JAKARTA, HNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diminta tegas dalam menyikapi sejumlah persoalan sengketa kepengurusan partai di daerah.

Hal tersebut dikatakan kader senior Partai Golkar Kota Bekasi Sukamto menanggapi putusan Mahkamah Partai (MP) yang dinilai sudah keluar dari jalur sebagai lembaga yang terhormat dalam rangka memutuskan perselisihan internal partai.

"Saya menilai MP sudah merusak tatanan. Sehingga hasil putusannya kerap kontroversi dan berpotensi menggerus suara partai. Kita ketahui bahwa Jawa Barat sebelumnya sebagai lumbung suara Golkar, tapi saat ini mulai terkikis akibat kebijakan MP yang tidak populis. Seperti Cirebon, Indramayu, Bandung Barat, Cianjur dan yang lainnya. Padahal suara Golkar di Jabar sangat diperhitungkan,” kata Sukamto kepada Suarakarya.id, Rabu (16/6/2021).

Kamto juga mencontohkan soal polemik Golkar Kota Bekasi, DPP dinilai hanya mendengar informasi sepihak tanpa menggali pendapat lain terkait dengan persoalan partai di Kota Bekasi. Bahkan MP dinilai banyak berpihak kepada kader junior yang belum jelas kinerjanya kepada partai.

Kamto mengungkapkan, konflik Partai Golkar Kota Bekasi sangat kental dengan kepentingan oknum DPP untuk mendorong kader dari luar Kota Bekasi untuk menjadi ketua DPD Golkar Kota Bekasi.

“Kami menduga ada peran Azis Syamsudin dalam kisruh Golkar Kota Bekasi. Karena indikasi itu sudah jelas, bahwa saat acara Soksi di Jawa Barat, azis terang-terangan memperkenalkan calon Ketua DPD Golkar dari luar Bekasi di hadapan peserta Musda Soksi. Apa kepentingan Azis saat itu,” tanya Kamto.

Kamto berpandangan bahwa konflik Golkar Kota Bekasi dipicu oleh tiga kepentingan. Yang pertama adanya kelompok yang kontra secara pribadi terhadap kepengurusan DPD yang lama, karena kepentingannya belum terakomodasi.

Kedua adanya kepentingan elit DPP yang memiliki ambisi dalam rangka menempatkan kadernya, sehingga pada Munas mendatang dapat mendukungnya saat maju sebagai calon Ketum Golkar.

Kemudian yang ketiga adanya faktor eksternal partai yang menginginkan agar suara Golkar Kota Bekasi kembali direbut. Sehingga pada Pilkada mendatang kader Golkar tidak lagi menjadi Wali Kota.

“Bahkan saya menilainya ini bagian dari konspirasi nasional dalam rangka melemahkan suara Golkar di Jawa Barat melalui para elit. Seperti sudah bisa dilihat bahwa keputusan MP tidak jarang yang menimbulkan perpecahan di internal Golkar di daerah,” katanya.

Kamto mengaku miris dengan kondisi Golkar saat ini. Di mana partai lain saat ini tengah gencar melakukan konsolidasi dalam rangka menaikkan elektabilitas kadernya didorong untuk maju menjadi calon Presiden 2024 mendatang, namun Partai Golkar masih berkutat dengan kisruh soal internalnya.

“Saya tidak tahu dengan Golkar pada Pemilu mendatang. Apa yang bisa kita banggakan bahwa pak Airlangga Hartarto di 2024 sebagai calon Presiden, jika konsolidasi partai di daerah saja masih berantakan,” keluh Kamto.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar Ketum Golkar segera mengambil tindakan tegas sebagai ketua organisasi partai guna menyelamatkan Golkar dari kelompok yang hanya menuruti syahwat politiknya dalam rangka merebut posisi Ketum pada Munas mendatang.

"Karena kalau berbicara partai harus tegak lurus, dan fatsun kita kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga akhir jabatannya mendatang. Kalau ada kader lain yang ingin melakukan manuver di bawah seyogyanya bersabar. Jangan sampai ada pembangkangan terhadap Ketum,” tegas Kamto. (Syg)