Covid-19

Jangan Ciptakan Kesenjangan Sosial, Gratiskan Sewa Rusun di Surabaya

Jangan Ciptakan Kesenjangan Sosial, Gratiskan Sewa Rusun di Surabaya

Samsurin, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya

Surabaya, HNN - Kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggratiskan biaya sewa empat Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Pemprov selama tiga bulan ke depan. Hal itu untuk meringankan perekonomian masyarakat Jatim yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya menyambut baik kebijakan bu gubernur tersebut dan saya berharap dapat di ikuti oleh Walikota Surabaya, agar mengratiskan juga sewa rusun yang dibangun atau dikelola pemerintah kota surabaya, karena rata rata warga penguhi rusun adalah masyarkat yang berpenghasilan harian, contonya rusun Rumokalisari Surabaya , mereka dominan bekerja sebagai nelayan, petambak, ojol, pedagang kaki lima, buruh di perusahan swasta apalagi saat ini banyak perusahaan yang mem- phk atau meliburkan para pekerja . “ Ujar Samsurin ketua DPC PBB Kota surabaya.

Kabar dari Gubernur Jatim mengenai gartis sewa rusun selama 3 bulan menjadikan warga rusun di rumokalisari dan rusun tanah merah kenjeran menjadi penasaran.

“Mosok yang sewa di rusun milik Pemprov Jatim saja, yang sewa di Pemkot Surabaya harusnya gratis sekalian, ini kan tidak adil ” ujar Mujib penghuni rusun tanah merah dan Syukur penghuni rusun rumokalisari, Surabaya, Kamis (2/4).

Empat rusunawa yang di beri gratis 3 bulan oleh Pemprov Jatim tersebut yakni, Rusunawa Gunungsari, Rusunawa SIER, Jemundo, dan Semur Welut, seluruhnya kini di gratis kan terhitung sejak Maret, April hingga Mei 2020.

Lanjut Surin berharap kepada Gubernur Khofifah, agar dapat memberi himbauan kepada Bupati dan Walikota di Jawa Timur untuk melakukan hal yang sama di daerahnya, sebab dengan begitu beban perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 bisa menjadi ringan. Apalagi sekarang mulai diterapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). 

"PSBB ini kan sama dengan lockdown, tapi tidak terang terangan, kalau lockdown beneran kan pemerintah wajib melaksanakan UU no 6 tahun 2018 tentang karangtina. Negara wajib memberi makan rakyatnya, ya sekarang alon alon lah pemkot surabaya untuk memberikan keringanan beban hidup masyarakat. Kalau bisa ya kasih sembako ke warga rusun dan warga prasejahtera lainnya, saya masih ingat apa kata Ketua DPRD Kota Surabaya, bahwa setiap hari banyak bantuan masuk ke Pemkot Surbaya, baik APD, sembako dari para pengusaha, lantas bantuan itu di sebarkan kemana ?", tanya Surin. (rin/red)

Image