Ketua DPD RI: Pengobatan Nusantara Harus Bisa Setara dengan Asing

avatar Harian Nasional News
Ketua DPD RI saat menerima kunjungan Perkumpulan Paricara Usada Indonesia (PPUIN), di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (3/6/2021)
Ketua DPD RI saat menerima kunjungan Perkumpulan Paricara Usada Indonesia (PPUIN), di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (3/6/2021)

JAKARTA, HNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akan mendukung pengobatan Nusantara agar bisa setara dengan pengobatan asing. Menurut LaNyalla, ramuan pengobatan Nusantara tidak kalah dengan teknik pengobatan luar negeri.

Baca Juga: Tanggapi MPR For Papua, LaNyalla : Bagus Saja, Tetapi Aroma Kepentingan Pribadi Sangat Tercium

"Pengobatan nusantara yang terdiri dari berbagai pengobatan tradisional, ramuan, jamu dan sejenisnya, sebenarnya tidak kalah dengan pengobatan asing. Saya kira produk ini harus berkembang dan terus digaungkan," kata LaNyalla saat beraudiensi dengan Perkumpulan Paricara Usada Indonesia (PPUIN) di kantor DPD RI, Kamis (3/6/2021).

Menurut LaNyalla, obat-obatan asli Indonesia harus disupport dan diakui sebagai khasanah pengobatan nusantara.

"Sehingga bisa menjadi alternatif masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan," paparnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB).

Baca Juga: Di Acara LBM PWNU Jabar, Ketua DPD RI Bedah Status Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri

Sementara Tim PPUIN yang hadir adalah Yusmadi Prastowo (Ketua Umum), Arwan (Sekum), Dr Adrian (Dewan Pakar), KH Endy Setialesmana (Penasehat) dan beberapa orang lainnya.

Ketua Umum PPUIN Yusmadi Prastowo menjelaskan bahwa saat ini pengobatan seperti TCM dari China dan Ayurvedha dari India sudah mendunia. Oleh karena itu pengobatan Nusantara pun sebenarnya bisa berkembang tidak hanya di Indonesia.

"Namun kita harus melalui proses yang panjang. Obat-obat atau ramuan tradisional harus diakui oleh Kementerian Kesehatan. Sejauh ini PPUIN sudah meminta audiensi ke Kemenkes tetapi belom ada kesempatan," katanya.

Baca Juga: Anomali Cuaca, Ketua DPD RI Minta Pemda Koordinasi Mitigasi dengan BRIN dan BMKG

Yusmadi Prastowo juga menyampaikan bahwa PPUIN merupakan perkumpulan para pengabdi kesehatan atau wadah ahli terapi, jamu dan pengobatan tradisional.

"Kami berdiri pada 17 Desember 2018. Paricara itu artinya pengabdi dan usada adalah kesehatan. Kita bersepakat mengakomodir dan mengangkat pengobatan tradisional. Karena derajat bangsa diukur dari derajat kesehatan," katanya.(d1n)

Editor : Redaktur