembako saat ini yang di bagikan Dinsos itu dari CSR perusahaan swasta, disamping volumennya tidak banyak tentu juga menimbulkan banyak prasangka. Jadi Fokuskan saja dana anggaran murni dari APBD agar penggunaannya tepat dan cepat serta bisa dipertanggung jawabkan", tegas Surin.

"Jika saat ini pelaksanaan pembagian sembako berasal dari CSR pengusaha, tentu akan menimbulkan ketidak adilan bagi setiap orang yang terkena dampak PSBB, dan berulang kali saya ingatkan bahwa Pemkot Surabaya tidak boleh memanfaatkan CSR ditengah covid19. Tapi nyatanya masih saja Pemkot Surabaya ndablek dan tidak mau menerima saran dari masyarakat," pungkas Ketua DPC PBB Kota Surabaya. (red/rin)

Editor : Redaktur