Covid-19

Ketua DPC PBB Mengkritisi Pemkot Surabaya Terkait Penutupan Pasar

Ketua DPC PBB Mengkritisi Pemkot Surabaya Terkait Penutupan Pasar

Samsurin, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya

Surabaya, HNN - Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya, Samsurin kembali mengkritisi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Tentang kebijakannya.

Menurut Samsurin, bahwa Kebijakan Walikota Surabaya menyusahkan banyak orang Surabaya.

"Sekarang ribuan orang surabaya tidak bisa bekerja, pasar tradisional ditutup, mlijo tidak bisa melayani konsumen rumahan, warkop warkop dibubarkan, karyawan, penjaga toko, buruh angkot, sopir armada umum,PK-5, dan lain lain banyak yang nganggur", katanya.

Lanjut Samsurin yang akrab disapa Surin, surat edaran Walikota Surabaya perihal peningkatan kewaspadaan terhadap covid-19 membawa kesengsaraan warga Kota Surabaya.

"Pemerintah kota surabaya tidak mempunyai management penanggulang wabah ini secara konkrit, semua berdasarkan improvisasi dan kuasa Walikota, DPRD kota surabaya hanya menonton atraksi ini. Sementara pengusaha waralaba seperti Indomart dan Alfamart tetap buka, apa kita semua disuruh belanja di sana, ini kan menguntungkan pihak tertentu", tambahnya.

Perlu diketahui bahwa Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan surat himbauan dengan nomor: 317/M-DAG/SD/04/2020, tanggal 3 April 2020, perihal; Menjaga Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Barang Bagi Masyarakat, dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan pandemi Covnd19.

Dalam surat himbauan tersebut yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se Indonesia yakni, mengatur jam kerja Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari- hari hingga pukul 22.00.

"Walikota Surabaya sepertinya tidak pernah mengindahkan surat himbauan menteri perdagangan agar mengatur jam kerja pasar rakyat dan melakukan pembinaan sesuai protokol kesehatan, bukan malah menutup pasar dan menghambat distribusi pasokan bahan pokok", Kata Surin.

"Kita semua butuh makan, ASN juga butuh makan, lalu seperti apa nantinya distribusi bahan pokok kalau pasar dan jalan di tutup. Ini yang harus segera di jawab oleh pemerintah kota surabaya jika Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan.", ungkapnya.

"Saran saya, Pemkot Surabaya sebaiknya mengajak distributor dan bulog untuk melakukan distribusi sembako karena selama ini bulog punya pengalaman yang cukup lama membantu pemerintah. Ajak para PKH ( program keluarga harapan ) karena mereka punya data keluarga pra sejahterah. Ajak lembaga masyarakat RT, RW , LPMK , PKK , Ormas agar distribusi sembako bisa sampai tepat sasaran. Namun sampai hari ini pemerintah kota surabaya belum pernah memberikan solusi dampak sosial ekonomi akibat covid19", tegas Surin,

Image