JAKARTA, HNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi dari POPSI (Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia), di kantor DPD RI, Kamis (3/6/2021).

POPSI mengeluhkan keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang manfaatnya tidak dirasakan oleh petani-petani kecil. Padahal mereka ditarik dana oleh badan tersebut.

"Seharusnya dana BPDPKS buat petani langsung, karena petani berkontribusi terhadap dana itu. Yang ada justru pemerintah menggulirkan subsidi untuk industri biodiesel (B30). Jadi ini sangat tidak adil," katanya Sekjen SPKS, Mansuetus Darto.

Dalam pertemuan itu Ketua DPD RI didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB).

Yang hadir dari POPSI, selain Sekjen SPKS Mansuetus Darto, juga ada Direktur Eksekutif ASPEKPIR Hendra Purba, Ketua Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman dan Sekretaris POPSI Sabaruddin.

POPSI terdiri dari beberapa asosiasi petani sawit yang didalamnya ada 300 ribu petani sawit. Dimana mereka menguasai 60 % lahan sawit yang Indonesia.

Sementara itu Alpian Rahman dari Apkasindo Perjuangan mengeluhkan BPDS yang kurang responsif terhadap kepentingan petani sawit.

"Di BPDPKS ini tidak ada utusan dari petani sawit. Sehingga kita-kita sebagai petani ini tidak pernah diajak bicara bagaimana baiknya alokasi dana dan lain-lainnya," katanya.

Terkait struktur kelembagaan BPDPKS ini, menurut Alpian, justru didominasi kelompok pengusaha sawit, dimana mereka ada di dalam komite pengarah.

"Kita berharap DPD menyuarakan kerisauan para petani sawit. Apalagi DPD RI merupakan wakil daerah. Sehingga kami tepat jika mengadukannya ke sini," ujarnya.

Ketua DPD RI siap menyelesaikan permasalahan tersebut. DPD lewat Komite II akan berusaha rapat dengan BPDPKS.

"Nanti Komite II biar agendakan rapat dengan BPDPKS. Aspirasi dari teman-teman petani sawit kita sampaikan kepada mereka," kata LaNyalla.(*)