JAKARTA, HNN - Kunjungan yang dilakukan Perkumpulan Paricara Usada Indonesia (PPUIN), di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (3/6/2021), dimanfaatkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya.

PPUIN adalah perkumpulan yang berisi pelaku usaha di bidang pengobatan tradisional Indonesia.

LaNyalla mengapresiasi kehadiran PPUIN yang telah mempercayai DPD RI untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, DPD RI selalu mencari permasalahan di daerah yang akan diselesaikan di pusat.

“Jika ada permasalahan apa saja, bisa disampaikan kepada kami. Makanya kami mempunyai tagline ‘Dari Daerah Untuk Indonesia’,” ucap LaNyalla, yang didampingi Senator asal DKI Jakarta Sylviana Murni, Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat), Bustami Zainudin (Lampung), Sukiryanto (Kalimantan Barat), dan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi.

Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, Sylviana Murni, mengatakan bahwa untuk kemitraan dengan kementerian terkait sudah jauh mana yang telah dilakukan oleh PPUIN.

“Untuk saat ini sudah jauh mana kemitraan PPUIN dengan kementerian terkait?” tanyanya.

Ketua Umum PPUIN Yusmadi Prastowo menjelaskan, PPUIN merupakan perkumpulan ahli pengobatan tradisional yang memiliki lebih dari 200 anggota, serta 13 DPD di daerah.

“Kedatangan kami ke DPD RI yaitu untuk meminta dukungan agar kami bisa memiliki legal standing di Indonesia,” tegasnya.

Dewan Pakar PPUIN Pusat Adrian Rusman menjelaskan derajat sebuah bangsa ditentukan oleh kesehatan masyarakatnya sesuai amanat UUD 1945.

Namun, tambahnya, masyarakat Indonesia telah di jajah melalui informasi dan film dari luar, bahwa produk pengobatan dalam negeri tidak bagus.

“Padahal 90 persen bahan baku kimia datangnya dari luar negeri. Maka kami mohon bantuan dari DPD RI, bahwa bagaimana PPUIN menciptakan tenaga ahli untuk di kirim keluar negeri,” tuturnya.

Adrian juga mengharapkan bisa mendapatkan kepercayaan dari Organisasi Kesehatan Dunia ‘WHO’. Tetapi PPUIN harus mendapatkan kepercayaan dari dalam negara terlebih dahulu.

“Kita sudah kerjasama dan mengajukan kemitraan kementerian terkait namun sampai saat ini suratnya belum keluar,” paparnya.(d1n)