Musda DPD Golkar Tandingan Dinilai Tabrak Aturan

Musda DPD Golkar Tandingan Dinilai Tabrak Aturan

JAKARTA, NNN - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Jabar, Rahmat Sulaeman menegaskan, Musda dilakukan sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan menunjuk tim yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK).

"DPD Golkar Jabar hanya menugaskan tim yang sudah tertuang dalam SK, melaksanakan Musda sesuai dengan tugasnya yaitu pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 di Graha Bintang. Tidak ada Musda lagi selain itu," kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/10/2021).

Rahmat membantah jika ada pihak yang menyebut Partai Golkar Jabar terlibat dengan adanya Musda tandingan. Sebab, pihaknya tidak pernah mengintervensi atau memerintahkan adanya dua Musda di Kota Bekasi.

"Tidak benar berita kalau Sekretaris DPD Golkar Jabar (Ade Ginanjar) memerintahkan ke panitia atau tim yang sudah di SK kan DPD Partai Golkar Jabar, untuk melaksanakan Musda di Hotel Horison Bekasi," tegasnya.

Rahmat menjelaskan, pelaksanaan Musda dilakukan sesuai surat yang dikeluarkan Plt Ketua Partai Golkar Jabar Tb. Ace Hasan Syadzily. Setelah panitia tersusun, kemudian ditetapkan Musda V Partai Golkar Kota Bekasi dilakukan di Gedung Graha Bintang. Jadi, katanya, Keabsahan Musda V Partai Golkar Kota Bekasi itu yang di Graha Bintang Jaya, karena sesuai dengan AD/ART dan dihadiri oleh unsur pimpinan, bahkan ada dari Ketua Umum Kosgoro yaitu Dev Laksono dan MQ. Iswara sebagai Ketua Pemilihan Wilayah I Jawa-Bali. Dan verifikasi dibuktikan dengan tandatangan dan disaksikan oleh Dev Laksono dan MQ. Iswara.

Lebih lanjut dia mengatakan, syarat untuk melaksanakan Musda itu, katanya, pertama harus terbentuk panitia, yang disusun berdasarkan rapat kesepakatan.

"Kemarin rapat pleno yang diperluas, ada pengurus ada PK-PK, ada hasta karya dan ada fraksi yang dibentuk Bung Giri dan Sarjono. SK lengkap dikeluarkan, seizin provinsi, Nah diusulkannya lagi oleh panitia yang disetujui oleh provinsi di Graha Bintang. Jadi tidak ada perintah yang lain yang tidak tertulis. Semuanya secara tertulis. Orang boleh ngaku, saya deket dengan Pak Jokowi, dekat ini bisa, tapi sekarang yang struktural dan lainnya mana, kan engga bisa diukur,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa Musda Golkar Kota Bekasi yang mendapatkan legitimasi dan keabsahan dari secara tertulis sesuai SK adalah hasil Musda Geraha Bintang. “Sebab, secara fakta Musda Golkar Graha Bintang dibentuk kepanitian, untuk tempat waktunya juga sudah terrinci, harus seizin, jadi itu resmi semua tidak abal-abal,” tegasnya.

Menanggapi soal Musda DPD Golkar Kota Bekasi, pengamat komunikasi politik dan kebijakan publik Agus Wahid meminta semua pihak harus menghormati hasil Musda Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi pada Jumat (29/10/2021).

Sebab hal ini merupakan hasil terbaik yang diharapkan dapat menyatukan gerak langkah partai dalam rangka menyongsong pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Seperti diketahui bahwa dalam Musda yang digelar di Geraha Bintang Mustika Jaya Kota Bekasi, Ade Puspitasari berhasil terpilih secara aklamasi. Kendati demikian, dirinya mempertanyakan soal legitimasi Musda tandingan dilakukan oleh kelompok Novel Saleh Hilabi yang dilaksanakan di Hotel Horison Kota Bekasi di hari yang sama.

"Dengan adanya Musda tandingan itu justru kian memperuncing masalah. Jadi jangan harap Golkar Kota Bekasi berpikir bagaimana menaikan elektabilitas sosok Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024 mendatang, selama di internal partai Golkar sendiri masih adanya perpecahan,” ungkap Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/11/2021).

Agus juga mempertanyakan soal dasar pelaksanaan Musda tandingan Golkar Kota Bekasi. "Apakah Musda itu digelar hasil inisiatif kader Golkar Kota Bekasi atau berdasarkan SK dari DPD Golkar Jawa Barat," kata Agus.

Padahal, berdasarkan informasi bahwa DPD Golkar Jabar sudah menetapkan susunan kepanitiaan dan siapa saja yang ditunjuk sebagai Ketua OC maupun SC dalam gelaran Musda tersebut.

"Kami yakin DPD Jabar tidak mungkin mengeluarkan SK yang sama dengan orang yang berbeda untuk menggelar Musda tandingan. Kalau terjadi itu sebuah kekonyolan dan tidak taat asas organisasi partai," tegas Agus.

Jadi kata dia, bila ada Musda tandingan maka patut dipertanyakan soal legitimasinya.  Sementara Musda versi Graha Bintang jelas legitimit karena susunan kepanitiaan jelas dan sudah mendapat SK dari DPD Golkar Jabar. “Nah semua itu pastinya ada aturan yang tertuang dalam AD ART partai,” ujar Agus.

Oleh karenanya, Agus meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera mengambil langkah yang tepat guna mengatasi kemelut Partai Golkar Kota Bekasi. Agus pun mengingatkan bila persoalan ini berlarut-larut bakal menjadi preseden buruk bagi Partai Golkar itu sendiri.

Agus menilai, perpecahan internal Partai Golkar di sejumlah daerah menjadi PR besar bagi Ketum Golkar. Oleh karenanya dia menyarankan agar Airlangga segera turun tangan sebelum perpecahan itu meluas ke daerah lain. “Karena isu perpecahan partai itu sangat sensitif. Dan itu bisa saja 'digoreng' oleh lawan politiknya. Ini tantangan besar bagi dewa-dewa di DPP Golkar,” pungkasnya. *

Image