JAKARTA, HNN - Ketua Umum KNPI Andreas Nandiwardhana dan kepengurusan DPP KNPI Periode 2021-2024 resmi dilantik di Hotel Aston Priority, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2021).
Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan pataka KNPI dari Ketum KNPI sebelumnya, Abdul Aziz kepada Andreas Nandiwardhana yang disaksikan langsung oleh Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq.
Baca Juga: Ketum KNPI Ilyas Indra: Generasi Muda Indonesia Harus Mampu Atasi Persoalan Bangsa
Dalam pelantikan tersebut, Andreas Nandiwardhana mengaku sudah berhasil menyatukan tiga kubu KNPI. Bahkan sebelum dilantik, dirinya telah bertemu dengan dua kubu KNPI lainnya, yakni Mustahuddin dan Noer Fajrieansyah.
“Kita telah sepakat untuk kembali bersatu. Saya diamanahkan untuk menyatukan kembali pemuda Indonesia. Tapi, harus dipahami, saya diamanahkan untuk menyatukan pemuda, bukan KNPI, karena KNPI tetap satu,” ucapnya.
Andreas juga mengatakan, pihaknya sudah mendapat legitimasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kepengurusan KNPI yang diakui oleh negara.
“Kita sudah diakui dong, sudah ada surat keputusan dari Kemenkumham. Karena sudah diakui, dalam waktu dekat ini, kita juga akan sowan ke Menpora Zainudin Amali, sebagai lembaga pemerintah yang mewadahi kepemudaan,” kata Andreas.
Baca Juga: Ketum Bapera Berangkatkan 1000 Perwakilan Pemuda se- Indonesia Umroh Bersama
Selain itu, Andreas juga mengatakan, pihaknya akan melakukan safari ke sejumlah stakeholder organisasi kepemudaan (OKP) dalam rangka penyatuan pemuda Indonesia.
"Setiap bulannya kita akan safari ke OKP-OKP, untuk mendapatkan saran penyatuaan pemuda Indonesia ke depannya,” ujaranya.
Sementara itu, Ketua MPI Fahd A Rafiq mengapresiasi langkah dan strategi Andreas dalam menyatukan pemuda Indonesia.
Baca Juga: Forum OKP Dukung Penuh Hasil Kongreslub KNPI Lombok
“Sudah saatnya pemuda Indonesia bersatu di bawah KNPI. Sebab, KNPI adalah organisasi kepemudaan tertinggi di Indonesia,” katanya.
Fahd juga mengatakan, bahwa KNPI harus selalu bersinergi dengan pemerintah dengan mendukung segala kebijakannya.
“KNPI itu adalah mitra pemerintah, KNPI adalah bagian dari pemerintah. Untuk itu, KNPI harus ada di samping pemerintah dalam penentu kebijakan,” katanya.
Editor : Adji
