TANGERANG, HNN - Di tengah tingginya kasus Covid-19, pemerintah saat ini terus bekerja keras dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Baik melalui program vaksinansi nasional maupun penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Hal itu dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Oleh karenanya, kerja keras pemerintah itu perlu adanya dukungan stake holder, sehingga pandemi itu segera berakhir.

Seperti dukungan Ormas Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) terhadap kebijakan pemerintah terkait PPKM darurat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang telah berlangsung hampir memasuki tahun kedua ini.

Wakil Ketua BPPKB Jon Andalas memastikan bahwa pihaknya mendukung penuh program pemerintah terkait kebijakan PPKM darurat tersebut. Dikatakan Jon, BPPKB DPC Kabupaten Tangerang Banten siap mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional.

"Kami dari pengurus BPPKB DPC Kabupaten Tangerang Banten tentu mendukung aturan pemerintah terkait dengan penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19," kata Jon dalam deklarasi dukungan terkait program PPKM darurat, di kantor DPC BPPKB Tangerang, baru-baru ini.

Selain itu, kata Jon, BPPKB mendukung penuh program vaksinasi nasional dan penegakkan aturan ptotokol kesehatan di antaranya menjaga perilaku 5 M.

"Yakni memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak dengan seseorang, mencuci tangan dengan air mengalir, menghindari kerumunan antar warga, dan membatasi mobilitas," tegas Jon.

Guna menjaga terciptanya Kamtibmas yang kondusif, dan dalam memulihkan perekonomian nasional, kata Jon, BPPKB menolak segala bentuk aksi premanisme.

"BPPKB mengecam segala aksi premanisme. Oleh karena ya kami sangat mendukung program pembangunan PSN sebagai penunjang akses dalam rangka peningkatan ekomomi masyarakat," katanya.

Jon juga mengaku bangga atas eksistensi BPPKB yang telah melaksanakan amanat sesepuh dan para pendiri organisasi.

Terkait dengan eksistensi BPPKB, Jon juga tidak menampik soal adanya oknum anggota dan pengurus yang diduga melakukan aksi premanisme berupa pungli dan pemalakan terhadap masyarakat maupun korporasi, yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas sehingga berdampak negatif pada organisasi BPPKB. **