- 11:34:11 Wali Kota Eri Minta Pengurus RT/RW, LPMK dan Tenaga Kontrak Pemkot Surabaya Mundur Bila Daftar Caleg
- 16:59:29 GIIAS Surabaya Siap Dibuka Besok 20 September 2023
- 16:30:32 Tanah Abang Sepi, LaNyalla: Segera Mitigasi, Perubahan Pola Belanja atau Penurunan Daya Beli
- 16:23:03 Ketua DPD RI Apresiasi Sikap Panglima TNI Minta Maaf Soal
- 21:58:35 Dua Terdakwa Penyelundupan Benih Lobster di Tuntut Berbeda
- 21:54:27 Area Pameran Lebih Besar, GIIAS Surabaya 2023 Agenda Wajib Untuk Dikunjungi
- 19:01:55 Satpol PP Surabaya Cegah Kenakalan Remaja
- 16:46:20 Wali Kota Eri Cahyadi Daftarkan Drama Kolosal Refleksi Perobekan Bendera ke Kharisma Event Nusantara Kemenparekraf RI
- 16:15:36 Dokter Gadungan Dituntut 4 Tahun Penjara
- 15:20:28 Surabaya Juara Umum Porprov Jatim, Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan Lapangan Latihan untuk Semua Cabor

JAKARTA, HNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menyikapi protes dari nelayan dan pemerhati lingkungan terkait reklamasi di Pantai Watu Dodol, Desa Ketapang, Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.
Dalam protesnya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim, para nelayan dan aktivis lingkungan menduga ada rekayasa terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada reklamasi tersebut.
Hal ini yang menurut LaNyalla harus segera ditanggapi.
"Reklamasi tidak selalu buruk. Tetapi, reklamasi perlu memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan terhadap ekosistem laut dan juga terhadap lingkungan di sekitar pantai," ujar LaNyalla, Rabu (2/6/2021).
Senator asal Jawa Timur ini mengingatkan, pihak yang melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
"Apalagi reklamasi yang dilakukan untuk membuat pelebaran lahan untuk membangun hotel atau tempat wisata, perlu kajian yang mendalam terhadap dampak jangka panjangnya," ucapnya.
Untuk itu, LaNyalla meminta agar ada pendalaman dari pihak-pihak terkait mengenai rencana reklamasi Pantai Watu Dodol. Menurutnya, jangan sampai reklamasi justru merugikan lingkungan dan masyarakat.
"Dinas Lingkungan Hidup tidak cukup hanya melakukan pendalaman. Harus ada langkah proaktif sehingga hal-hal yang merugikan masyarakat bisa langsung segera diantisipasi. Pemprov juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap proyek reklamasi ini," tegasnya.
LaNyalla mengatakan, keluhan terhadap reklamasi di Pantai Watu Dodol bukan baru kali ini terjadi. Sejak beberapa tahun lalu, nelayan sudah mengeluhkan reklamasi membuat penghasilan mereka menurun akibat berkurangnya ikan yang mereka dapat saat melaut.
"Nelayan dan aktivis sudah bertahun-tahun mengeluhkan banyak biota laut yang rusak akibat proyek reklamasi," katanya.
LaNyalla pun meminta senator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur untuk ikut mengawasi persoalan ini. Apalagi berdasarkan informasi nelayan, warga sekitar tak pernah menyetujui adanya reklamasi di Pantai Watu Dodol namun nyatanya proyek tetap berjalan.(d1n)
- Jumat
- 28 Juli 2023
Resep Anti Negara Gagal
- Minggu
- 09 Juli 2023
Kalau Mempersulit, LaNyalla Minta Kepala Bappeda Jatim Dicopot Saja
- Minggu : 01 November 2020
Pelantikan DPD PJI-Demokrasi Jatim, Herman Terpilih Sebagai Sekertaris
-
- Rabu : 25 Maret 2020
Rampok Bersenjata Pistol Ditangkap Polsek Tambaksari Surabaya
-
- Sabtu : 18 Januari 2020
Aksi Layanan Sehat Sasar Ratusan Lansia Di Desa Grogol Banyuwangi
-
- Sabtu : 18 Januari 2020
Bamsoet Dilantik Jadi Dewan Pembina E-Sport Indonesia Bersama Sandiaga
-
- Selasa : 07 Juli 2020
Bangkalan Akan Mulai Tahun Ajaran Baru 13 Juli Mendatang
-
- Rabu : 22 Januari 2020
Siwa SMP Al Falah Deltasari Belajar Kematian DI Museum Etnografi Unair
-
- Selasa : 21 Januari 2020
Gubernur Akademi Angkatan Laut Hadiri Wisuda Sarjana dan Diploma STTAL