Gayus Sebut Pencabutan WNI Eks ISIS Tidak Cukup Dengan Keppres

Gayus Sebut Pencabutan WNI Eks ISIS Tidak Cukup Dengan Keppres

Pakar hukum pidana Prof Gayus Lumbuun.

JAKARTA (HNN) - Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pihaknya tengah menggodok aturan terkait dengan status Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa pencabutan status kewarganegaraan tidak perlu lewat proses pengadilan.

"Itu sedang dikerjakan oleh BNPT nanti pokoknya bentuknya Keputusan Pemerintah, keputusan pemerintah bisa bentuknya Keppres kalau itu orang permohonannya naturalisasi. Bisa (keputusan) Menkumham kalau pencabutan, kan gitu. Tergantung apa, lihat nanti," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

"Kan ada yang permohonan naturalisasi itu kan Keppres, kalau pencabutan itu cukup Menkumham tetapi tidak pakai pengadilan. Proses hukum bukan pengadilan aja," imbuh Mahfud. Opsi-opsi bentuk aturan menyesuaikan konteks yang ada. Bisa lewat keputusan presiden (Keppres) ataupun keputusan menteri (Kepmen).

"Kalau itu permohonan naturalisasi pakai Keppres, tapi kalau pencabutan pakai Kepmen," ujar Mahfud.

Pakar hukum pidana Prof Gayus Lumbuun mempertanyakan pendapat Menko Polhukam Mahfud MD, soal pencabutan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS tidak perlu melalui proses pengadilan.

Menurut Gayus, pendapat Mahfud bertentangan dengan aturan permohonan naturalisasi dengan tatacara memperoleh, kehilangan, penghapusan dan memperoleh kembali kewargaan negaraan Indonesia. Sebagaimana diatur di UU nomor 12 tahun 2006 dalam hal dikarenakan adanya pelanggaran hukum yang harus diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan untuk dipertimbangkan berbagai perbuatan pelanggar hukumnya.

"Seperti, bergabung menjadi tentara asing tanpa izin Presiden, menjadi anggota kelompok tetorisme dan berbagai pelanggaran berat lainnya. Maka pertimbangan hukum dan sanksinya harus diputuskan oleh Pengadilan dengan tidak serta merta boleh diputuskan oleh Pemerintah dengan kewenangannya saja melalui tidakan hukum tetapi harus melalui proses hukum," ujar Gayus dalam keterangannya, Rabu (19/2/2020).

"Termasuk hukum administrasi di mana Pemerintah berkedudukan sebagai Bestuur Handelingen sebagai bentuk tindakan Pemerintah yang harus diproses pengadilan dengan mempertimbangan keadilan secara lengkap," tambah Gayus. Dijelaskannya, pada UU No.12 Tahun 2006 mengatur tentang naturalusasi di pasal 36 juga mengatur tentang Ketentuan Pemidanaan.

"Artinya, ada ketentuan yang perlu membawa persoalan kewarganegaraan apabila ada unsur pidana dibawa ke proses hukum pengadilan," tandasnya. Kemudian, kata Gayus, pelanggaran yang dilakukan oleh eks ISIS yang akan dicabut kewarganegaraannya ini justru dikarenakan adanya kaitan dengan beberapa pelanggaran pidana yang sudah seharusnya diadili sekaligus pelanggaran hukumnya melalui pengadilan, bukan hanya dengan Keputusan Pemerintah.

Gayus mengungkapkan, semua Keputusan Pemerintah adalah bentuk Beschikking. Kucuali Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh pasal di materi muatan UU, atau Peraturan Presiden.

"Kalau Uundang-Undang belum mengatur atau tidak cukup mengatur dan demi kelancaran tugas pemerintah baru boleh membuat Perpres. Seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di pasal 7 dan penjelasannya," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Gayus, Keputusan Perpres maupun peraturan-peraturan lembaga-lembaga lainnya bisa dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun Mahkamah Agung (MA).

"Kecuali Putusan Pengadilan yang tidak bisa diuji tetapi melalui upaya hukum lanjutan seperti ke Pengadilan Tinggi, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)," tutur Gayus. Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, kata Gayus, masing-masing ada syarat pembentukannya/penerbitannya menurut syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. (Red)

Image