JAKARTA, HNN - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya se-Indonesia kubu Tommy Soeharto menyerahkan berkas verifikasi faktual kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DPP Partai Berkarya, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengungkapkan, penyerahan berkas verifikasi faktual tersebut merupakan kesiapan Partai Berkarya dalam untuk mengikuti tahapan verifikasi administrasi yang diselenggarakan KPU RI.
Kendati demikian Priyo juga menjelaskan bahwa sengketa Partai Berkarya yang tengah dalam proses hukum di Mahkamah Agung segera inkrah dan dimenangkan oleh kubu Tommy Soeharto dengan pengurus harian Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto serta Sekjennya Priyo Budi Santoso.
Priyo mengatakan, di tengah dinamika Partai Berkarya, seluruh kader partai kubu Tommy Soeharto, selalu siaga untuk menyambut verifikasi dan menunggu arahan dari Ketum Tommy.
"Kader Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto tetap semangat dengan Trilogi Pembangunan yang terpatri dalam sanubari para tokoh masysarakat dan jajaran pengurus di daerah, terkait bagaimana kebanggannya pada masa Indonesia di era Pak Harto yang berhasil menciptakan swasembada pangan," ujar Priyo dalam acara konsolidasi di kantor DPP Partai Berkarya, Selasa (2/3/2022).
Oleh karena itu, lanjut Priyo, jajaran pengurus Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto di daerah optimis kembali memenangkan sengketa partainya dan kembali pada trah cendana.
"Terlebih Ibu Titik Soeharto, totalitas dengan kesediaanya didapuk menjadi Ketua Harian," tandas Priyo.
Pada kesempatan itu, Priyo dengan tegas mengatakan bahwa Partai Berkarya kubu Tommy menolak usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang sempat diwacanakan oleh sejumlah ketua umum partai politik.
Menurut da, adanya usulan elit politik partai tertentu yang mewacanakan adanya penundaan pemilu, Priyo selaku Sekjen Partai Berkarya berpandangan bahwa pihaknya menyesalkan wacana tersebut di tengah kondisi bangsa menghadapi berbagai macam persoalan.
"Kita ketahui bersama bahwa kondisi bangsa ini masih dihadapkan bebagai macam persoalan dan pandemi Covid belum berakhir, tapi masih saja ada elit politik yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan," jelas Priyo.
Priyo menegaskan, usulan penundaan pemilu itu hanya akan memunculkan keledai-keledai politik yang menjerumuskan bangsa dalam perseteruan yang tak berujung.
"Karena itu kami menyerukan kepada seluruh pemimpin parpol untuk meneguhkan kembali sikap kenegarawanannya dan tetap mendukung adanya pemilu sesuai sengan tahapan yang telah ditetapkan bersama," kata Priyo.
"Termasuk, dalam rangka menjalankan amanat konstitusi yakni pemilu lima tahun sekali dalam pemilihan presiden wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif," imbuh
Priyo. Priyo menduga bahwa usulan penundaan pemilu dari sejumlah ketum partai merupakan wacana personal dan belum tentu disetujui oleh elemen-elemen partai tersebut.
"Kami menduga usulan pemundaan pemilu yang diusulkan oleh sejumlah ketua umum partai tersebut tidak mewakili organisasi partainya. Tapi lebih mengedepankan usulan pribadi," ujar Priyo.
Meski demikian, Priyo mengajak sejumlah partai yang sempat mewacanakan adanya penundaan pemilu itu agar menyadari kekeliruannya dan kembali membangun sistem demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang dasar 1945.
"Jangan sampai kita terjerembab dalam sistem demokrasi yang salah. Saya mengajak kepada elit-elit politik yang telah berubah menjadi keledai-keledai politik tersebut agar menyadari kekeliruannya," ucap Priyo.
Priyo mengatakan, jika usulan penundaan pemilu itu hanya test the water atau untuk menguji nyali tentang kesabaran rakyat, menurut dia, hal itu tidak masuk akal.
Menurutnya, kesabaran rakyat dalam kondisi pandemi ini, jangan sampai ada elit politik malah mewacanakan pandangan yang inkonstitusional. "Oleh karnanya kami Partai Berkarya yang diwakili oleh seluruh DPW seluruh Indonesia menolak adanya wacana penundaan pemilu tersebut," ucapnya. (Yn)
Editor : Adji
