JAKARTA - Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid mengatakan hadirnya revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh kaum perempuan karena prospeknya menjanjikan bagi posisi perempuan sebagai bagian penting dari peradaban dunia. Hal itu disampaikan Meutya Hafid saat menjadi keynote speaker dalam acara webinar ngobrol bareng legislator bertajuk "Inspirasi Kartini di Era Digital" yang digelar secara virtual zoom di Jakarta, Jumat (23/4).

Selain Meutya Hafid, para pembicara yang hadir dalam acara itu, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Mariam F Barata dan Founder One Day To Write, Lala Elmira. Meutya Hafid mengungkapkan di era digital, kaum perempuan membutuhkan tidak hanya pembekalan untuk menambah kemampuan manajerial, tapi juga akses pendampingan.

"Motivasi untuk mengembangkan usahanya, serta akses digital seperti pemberian pelatihan bisnis dan pengelolaan keuangan berbasis digital," ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan pemberdayaan perempuan di era digital perlu didukung dengan peningkatan kualitas kebijakan dengan memperluas akses pendidikan dan akses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Di samping itu, kata Meutya Hafid, pembangunan nasional juga harus memiliki perspektif gender, apalagi hal ini sudah menjadi prasyarat dalam penetapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas kesetaraan gender dalam era digital entrepreneurship bagi perempuan," ujarnya.

Meski begitu, politisi perempuan Partai Golkar itu juga menilai ada tantangan bagi kaum perempuan di era digital. Seperti kurangnya akses perempuan terhadap informasi. "Masih berkembangnya stereotype dan labeling bahwa urusan domestik merupakan tanggung jawab perempuan," katanya.

"Kemampuan perempuan sering diremehkan dibanding laki-laki, hal ini mengakibatkan sulitnya perempuan untuk menempati posisi strategis," lanjutnya.

Meutya Hafid mengatakan, DPR sendiri berkomitmen mendorong mitra kerja dalam hal ini pemerintah di bidang komunikasi dan informatika untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informarika, Mariam F Barata mengatakan tidak dapat dipungkiri hampir di setiap kehidupan di era digital membutuhkan data pribadi.

"Pemanfaatan data pribadi memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya," ujar Mariam. Mariam juga mengungkapkan ada beberapa tantangan perlindungan data pribadi terhadap perempuan. Diantaranya publikasi data pribadi yang berlebihan di media sosial, kurangnya kesadaran pengamanan seperti autentifikasi dan update pasword berkala serta ketakutan untuk melaporkan kegiatan penyalahgunaan data pribadi. Pada bagian lain, Mariam juga mengingatkan angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/siber) yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. "Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/gender sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak," katanya. (Ref)