DPD LPK JATIM: Rencana PPN Untuk Sembako Sebaiknya Ditinjau Kembali

DPD LPK JATIM: Rencana PPN Untuk Sembako Sebaiknya Ditinjau Kembali

Handreyanzah, Ketua DPD LPK Jawa Timur

SAMPANG, HNN - Ketua DPD LPK Jawa Timur, Handreyanzah berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kebijakan pemberlakuan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, apalagi Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi saat ini.

"Walaupun rencana tersebut belum sampai pada tahap pembahasan, pihaknya sangat berharap agar Pemerintah lebih mengoptimalkan penerimaan negara, bukan dari bahan pokok masyarakat," ujar Handreyanzah, yang akrab disapa dengan panggilan Andre.

"Pemerintah juga harus lebih aktif menyisir segala bentuk anggaran yang dinilai tidak urgent agar bisa mengoptimalisasi anggaran, sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Baik dari sektor kesehatan maupun sektor ekonomi," kata Andre, ketika ditemui selepas menghadiri undangan salah satu Dewan Pendidikan kabupaten Sampang bersama beberapa perwakilan Gabungan Aktivis Pantura (GAP Madura) .

"Sosok pribumi Madura pedukung Presiden Jokowi tersebut juga sedikit memaparkan gagasannya, bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif, pemerintah harus lebih efisiensi terhadap belanja dalam birokrasi," tambahnya.

Andre juga menyoroti akumulasi pengeluaran negara disepanjang tahun 2020 oleh BPKP yang mencapai Rp. 48,35 triliun. Kemudian penyelamatan keuangan negara atau daerah yang mencapai Rp.12 triliun, serta peningkatan penerimaan negara sebesar Rp. 354,4 milyar.

Andre yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina GAP itu, berharap kedepannya agar Kementerian atau Lembaga bisa mengoptimalkan belanja dalam pengadaan barang dan jasa. Misalnya dengan melibatkan pengelolah UMKM ditingkat masyarakat menengah kebawah. Karena pihaknya menilai UMKM saat ini dikategorikan masih lemah. (Anam)

Image